Tag: Tak

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana kembali menerapkan kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty.

Menurut Purbaya, pelaksanaan tax amnesty memiliki risiko tersendiri bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, termasuk kerentanan terhadap tindak pidana korupsi hingga pemeriksaan hukum yang memakan waktu.

Oleh karena itu, ia mengatakan Kementerian Keuangan lebih memilih memperkuat pengawasan perpajakan yang berjalan sesuai prosedur dibanding kembali menerapkan kebijakan amnesti pajak.

“Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty,” ujar Purbaya dalam media briefing, Senin (11/5). “Karena hal ini menimbulkan kerentanan terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak.”

Selain itu, Purbaya juga mengklarifikasi isu bahwa pemerintah akan kembali mengusut Wajib Pajak (WP) PPS jilid kedua, yang berlangsung pada 2022 silam, yang dinilai kurang mengungkapkan hartanya.

Ia mengatakan pemerintah tidak akan menggali potensi pajak dari aset yang sebelumnya telah diungkapkan peserta PPS. Namun, pemerintah tetap akan menindaklanjuti peserta PPS jilid kedua yang telah menyatakan komitmen repatriasi aset dan investasi tetapi belum merealisasikannya.

“Paling yang dikejar adalah, kan waktu itu ada komitmen, dan komitmennya dipenuhi apa nggak. Selain itu, tidak akan dikejar lagi,” jelas dia.

Pemerintah, lanjut Purbaya, enggan berniat mengusut harta yang telah dilaporkan dalam program tax amnesty sebelumnya hanya demi meningkatkan penerimaan pajak. Sebab menurutnya, langkah tersebut justru berisiko melemahkan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, pemerintah memilih memperluas basis pajak (tax base)—yakni total nilai aset, pendapatan, atau aktivitas ekonomi yang menjadi objek pajak—sebagai strategi utama untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Tapi pada dasarnya, yang sudah melakukan tax amnesty, ya sudah kami tidak akan gali-gali lagi. Bagi yang sudah mendaftarkan (pengungkapan aset), itu ke depan mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa,” pungkas dia.

Sekadar informasi, pemerintah terakhir kali menerapkan kebijakan tax amnesty melalui PPS pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program tersebut menghasilkan pengungkapan harta bersih senilai Rp594,82 triliun dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar Rp61,01 triliun dari 247.918 wajib pajak. (her/dav)

JAKARTA – Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam pelantikan kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional periode 2026-2031 di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Mereka antara lain Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Pelantikan ini menjadi penanda langkah organisasi dalam memperkuat kualitas dan integritas profesi advokat di Indonesia. Pelantikan ini sekaligus menegaskan komitmen Peradi Profesional untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui pendekatan yang lebih adaptif dan modern.

Baca juga: Peradi Profesional Usung Standar Baru Profesi Advokat di Era Hukum Modern

Organisasi ini mendorong lahirnya advokat yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan integritas dalam penegakan hukum. Peradi Profesional periode 2026–2031 dipimpin oleh Harris Arthur Hedar.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai respons atas kebutuhan zaman, bukan karena konflik di internal advokat. “Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Sekali lagi saya tegaskan, Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan, dan bukan hadir karena konflik, tidak ada konflik. Tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman,” kata Harris.

Ia juga menuturkan bahwa organisasi advokat harus mampu beradaptasi dengan perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika hukum yang semakin kompleks.

GORONTALO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memaksakan untuk memberikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak orang kaya. Hal itu dia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Dia menanyakan kepada para nelayan di Gorontalo, apakah anak mereka sudah menerima MBG di sekolah atau belum. “Bagaimana di Gorontalo? MBG sudah ada di sekolah-sekolah?” kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo: MBG Jawaban Negara Atas Masalah Gizi Anak Indonesia

Sejumlah nelayan mengaku anaknya belum mendapat MBG. Prabowo berjanji akan mencatat mana saja sekolah yang belum kebagian MBG. Sebab, Prabowo menegaskan semua sekolah yang merasa perlu akan diberikan MBG.

“Kita segera pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya,” ujarnya.

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM sekaligus anggota Komisi Percepatan Refornasi Polri (KPRP) Mahfud MD menilai paradigma militeristik tidak cocok diterapkan di tubuh Polri. Alasannya karena militer bertugas menjaga pertahanan negara dengan karakter komando yang ketat, disiplin tinggi, dan cenderung refresif.

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai tidak semua pandangan Mahfud MD itu benar. Karena untuk hal tertentu, polisi juga harus memiliki sifat semi militer walau polisi bukan militer.

“Polisi tetap harus memiliki sifat semi militer dan polisi harus tetap memiliki karakter seperti taat terhadap disiplin, komando, penggunaaan seragam, latihan taktis dan penggunaan senjata bila sangat dibutuhkan,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Baca juga: Mahfud: Rekomendasi Komisi Reformasi Polri Ingin Ciptakan Polisi Sipil

Dosen Pascasarjana ini menyebut dalam perspektif hukum kepolisian modern, tindakan polisi harus legal, proporsional, akuntabel, dan menghormati HAM. Penggunaan senjata atau kekuatan fisik hanya diperlukan sebagai upaya terakhir dan tujuannya untuk melindungi masyarakat atau diri petugas.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tak akan mengintervensi jalannya proses persidangan perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus . Pemerintah menghormati independensi lembaga peradilan.

Yusril meminta agar perkara yang diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta bisa berjalan sesuai hukum acara pidana dan ketentuan KUHP militer yang berlaku.

“Pemerintah berharap proses persidangan terhadap para terdakwa berjalan secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas serta imparsial. Ini sejalan dengan Delapan Asta Cita atau Delapan Program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang salah satunya adalah reformasi hukum serta penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum,” kata Yusril, di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Baca juga: Hakim Pengadilan Militer Minta Oditur Hadirkan Ahli Kimia di Sidang Andrie Yunus

Yusril menegaskan, harapan Pemerintah agar persidangan berjalan adil tidak boleh diartikan sebagai bentuk intervensi terhadap pengadilan. Yusril menyebut kewenangan yudikatif harus bebas dari campur tangan mana pun.

“Pemerintah pada prinsipnya menjunjung tinggi independensi badan peradilan. Kedudukan kekuasaan yudikatif bersifat independen dan harus bebas dari campur tangan maupun pengaruh pihak mana pun, termasuk Pemerintah,” sambungnya.

Lihat video: Sidang Perdana Andrie Yunus Dimulai! Plot Twist atau Sesuai Prediksi?

Namun di samping itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga tegaknya hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Maka dari itu, proses peradilan harus mampu berjalan secara transparan, karena akan berdampak terhadap citra negara di mata masyarakat.

Foto: jagogame.id

Teknologi.id – Tren perangkat wearable di tahun 2026 semakin memanjakan konsumen dengan hadirnya fitur-fitur kelas atas pada harga yang sangat kompetitif. Salah satu fitur yang kini banyak diburu adalah Always On Display (AOD). Fitur ini memungkinkan layar tetap menyala untuk menampilkan informasi waktu dan notifikasi tanpa pengguna harus mengangkat pergelangan tangan atau mengetuk layar.

Kini, kemewahan tersebut tidak lagi eksklusif milik smartwatch mahal, karena telah tersedia di sejumlah smartband terjangkau mulai harga 400 ribuan. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai tren fitur ini dan rekomendasi unit terbaik untuk Anda.

Keunggulan Layar AMOLED dan Efisiensi Fitur AOD

Kehadiran fitur AOD pada smartband murah memberikan nilai estetika sekaligus fungsionalitas yang lebih tinggi. Secara teknis, fitur ini hanya bisa hadir secara optimal pada perangkat yang menggunakan layar AMOLED. Berbeda dengan layar LCD biasa, panel AMOLED dapat menyalakan piksel secara individu. Hal ini memungkinkan bagian informasi penting saja yang bercahaya, sementara area lainnya tetap hitam pekat untuk menghemat daya baterai secara signifikan.

Bagi pengguna dengan mobilitas tinggi, AOD sangat membantu saat sedang melakukan aktivitas seperti berkendara atau berolahraga. Melihat jam atau progres latihan secara instan tanpa gerakan tangan yang berlebih menjadi sebuah kebutuhan fungsional yang kini bisa didapatkan dengan harga yang lebih ekonomis.

Rekomendasi 5 Smartband Terjangkau dengan Fitur AOD

Berikut adalah 5 unit terbaik yang sudah mengadopsi teknologi layar Always On Display dengan harga yang sangat bersahabat:

Xiaomi Smart Band 10

Foto: tecnobits.com

Xiaomi kembali mendobrak pasar dengan Smart Band 10 yang mengusung layar AMOLED luas 1,72 inci. Selain fitur kesehatan yang lengkap, efisiensi daya pada AOD perangkat ini sangat baik, memungkinkan baterai bertahan antara 2 hingga 3 minggu. Perangkat yang sangat populer di kalangan pencinta gadget ini bisa didapatkan dengan harga berkisar Rp669.000.

Baca juga:Xiaomi Luncurkan Redmi Pad 2 9.7: Layar 120Hz, Snapdragon 6s Gen 2, Harga Rp3 Jutaan

Huawei Band 11

Foto: thewearify.com

Huawei Band 11 mengedepankan desain yang tipis dan ringan, namun tetap tangguh. Layar AMOLED 1,62 inci miliknya sudah mendukung AOD dan dilengkapi dengan pemantau stres serta kualitas tidur. Dengan masa pakai baterai sekitar dua minggu, perangkat ini menjadi pilihan menarik di kelas menengah bawah dengan harga berkisar Rp599.000.

Oppo Band 2

Foto: gagadget.com

Oppo Band 2 hadir dengan layar AMOLED seluas 1,57 inci yang sudah mendukung tampilan selalu aktif. Selain aspek visualnya yang menawan, perangkat ini dibekali fitur pemantauan kesehatan yang komprehensif, mulai dari detak jantung hingga analisis kualitas tidur yang mendalam. Dengan dukungan berbagai mode olahraga, perangkat ini dibanderol dengan harga berkisar Rp1.049.000.

Samsung Galaxy Fit 3

Foto: yahoo.com

Bagi penggemar desain tajam, Samsung Galaxy Fit 3 menawarkan layar AMOLED 1,6 inci yang sangat jernih dengan dukungan AOD. Keunggulan utamanya terletak pada daya tahan baterai yang luar biasa, mampu bertahan hingga 13 hari dalam sekali pengisian. Dengan lebih dari 100 mode olahraga, smartband ini dipasarkan dengan harga berkisar Rp899.000.

Baca juga:Resmi Rilis di Indonesia, Ini Perbedaan Utama Samsung Galaxy A57 5G dan A37 5G

Jete AM5

Foto: jete.id

Sebagai opsi paling terjangkau dalam daftar ini, Jete AM5 menawarkan layar AMOLED paling luas, yakni 1,74 inci. Meski harganya ekonomis, fitur AOD tetap hadir mendampingi sensor detak jantung, penghitung langkah, serta sertifikasi IP67 untuk ketahanan air. Perangkat ini sangat cocok bagi pemula dengan harga berkisar Rp 499.000.

Mendorong Gaya Hidup Sehat Berbasis Teknologi di Indonesia

Ketersediaan perangkat wearable yang murah namun kaya fitur seperti ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Dengan harga yang semakin terjangkau, akses terhadap alat pemantau kesehatan pribadi menjadi lebih luas bagi masyarakat di Tanah Air. Hal ini sejalan dengan misi besar dalam mendukung kemajuan teknologi di Indonesia melalui adopsi perangkat pintar yang bermanfaat langsung bagi kualitas hidup masyarakat.

Memilih smartband dengan fitur AOD di rentang harga Rp400 ribuan adalah langkah cerdas bagi konsumen yang menginginkan kemewahan fungsional tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Persaingan antar-brand global di pasar lokal memastikan bahwa inovasi akan terus mengalir, memberikan lebih banyak pilihan berkualitas bagi kita semua.

Baca berita dan artikel lainnya di Google News

(AA/ZA)

Kalian sudah dengar? Lagi ramai berita soal Hantavirus yang menyebabkan 3 orang di kapal pesiar MV Hondius meninggal dunia. Kapal tersebut sempat ditolak beberapa negara untuk pemeriksaan dan karantina karena ada kekhawatiran penularan. Ngeri, ya?

Kalau kalian ketinggalan beritanya, biar saya ceritakan sedikit. Jadi, ada suami istri naik kapal pesiar, singgah di pulau-pulau terpencil, termasuk South Georgia dan Nightingale Island.

Ndilalah, di dua pulau ini, ada banyak banget satwa liar. Nah, ada kemungkinan, pasutri ini terkena Hantavirus pas lagi di sana. Meski, ada kemungkinan juga sudah kena sejak sebelum boarding. Soalnya, masa inkubasi virus ini cukup lama. Rata-rata 2-4 minggu, bahkan sampai 8 minggu.

Yang jelas, menurut kabar yang beredar, gejala awal infeksi Hantavirus pada pasutri ini sudah mulai terlihat 5 hari setelah kapal berangkat dari dari Ushuaia, Argentina, pada tanggal 1 April. Kemudian, pada tanggal 11 April, sang suami meninggal dan istrinya menyusul beberapa hari setelahnya.

Yang membuat keadaan semakin chaos adalah, ada penumpang lain yang terkonfirmasi tertular. Sampai saat ini di kapal pesiar tersebut, dengan 147 penumpang yang ada, dikabarkan ada 8 kasus Hantavirus.

Dan muncullah ketakutan itu. Ketakutan akan penularan antar manusia di kapal pesiar. Dalam skala yang lebih besar, ketakutan akan adanya pandemi jilid dua.

Apa sebenarnya Hantavirus?

Sebenarnya, Hantavirus bukan virus baru. Virus ini pertama kali ditemukan ketika Perang Korea tahun 1950-an. Setelah berbagai penelitian, barulah diketahui bahwa virus tersebut berasal dari tikus.

Kalau kalian pikir Hantavirus ini sama dengan Leptospirosis karena sama-sama disebabkan oleh tikus, nggak, ya. Keduanya berbeda.

Kalau Leptospirosis, disebabkan oleh bakteri dari genus Leptospira. Bakteri ini hidup di dalam ginjal hewan yang terinfeksi (seperti tikus, anjing, sapi, atau babi) dan dikeluarkan melalui urine mereka ke lingkungan. Gejala khas dari Leptospirosis ini adalah nyeri otot yang parah, terutama pada bagian betis dan punggung bawah.

Sedangkan Hantavirus disebabkan oleh virus dari genus Orthohantavirus. Penularan Hantavirus bisa lewat kotoran, urine atau air liur tikus yang terinveksi. Gejalanya mulai dari demam tinggi, mual, lalu bisa cepat jadi sesak napas parah, hingga komplikasi pada ginjal. Pokoknya, perkembangan gejala dari awal ke kritis ini bisa sangat cepat.

Risiko global Hantavirus kabarnya masih rendah

Karena perkembangan gejala yang sangat cepat inilah, publik jadi resah dan gelisah. Mereka khawatir akan terjadi penularan ketika para penumpang sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, saat ini WHO memang memberikan instruksi agar para penumpang kapal pesiar tersebut diisolasi selama 45 hari untuk dipantau perkembangannya.

Namun, apakah itu artinya Hantavirus ini tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi pandemi? Semoga tidak. Pasalnya, sejauh ini, kemungkinan Hantavirus menjadi pandemi masih tergolong kecil. Hal ini disebabkan oleh jendela penularan yang sempit, masa awal gejala yang singkat, serta perburukan kondisi ke gagal napas (ARDS) yang terjadi sangat cepat.

Sederhananya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, virus ini bekerja cepat, bahkan terlalu cepat. Sehingga, penderitanya bisa langsung tumbang sebelum sempat jalan-jalan dan menularkan ke banyak orang. Umumnya, pasien Hantavirus biasanya sudah harus masuk rumah sakit atau menjalani isolasi karena kondisinya yang drop seketika.

Ibarat kata, Covid-19 itu seperti bara api dalam sekam yang asapnya tidak kelihatan tapi tau-tau sudah membakar seisi pasar. Sedangkan Hantavirus itu seperti ledakan petasan yang suaranya sangat keras dan dampaknya langsung terlihat. Itu sebabnya, WHO menilai risiko global dari event ini adalah rendah.

Tetap tenang, jangan panik

Nah, karena WHO sudah menilai bahwa risiko global dari event ini adalah rendah, maka, please, jangan panik. Ingat, dolar sudah nembus 17ribu. Kalau terjadi kepanikan, tentu tidak menguntungkan dari sisi ekonomi karena bisa menimbulkan panic buying.

Takutnya, situasi ekonomi jadi semakin sulit, dolar makin melejit. Jangan sampai ketakutan kolektif malah mengundang kebijakan ekstrem seperti lockdown jilid dua, yang akhirnya bikin tagar #dirumahsaja jadi kembali ramai. Duh, amit-amit. Nggak kebayang kalau setiap hari harus diisi lagi dengan mengaduk Dalgona.

Langkah terbaik saat ini adalah tetap tenang sambil terus memantau informasi tentang Hantavirus. Yang lebih penting, menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, dan tentu saja lingkungan sekitar agar tidak menjadi sarang tikus.

Jika menemukan ada kotoran atau air kencing tikus di rumah, sebaiknya jangan langsung kamu sapu dalam keadaan kering. Siram terlebih dahulu dengan disinfektan dan selalu gunakan masker saat bersih-bersih untuk mencegah terhirupnya partikel berbahaya.

Terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa supaya kita dihindarkan dari segala marabahaya. Stay safe, ya, Guys!

Penulis: Dyan Arfiana Ayu Puspita

Editor: Yamadipati Seno

BACA JUGA Pengalaman sebagai Keluarga Penyintas COVID-19 dan Tips Menghadapi Situasi Darurat

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat carainiya.

Terakhir diperbarui pada 8 Mei 2026 oleh Yamadipati Seno

JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap wacana penambahan layer cukai hasil tembakau (CHT) dan rencana kenaikan tarif kembali menguat dalam peringatan May Day 2026. Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) dari Jawa Barat, DIY, dan Jawa Timur serempak menyuarakan moratorium atau tidak adanya kenaikan cukai selama tiga tahun serta menolak tegas usulan layer baru cukai rokok yang dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja.

PD FSP RTMM–SPSI Jabar menolak berbagai regulasi yang mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau dan makanan-minuman, termasuk wacana pemberlakuan layer baru cukai untuk menyerap rokok ilegal. Serikat menilai kebijakan yang terus berubah tanpa kepastian jangka panjang hanya memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu hingga hilir.

Baca juga: Pemerintah Perlu Libatkan Stakeholders Rumuskan Kebijakan Cukai Tembakau

“Momentum May Day 2026 menjadi pengingat bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan, termasuk bagi para pekerja di industri hasil tembakau. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ketua PD FSP RTMM-SPSI Jawa Barat Arpanidi, Rabu (6/5/2026).

RTMM Jawa Barat secara eksplisit juga menolak kenaikan cukai hasil tembakau dan kenaikan harga jual eceran (HJE), Mereka menekankan industri tembakau merupakan sektor strategis padat karya yang menopang kehidupan petani, buruh pabrik, hingga jaringan distribusi. Karena itu, kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan dinilai berpotensi menimbulkan efek domino sosial-ekonomi yang luas.