Tag: WFH
-
Geopolitik dan Era Digital: Mengapa WFH ASN Tiap Jumat Jadi Kunci PSI?
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung kebijakan pemerintah terkait Work From Home (WFH) sehari seminggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diterapkan untuk penghematan energi di tengah gejolak geopolitik global. WFH juga mendorong fokus pada kinerja ASN dan kesiapan birokrasi menghadapi era digital, memastikan pelayanan publik tetap prima.
-
WFH ASN dan Tantangan Kualitas Layanan: Menag Beri Peringatan Keras, Jangan Sampai Tergerus!
Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh ASN Kemenag memastikan layanan publik tetap optimal. Skema WFH setiap hari Jumat tidak boleh mengurangi kualitas layanan esensial. Instruksi ini berlaku bagi semua satuan kerja Kemenag di pusat dan daerah, demi menjaga pelayanan prima serta aksesibilitas bagi masyarakat.
-
WFH Swasta Seminggu Sekali: Ini Dia Aturan Baru, Perusahaan Berwenang Penuh Tentukan Jadwal!
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, kebijakan work from home(WFH) bagi karyawan swasta tidak bersifat wajib. Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan anjuran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, kebijakan work from home(WFH) bagi karyawan swasta tidak bersifat wajib. Kebijakan…
-
WFH 1 Hari Seminggu: Pengusaha & Pekerja Swasta Kompak Dukung Era Kerja Baru
Pemerintah meluncurkan kebijakan transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi, termasuk sistem Work from Home (WFH) setiap Jumat. Kebijakan ini mendapat respons positif dari pekerja dan pengusaha. LKS Tripartit Nasional mendukung penuh Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026. Tujuannya menghadapi dinamika global, menjaga produktivitas, serta menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun.
-
WFH Swasta 1 Hari Seminggu: Pemerintah Tegaskan Gaji & Cuti Pekerja Tak Akan Dipotong!
Pemerintah mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD menerapkan WFH satu hari seminggu mulai 1 April 2026. Kebijakan Transformasi Budaya Kerja ini disampaikan Menaker Yassierli. Hak pekerja seperti gaji dan cuti tetap dijamin. Produktivitas dan kualitas layanan harus terjaga. Ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan hemat energi.