Tag: Publik
-
Pangi Chaniago: Kisruh Dialog UGM Cerminan Menumpuknya Kemarahan Publik
loading…Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago. Foto: Tangkapan layar JAKARTA – Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai kericuhan yang terjadi dalam dialog “Kopdar Bareng Mas Dar” di Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak dapat dilepaskan dari akumulasi ketidakpercayaan atau distrust masyarakat terhadap pemerintah. Meski demikian, Pangi menyatakan tindakan membubarkan atau mengganggu jalannya diskusi tetap tidak dapat dibenarkan…
-
DPD RI Minta Satgas: Akhiri Pungli di Imigrasi, Jaminan Layanan Publik Bersih
loading…Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Penegakan Hukum Pencegahan Pungli di Imigrasi. Foto/istimewa JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Penegakan Hukum Pencegahan Pungutan Liar (pungli) di lingkungan Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pembentukan Satgas ini penting…
-
UU Polri Baru untuk Siapa? Pakar Tegas: Murni Prioritaskan Kepentingan Publik, Bukan Kapolri
loading…Pemerhati hukum kepolisian, Edi Saputra Hasibuan menilai UU Polri yang baru disahkan DPR telah menunjukkan keberpihakan yang seimbang terhadap kepentingan masyarakat, keamanan negara, dan kepentingan institusi serta personel kepolisian. Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Undang-Undang (UU) Polri yang baru disahkan DPR dinilai telah menunjukkan keberpihakan yang seimbang terhadap kepentingan masyarakat, keamanan negara, dan kepentingan institusi serta personel…
-
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
loading…Langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang melakukan penataan ulang atau recofusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diapresiasi. Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) diapresiasi. Kebijakan ini jadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional.Evaluasi terhadap pelaksanaan…
-
WTP 14 Kali Beruntun: Bupati Agus Siapkan Gebrakan Baru Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Temanggung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ini adalah capaian WTP ke-14 secara berturut-turut, menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Penyerahan dilakukan di Semarang, Kamis (11/6/2026).
-
HUT ke-80, SPS: Fondasi Pers Nasional Terletak pada Integritas, Profesionalisme, dan Kepentingan Publik
loading…Serikat Perusahaan Pers (SPS) hari ini genap berusia 80 tahun. Foto/SindoNews JAKARTA – Serikat Perusahaan Pers (SPS) hari ini genap berusia 80 tahun. Delapan dekade perjalanan organisasi yang berdiri sejak 8 Juni 1946 ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kontribusi SPS dalam menjaga keberlanjutan perusahaan pers Indonesia, sekaligus memperkuat perannya menghadapi tantangan zaman yang terus…
-
Hajatan di Jalan Umum: Antara Tradisi dan Pelanggaran Hak Publik, Mana Batasnya?
Penutupan jalan umum untuk hajatan pernikahan kerap menghambat mobilitas warga. Akses kendaraan sering terblokir total, mengganggu aktivitas harian seperti berangkat kerja. Isu ini menyoroti perlunya menyeimbangkan perayaan pribadi dengan hak publik atas jalan. Pertimbangkan perencanaan matang, penyediaan jalur alternatif, serta pemberitahuan dini untuk meminimalkan dampak negatif.
-
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
loading…Peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro saat Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Kinerja Pemerintah & Isu Aktual Strategis di akun YouTube Poltracking TV, Kamis (4/6/2026). Foto/Dok. SindoNews JAKARTA – Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan sebanyak 42,4% masyarakat setuju Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden ( presidential threshold ) minimal 20% kursi DPR atau memperoleh…
-
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat Tersandung KPK: Pelayanan Publik Tetap Jalan, Integritas Diuji
loading…Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi yang tengah menjalani proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/6/2026). Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi yang tengah menjalani proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/6/2026).Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk…
-
Waktu Luang WNI Tak Berarti? Pelayanan Publik Tutup di Akhir Pekan, Ini Ironinya
Pada suatu momen, saya menyadari satu hal penting bahwa layanan publik yang tetap tersedia di luar waktu kerja amat sangat membantu. Kesadaran itu saya dapatkan ketika mengurus surat kehilangan di kantor polsek. Kita semua tahu, layanan surat kehilangan bisa diakses kapan pun. Hal itu membuat saya merasa ada banyak jenis pelayanan publik yang seharusnya tidak…