Source JagaWarta

Tag: Tak

  • Hantavirus: Kupas Tuntas Fakta Krusial yang Tak Boleh Anda Abaikan

    Hantavirus: Kupas Tuntas Fakta Krusial yang Tak Boleh Anda Abaikan

    Kalian sudah dengar? Lagi ramai berita soal Hantavirus yang menyebabkan 3 orang di kapal pesiar MV Hondius meninggal dunia. Kapal tersebut sempat ditolak beberapa negara untuk pemeriksaan dan karantina karena ada kekhawatiran penularan. Ngeri, ya? Kalau kalian ketinggalan beritanya, biar saya ceritakan sedikit. Jadi, ada suami istri naik kapal pesiar, singgah di pulau-pulau terpencil, termasuk…

  • Buruh Tembakau Minta Moratorium Cukai dan Tak Ada Layer Baru Cukai Rokok

    Buruh Tembakau Minta Moratorium Cukai dan Tak Ada Layer Baru Cukai Rokok

    loading…Serikat Pekerja RTMM dari Jawa Barat, DIY, dan Jawa Timur serempak menyuarakan moratorium atau tidak adanya kenaikan cukai selama tiga tahun serta menolak usulan layer baru cukai rokok. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap wacana penambahan layer cukai hasil tembakau (CHT) dan rencana kenaikan tarif kembali menguat dalam peringatan May Day 2026. Serikat…

  • Komisi Reformasi Tak Usulkan Polri di Bawah Kementerian, Mahfud: Secara Politis Lebih Aman

    Komisi Reformasi Tak Usulkan Polri di Bawah Kementerian, Mahfud: Secara Politis Lebih Aman

    loading…Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran saat Raker di DPR RI. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tidak mengusulkan kepolisian berada di bawah kementerian. Rekomendasi itu sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto . “Pertama soal apakah Polri itu bisa diletakkan sebagai kementerian atau di…

  • Kunci Pemilihan Kapolri: Presiden Berwenang Penuh, Kementerian Lain Tak Berhak Rekomendasi

    Kunci Pemilihan Kapolri: Presiden Berwenang Penuh, Kementerian Lain Tak Berhak Rekomendasi

    Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tetap menjadi wewenang presiden. DPR hanya sebagai pihak yang menyetujui atau tidak menyetujui. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang sekaligus Anggota KPRP, Yusril Ihza Mahendra, seusai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5).…

  • Buntut Kasus Pati, Pimpinan DPR Minta Kemenag Tak Obral Izin Pesantren

    Buntut Kasus Pati, Pimpinan DPR Minta Kemenag Tak Obral Izin Pesantren

    loading…Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal bereaksi keras menanggapi mencuatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Pati, Jawa Tengah. Foto: dpr.go.id JAKARTA – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal bereaksi keras menanggapi mencuatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Pati, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa negara tidak…

  • Kuasa Hukum Topi Merah Sebut Somasi dari Rismon Sianipar Tak Berdasar

    Kuasa Hukum Topi Merah Sebut Somasi dari Rismon Sianipar Tak Berdasar

    loading…Kuasa hukum kreator konten Topi Merah, Abdul Gafur Sangadji mempertanyakan dasar hukum somasi yang dilayangkan kuasa hukum Rismon Sianipar kepada kliennya. Foto/iNews TV JAKARTA – Kuasa hukum kreator konten Topi Merah, Abdul Gafur Sangadji mempertanyakan dasar hukum somasi yang dilayangkan pihak kuasa hukum R ismon Hasiholan Sianipar kepada kliennya. Ia menilai somasi tersebut tidak memiliki…

  • Plt Bupati Cilacap Selesai Diperiksa KPK, Klaim Tak Tahu Kasus Pemerasan

    Plt Bupati Cilacap Selesai Diperiksa KPK, Klaim Tak Tahu Kasus Pemerasan

    loading…Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman. Foto/Nur Khabibi JAKARTA – Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya (AAF) selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman (AUL). Seusai pemeriksaan, ia…

  • Yusril Tegas: Fungsi Pengawasan Komnas HAM Mutlak, Tak Bisa Diambil Pemerintah.

    Yusril Tegas: Fungsi Pengawasan Komnas HAM Mutlak, Tak Bisa Diambil Pemerintah.

    Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu Ketua Komnas HAM membahas Rancangan Perubahan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Yusril menekankan penguatan kelembagaan HAM, menegaskan fungsi pengawasan dan penegakan HAM tidak bisa diambil alih pemerintah.

  • Vonis 13 Tahun Eks Dirut Indofarma Disorot: Kuasa Hukum Pertanyakan Tak Ada Bukti Aliran Dana

    Vonis 13 Tahun Eks Dirut Indofarma Disorot: Kuasa Hukum Pertanyakan Tak Ada Bukti Aliran Dana

    Vonis 13 tahun penjara Arief Pramuhanto, mantan Dirut PT Indofarma, disorot kuasa hukum. Mereka menilai putusan kasus korupsi ini berlebihan karena tidak ada bukti aliran dana ke rekening pribadi atau indikasi memperkaya diri. Arief juga dihukum membayar uang pengganti Rp 222,7 miliar.

  • Mengungkap Tabir Korupsi Kemnaker: Fakta Tak Terduga Terkuak di Persidangan

    Mengungkap Tabir Korupsi Kemnaker: Fakta Tak Terduga Terkuak di Persidangan

    Sidang korupsi Kemnaker mengungkap praktik pungutan nonteknis telah berlangsung sejak 2012. Kuasa hukum Irvian Bobby Mahendro menyatakan kliennya hanya menjalankan sistem yang menjadi budaya. Terdakwa level bawah tidak menentukan besaran pungutan. Pihak penyedia jasa sudah mengetahui nominal yang harus dibayarkan dalam kasus Kemnaker ini.