Soal Pernyataan Amien Rais, Foksi Ingatkan Pentingnya Etika Demokrasi di Ruang Publik

loading…

Ketua Umum DPP Foksi, Muhammad Natsirmenyoroti pernyataan Amien Rais yang memicu polemik di masyarakat. Foto/istimewa

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) menyoroti pernyataan Amien Rais yang memicu polemik di ruang publik. Pasalnya, Amien Rais menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Ketua Umum DPP Foksi, Muhammad Natsir, mengatakan pernyataan tersebut telah memicu respons dari pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang menilai konten dimaksud terindikasi memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, serta serangan personal yang dinilai tidak memiliki dasar fakta yang jelas dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Penyampaian informasi di ruang publik harus tetap mengedepankan prinsip kebenaran, kehati-hatian, serta tanggung jawab moral. Berangkat dari nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan tradisi keilmuan santri yang menjunjung tinggi prinsip tabayyun atau klarifikasi, kami memandang bahwa informasi yang disampaikan ke publik harus berbasis fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Baca juga: Penjelasan Amien Rais soal Videonya yang Viral dan Menuai Polemik

Natsir menilai narasi yang berkembang dalam pernyataan tersebut tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam komunikasi publik dan berpotensi mengarah pada penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1,056
Soal Pernyataan Amien Rais, Foksi Ingatkan Pentingnya Etika Demokrasi di Ruang Publik

loading…

Ketua Umum DPP Foksi, Muhammad Natsirmenyoroti pernyataan Amien Rais yang memicu polemik di masyarakat. Foto/istimewa

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) menyoroti pernyataan Amien Rais yang memicu polemik di ruang publik. Pasalnya, Amien Rais menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Ketua Umum DPP Foksi, Muhammad Natsir, mengatakan pernyataan tersebut telah memicu respons dari pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang menilai konten dimaksud terindikasi memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, serta serangan personal yang dinilai tidak memiliki dasar fakta yang jelas dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Penyampaian informasi di ruang publik harus tetap mengedepankan prinsip kebenaran, kehati-hatian, serta tanggung jawab moral. Berangkat dari nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan tradisi keilmuan santri yang menjunjung tinggi prinsip tabayyun atau klarifikasi, kami memandang bahwa informasi yang disampaikan ke publik harus berbasis fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Baca juga: Penjelasan Amien Rais soal Videonya yang Viral dan Menuai Polemik

Natsir menilai narasi yang berkembang dalam pernyataan tersebut tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam komunikasi publik dan berpotensi mengarah pada penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

More like this
Evaluasi 6 Bulan KUHP-KUHAP Baru, Jaksa Agung Sebut Masih Ada Ketidakseragaman di Lapangan

Evaluasi 6 Bulan KUHP-KUHAP Baru, Jaksa Agung Sebut Masih Ada Ketidakseragaman di Lapangan

admin
Jaksa Agung Singgung Wacana Peleburan Pidum-Pidsus demi Penanganan Perkara Lebih Efisien

Jaksa Agung Singgung Wacana Peleburan Pidum-Pidsus demi Penanganan Perkara Lebih Efisien

admin
Legal Standing Belum Lengkap, Sidang Perdana Gugatan Bonatua Terhadap KPU-Rektor UGM Ditunda

Legal Standing Belum Lengkap, Sidang Perdana Gugatan Bonatua Terhadap KPU-Rektor UGM Ditunda

admin