Pemerintah Perkuat Tata Kelola MBG: 16.046 SPPG Resmi Miliki SLHS, Apa Implikasinya?

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan hanya 55 persen dari puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ini berarti hampir separuh penyedia makanan di seluruh Indonesia beroperasi tanpa jaminan keamanan pangan esensial.

Laporan progres kinerja BGN per Jumat, 22 Mei 2026, juga mengungkap ribuan SPPG disuspensi atau diberi peringatan. Fakta ini menyoroti celah serius dalam pengawasan program gizi nasional yang vital, berpotensi membahayakan kesehatan jutaan penerima manfaat.

Keamanan Pangan Terancam

Dari 29.225 SPPG yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, 16.046 unit telah mengantongi SLHS. Angka ini menyisakan 12.179 SPPG, atau 45 persen, yang jelas-jelas belum memenuhi standar dasar higiene untuk menyediakan makanan.

Ribuan SPPG lain masih terkatung-katung dalam proses sertifikasi. Tercatat 2.646 SPPG berada dalam proses penerbitan SLHS, sementara 10.533 SPPG lainnya baru dalam tahap persiapan pengajuan. Kelambanan ini meninggalkan jutaan penerima manfaat program MBG dalam kerentanan pangan yang tidak perlu.

Pengawasan BGN mengungkap 1.152 SPPG berstatus suspend per 19 Mei 2026. Penangguhan operasional ini menggarisbawahi kegagalan signifikan dalam mematuhi standar minimum yang ditetapkan, memaksa penghentian layanan demi alasan keamanan.

Surat peringatan membanjiri SPPG yang dinilai belum memenuhi standar infrastruktur, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), atau belum melakukan pendaftaran SLHS. Ini adalah masalah fundamental yang seharusnya tuntas sebelum SPPG diizinkan beroperasi, bukan setelahnya.

Pemerintah berencana menerapkan sistem akreditasi bertahap (Unggul, Sangat Baik, Baik) terhadap SPPG mulai tahun 2026. Namun, langkah ini datang terlambat, sementara masalah dasar keamanan pangan masih menganga lebar dan mengancam kesehatan publik.

Klaim dan Realita Pengawasan

Dalam laporannya, BGN secara gamblang menyatakan, “16.046 SPPG telah memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau 55 persen dari total SPPG operasional.” Pernyataan ini, tanpa tedeng aling-aling, mengakui bahwa hampir separuh SPPG beroperasi tanpa jaminan SLHS.

Laporan tersebut juga mencatat, “Per tanggal 19 Mei jumlah SPPG suspend 1.152 dan telah operasional kembali 3.429.” Angka ini menunjukkan skala masalah dan fluktuasi kepatuhan yang mengkhawatirkan, dengan ribuan SPPG yang harus “diperbaiki” setelah melanggar standar.

Pemberian surat peringatan menjadi bukti nyata betapa banyak SPPG yang belum siap beroperasi, dengan masalah mendasar mulai dari infrastruktur hingga ketiadaan IPAL.

Urgensi Peningkatan Pengawasan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan memastikan asupan gizi masyarakat. Namun, tanpa penegakan standar keamanan pangan yang ketat dan menyeluruh, program ini berpotensi menjadi bumerang, membahayakan kesehatan alih-alih memberikannya.

Data BGN sendiri secara telanjang menunjukkan bahwa upaya “memperkuat tata kelola” masih jauh dari memadai. Risiko kesehatan terus membayangi puluhan ribu SPPG di seluruh negeri, menuntut intervensi segera dan tegas.