Tag: Tata
-
Kejagung Usut Korupsi Tata Kelola MBG, Pengamat: Bukti Nyata Nyali Pemberantasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu
loading…Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tercatat memiliki kekayaan Rp9.022.400.000. Foto: Arif Julianto JAKARTA – Tindakan tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026 dinilai sebagai bukti nyata komitmen Korps Adhyaksa dalam mengeksekusi visi besar Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi di…
-
Pemerintah: Kehadiran DSI Akan Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola Ekspor SDA
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA) strategis akan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional melalui mekanisme ekspor satu pintu. Hal itu dikatakan Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (31/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) …
-
Pemerintah Perkuat Tata Kelola MBG: 16.046 SPPG Resmi Miliki SLHS, Apa Implikasinya?
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keamanan pangan dan SLHS. Laporan 22 Mei 2026 menunjukkan 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi. 16.046 SPPG (55%) telah bersertifikat Laik Higiene Sanitasi. Proses akreditasi SPPG kategori Unggul, Sangat Baik, Baik dimulai 2026.
-
Transformasi Tata Kelola Ekspor SDA: Indonesia Kuat di Meja Perundingan Global
Presiden RI Prabowo Subianto telah membuat langkah besar dalam reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam strategis nasional. Melalui kebijakan baru, ekspor komoditas sumber daya alam seperti batu bara, kelapa sawit, hingga ferro alloy akan dikonsolidasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang memperoleh penugasan resmi dari negara. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) …
-
Pemerintah Jalankan 4 Langkah Penguatan Tata Kelola MBG, dari Kualitas hingga Pengawasan
Pemerintah terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan akuntabel. Hal itu dikatakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam konferensi pers mingguan di kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta, Rabu (13/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus…
-
Prabowo Minta Kampus Turun Tangan Benahi Sampah dan Tata Kota Lewat Penataan Lingkungan
Presiden RI Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat langsung dalam membantu pemerintah daerah membenahi persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan penataan kota, melalui program ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah). Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, usai pertemuannya dengan Presiden di Istana Negara, Senin (4/5) sore. (Foto Dok.…
-
Menko PMK Bentuk Gugus Tugas Tata Kelola Daycare Buntut Kasus Little Aresha
loading…Menko PMK Pratikno menyatakan pemerintah telah sepakat membentuk gugus tugas untuk memperbaiki tata kelola tempat penitipan anak atau daycare. Foto/SindoNews JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno menyatakan pemerintah telah sepakat membentuk gugus tugas untuk memperbaiki tata kelola tempat penitipan anak atau daycare. Langkah ini diambil buntut kasus kekerasan di daycare Little…
-
KPK Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Prabowo dan Puan: Tekanan Baru untuk Partai?
KPK sampaikan rekomendasi sistem tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani. Upaya ini untuk mitigasi potensi korupsi politik dan perbaikan sistemik. Tiga rekomendasi utama mencakup perubahan regulasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik terkait rekrutmen serta pelaporan keuangan.
-
Menguak Risiko Kades Terjerat Hukum: Kejagung Didesak Latih Tata Kelola Dana Desa
Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti kasus hukum Kepala Desa dan perangkat desa akibat pengelolaan Dana Desa. Hashim menilai, banyak Kades terjerat bukan karena niat jahat, melainkan ketidakpahaman sistem akuntansi. Masalah administrasi yang tidak sempurna sering menjadi pemicu pidana. Pengelolaan Dana Desa miliaran rupiah per tahun membutuhkan tata kelola presisi.
-
Jurus Baru Pemprov Jateng Lawan Korupsi: Pengadaan dan Tata Kelola Medsos Diperketat
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperkuat pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Strateginya tidak hanya menuntut pejabat pembuat komitmen bekerja profesional dan akuntabel, tetapi juga cakap mengelola informasi di ruang publik. Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, saat membuka kegiatan “Strategi Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)…