Muktamar NU Harus Jadi Momentum Pemurnian, Bukan Arena Perebutan Kekuasaan
loading…
Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mendukung Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Foto: Istimewa
JAKARTA – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur meminta semua peserta Muktamar ke-35 NU menjadikan forum tertinggi organisasi itu sebagai momentum pemurnian, bukan arena perebutan kekuasaan. Menurut kiai kampung asal Situbondo, Jawa Timur itu, pilihan pemimpin di muktamar kali ini akan menentukan posisi NU sebagai penjaga keutuhan republik, bukan mesin mobilisasi massa.
Gus Lilur merujuk pada Muktamar ke-34 yang berlangsung di Lampung pada Desember 2021 sebagai peringatan nyata. Menurutnya, proses pemilihan yang sarat kepentingan di muktamar itu berujung pada perpecahan internal, konflik kepengurusan yang merembet ke ranah hukum, korupsi, dan terseretnya NU dalam pusaran politik praktis.
“Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU — organisasi jadi terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa,” ujarnya, Rabu (18/6/2026).
Dia berpendapat, Muktamar ke-35 tidak bisa dilepaskan dari konteks kebangsaan yang lebih luas. Dia menambahkan, di tengah kondisi geopolitik global yang bergolak dan kerentanan kohesi sosial dalam negeri, NU sebagai organisasi dengan lebih dari seratus juta warga memikul tanggung jawab moral yang besar.
“NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan: apa artinya bagi keutuhan bangsa?” ujarnya.
loading…
Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mendukung Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Foto: Istimewa
JAKARTA – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur meminta semua peserta Muktamar ke-35 NU menjadikan forum tertinggi organisasi itu sebagai momentum pemurnian, bukan arena perebutan kekuasaan. Menurut kiai kampung asal Situbondo, Jawa Timur itu, pilihan pemimpin di muktamar kali ini akan menentukan posisi NU sebagai penjaga keutuhan republik, bukan mesin mobilisasi massa.
Gus Lilur merujuk pada Muktamar ke-34 yang berlangsung di Lampung pada Desember 2021 sebagai peringatan nyata. Menurutnya, proses pemilihan yang sarat kepentingan di muktamar itu berujung pada perpecahan internal, konflik kepengurusan yang merembet ke ranah hukum, korupsi, dan terseretnya NU dalam pusaran politik praktis.
“Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU — organisasi jadi terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa,” ujarnya, Rabu (18/6/2026).
Dia berpendapat, Muktamar ke-35 tidak bisa dilepaskan dari konteks kebangsaan yang lebih luas. Dia menambahkan, di tengah kondisi geopolitik global yang bergolak dan kerentanan kohesi sosial dalam negeri, NU sebagai organisasi dengan lebih dari seratus juta warga memikul tanggung jawab moral yang besar.
“NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan: apa artinya bagi keutuhan bangsa?” ujarnya.
