Tag: Tegaskan

JAKARTA – Dalam acara Penutupan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27, Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily menegaskan lima pesan penting kepada seluruh peserta. Ace berpesan agar alumni P3N 27 tampil sebagai pemimpin nasional yang berintegritas, adaptif dan visioner, mampu menjadi perekat persatuan, peka secara strategis, dan kolaboratif.

“Pertama, para alumni P3N 27 harus menjadi pemimpin nasional yang memiliki integritas, karakter kebangsaan, dan keteguhan moral dalam menjalankan tugas dan pengabdian,” kata Ace saat memberikan sambutan Penutupan P3N 27 di Ruang Dwi warna Purwa, Lemhannas, pada Kamis (4/6/2026).

Di tengah situasi geopolitik global yang kian tidak menentu, Ace memandang bahwa pemimpin nasional tidak cukup hanya unggul secara intelektual, melainkan juga perlu memiliki integritas, kepekaan sosial, ketangguhan moral, serta komitmen yang kuat terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,6 %, Lemhannas Soroti Pentingnya Strategi Mitigasi Global

Pada pesan kedua, Ace menyebutkan bahwa alumni dituntut untuk menjadi pemimpin yang adaptif sekaligus visioner dalam menyikapi perubahan global. Perkembangan geopolitik, disrupsi teknologi, artificial intelligence, ekonomi digital, dan ancaman siber mengharuskan hadirnya pemimpin yang mampu berpikir strategis, cepat beradaptasi, serta menghadirkan solusi inovatif bagi kemajuan bangsa.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) di Kabinet Merah Putih.

Keputusan tersebut diambil setelah Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut,” tegas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/6).

Mensesneg menegaskan, pemberhentian Silmy Karim menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung penegakan hukum serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan.

“Di dalam berbagai kesempatan Beliau (Presiden) berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi,” ucapnya.

Saat ini, pemerintah belum menentukan sosok yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ditinggalkan Silmy Karim.

“Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan oleh Bapak Menteri. Sebab, yang sedang menjalani proses hukum adalah pejabat yang menjabat sebagai Wakil Menteri,” ujarnya.

Prasetyo Hadi memastikan bahwa kasus hukum yang menjerat Silmy Karim tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pemerintah, kata dia, telah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk menjamin seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

“Dan tadi pagi juga sudah kami sampaikan bahwa kami telah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu sama sekali pelayanan kepada masyarakat yang berada di bawah naungan Kementerian Imipas,” kata Prasetyo.

Selain itu, Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan pemerintah atas peristiwa yang menimpa Silmy Karim. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Berkenaan dengan peristiwa yang menimpa saudara Silmy Karim, tentunya kita sangat prihatin karena kembali terjadi hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan,” ujar Prasetyo.

Pada kesempatan yang sama, Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja dalam upaya pemberantasan korupsi demi mewujudkan negara yang bersih dari perilaku koruptif.

“Kami juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terus bekerja keras untuk bersama-sama memerangi tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia di tengah eskalasi tensi geopolitik global.

Sugiono menjelaskan bahwa perkembangan dan dinamika geopolitik global saat ini menuntut Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjalankan strategi diplomasi guna melindungi kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia.

“Terkait dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini, kita tidak bisa mengikuti jalur-jalur konvensional karena situasinya juga tidak biasa. Dan ini amat mengundang Indonesia ingin terlibat dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia secara proaktif,” jelas Sugiono, Rabu (3/6).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan tersebut juga sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam hal ini, Indonesia perlu hadir dalam berbagai forum internasional dan pertemuan bilateral untuk memperkuat perannya di kancah global.

Selain itu, langkah tersebut juga mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak kepada blok atau negara tertentu. Sebagai implementasinya, Indonesia perlu menjalin persahabatan dan kemitraan yang lebih erat dengan komunitas internasional, terutama di tengah dinamika global saat ini.

“Jadi implementasinya atau konsekuensinya dari ini adalah kita harus hadir di banyak tempat. Kita harus berkawan dengan semuanya,” jelas Sugiono.

Namun demikian, langkah tersebut tetap dijalankan secara terukur. Sugiono mengatakan bahwa seluruh kunjungan kenegaraan Presiden telah direncanakan secara matang dan didahului oleh prosedur diplomatik yang sesuai.

“Jadi Presiden menentukan, kita kasih saran mengenai substansi-substansi dan prioritas yang perlu dibahas,” tuturnya. (her/dav)

JAKARTA – Ketua Umum Relawan Kami Jokowi-Gibran, Razman Arif Nasution mengungkapkan kabar kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah P21 adalah valid. Dia meyakini Polda Metro Jaya akan mengumumkan perkembangan penyidikan pada akhir bulan ini.

“Saya kan sudah bilang P21, itu valid. Ya kita lihat aja. Kan saya sudah bilang akhir bulan ini. Kita lihat aja,” ujar Razman di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026).

Baca juga: Razman Minta Roy Suryo Tak Takut Dibui: Ketemulah Kita di Sana

Dia tak masalah bila kubu Roy Suryo tak percaya dengan perkembangan perkara itu telah P21. Namun, dia meyakini perkara itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan atau P21.

“Ya kita lihat aja. Saya keyakinan segera P21 dan insyaallah nanti bergulir di pengadilan supaya tidak heboh,” ucapnya.

JAKARTA – Lambatnya penanganan kasus Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai karena perkara ini sangat rumit dan dibutuhkan pembuktian yang sangat ilmiah. Saat ini, berkas perkara bolak balik dikembalikan jaksa, karena ada petunjuk yang hatus dipenuhi penyidik.

Hal itu dikatakan pengamat hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan, pada Jumat (29/5/2026). Menurut Edi, saat ini penyidik sudah memenuhinya dan berkas sudah kembali di tangan jaksa penuntut umum.

“Kita optimistis berkas ini akan segera lengkap (P21). Mohon masyarakat bersabar. Sejauh ini kita melihat koordinasi jaksa dengan penyidik terus dilakukan dan sangat baik. Semoga berkasnya akan segera lengkap,” kata dosen pengajar hukum kepolisian dan kriminalistik ini.

Baca juga: Pro Kontra P21 atau SP3 untuk dr Tifa dan Roy Suryo

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini mengatakan, penyidik kepolisian Polda Metro Jaya dan jaksa dalam menangani kasus ini tentu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengikuti prosedur hukum yang benar agar perkara ini tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Semua celah yang melemahkan pembuktian harus diperkuat agar berkasnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan.

“Kami melihat ini bentuk kehati-hatian penyidik Polda Metro Jaya karena berkas ini akan diuji di pengadilan. Jadi polisi harus objektif dan profesional menenuhi petunjuk jaksa,” kata Edi.

Lihat video: Nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi Segera Diumumkan, P21?

Sejak awal, kata Edi, perkara ditangani penyidik dihadapkan dengan perkara yang sangat rumit karena melibatkan banyak dokumen yang ilmiah, memanggil ratusan saksi, serta kasus ini menjadi perhatian publik.

JAKARTA – Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) bersama DPR memastikan kesiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas korban bencana banjir di Aceh. Dari 40 lokasi, sebanyak 37 lokasi di antaranya telah siap untuk dibangun.

Hal itu diungkap Kepala Pos Komando Wilayah PRR Safrizal ZA bersama Koordinator Posko Penanggulangan Bencana (Galapana) DPR RI, TA. Khalid saat rapat percepatan persiapan lahan hunian tetap di Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Sabtu, 23 Mei 2026.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Kepala Balai DJBN Wilayah Aceh Zulkarnain, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Thabrani, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra 1 Asy’ari, dan sejumlah peserta lainnya dari unsur Pemkab Aceh Tamiang, unsur perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dan unsur lainnya.

Baca juga: Pemulihan Pascabencana Sumatera: 19.312 Huntara dan 357 Huntap Sudah Dibangun

Fokus rapat koordinasi tersebut membahas kesiapan 40 lokasi hunian tetap (huntap) komunal yang diusulkan oleh Pemda Aceh Tamiang. 37 di antaranya siap bangun, namun 3 di antaranya masih proses negosiasi pelepasan HGU yaitu lahan HGU yang dimiliki PT Perkebunan Semadam, PT Perkebunan Pertanian Pati Sari, dan PT Evans Indonesia (beroperasi sebagai PT Simpang Kiri Plantations, sebuah Perusahaan Modal Asing (PMA).

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pertukaran data dengan Amerika Serikat hanya terkait data aktivitas ekosistem digital. Hal ini sekaligus menepis isu yang menyebut adanya pertukaran data kependudukan di dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART).

“Penting untuk disampaikan bahwa lingkup pada artikel 3.2 secara spesifik mengatur tata kelola aliran data untuk aktivitas ekosistem digital atau digital trade. Ibu Bapak, sekali lagi section-nya adalah digital trade,” kata Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin siang (18/5/2026).

Baca juga: 3,4 Juta Situs Judi Online Telah Diblokir sejak Oktober 2024 hingga Mei 2026

“Jadi, ini dalam kerangka trade. Bukan berarti perlu kami tegaskan bahwa ada transfer atau ini mengatur transfer data-data kependudukan oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Amerika Serikat. Itu sama sekali tidak betul,” ujarnya melanjutkan.

Selain itu, Meutya menjelaskan dalam perjanjian ART juga ditegaskan pertukaran data ini tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Jadi ini memang kita kunci juga ada ada tiga kata penutup bahwa ini under Indonesia’s law. Artinya, dia tetap mengikuti dan patuh pada undang-undang yang berlaku di Indonesia,” jelasnya.

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara merespons permohonan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dilayangkan Dharma Pongrekun . Kemenkes menegaskan setiap regulasi kesehatan tetap memperhatikan hak warga negara.

“Pada prinsipnya, pengaturan dalam UU Kesehatan disusun untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak warga negara,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Aji Muhawarman, Minggu (17/5/2026).

Baca juga: Ajukan Uji Materiil UU Kesehatan, Dharma Pongrekun Khawatir Negara Pidanakan Orang yang Tolak Vaksin

Pemerintah tetap menghargai uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi lain, Kemenkes juga akan mempelajari secara lengkap permohonan uji materi yang diajukan.

“Pengajuan ini masih di tahap awal, sehingga saat ini pemerintah, khususnya Kemenkes masih mempelajari secara lengkap materi permohonan yang diajukan pemohon,” katanya.

Aji memastikan pemerintah akan mengikuti seluruh proses persidangan sesuai mekanisme yang berlaku. Kemenkes juga akan memberikan penjelasan, argumentasi hingga dokumen-dokumen dalam memberikan pandangan nantinya.

“Pemerintah akan mengikuti seluruh proses persidangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku serta menyiapkan penjelasan, argumentasi, dan dokumen yang diperlukan,” ujarnya.