Krisis Literasi: Catur, Strategi Jitu Mengubah Wajah Pendidikan.

Indonesia menghadapi krisis budaya literasi yang parah, ancaman serius bagi masa depan bangsa, bukan sekadar persoalan minat baca rendah. Data terbaru Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2023 secara telanjang mengungkap kegagalan sistematis, menempatkan Indonesia pada posisi rentan di panggung global.

Hendarman, Ketua Dewan Pakar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan INAKI sekaligus Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor, menegaskan bahwa masalah pokoknya bukan pada kemampuan dasar membaca—yang mencapai 96%—melainkan pada lemahnya ekosistem literasi secara menyeluruh, menghambat kemampuan masyarakat memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara kritis.

Kegagalan Sistematis

Hasil PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat ke-69 dari sekitar 80 negara, dengan skor literasi membaca jauh di bawah rata-rata negara OECD. Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah cerminan mengerikan bahwa 75% murid Indonesia belum mencapai standar minimum literasi membaca, mengkhianati potensi generasi mendatang.

Parahnya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tahun 2023 baru mencapai angka sekitar 64,68. Capaian “moderat” ini jelas tidak cukup untuk mendorong kemajuan bangsa yang ambisius, justru menunjukkan stagnasi di tengah tantangan global yang makin kompleks.

Ironisnya, statistik tingkat melek huruf dasar yang mendekati 96% adalah ilusi. Angka ini menipu, seolah-olah masalah literasi telah teratasi. Faktanya, kemampuan dasar membaca tidak menjamin pemahaman mendalam, analisis kritis, atau aplikasi informasi dalam kehidupan nyata.

Krisis yang melanda Indonesia bukan tentang “bisa membaca atau tidak,” melainkan kegagalan masif dalam membangun budaya literasi. Ini adalah kegagalan sistemik yang menghalangi individu untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, dan mengomunikasikan informasi secara efektif dalam berbagai konteks.

Literasi, dalam definisi UNESCO (2024), jauh melampaui sekadar keterampilan teknis membaca dan menulis. Ia adalah praktik sosial yang terintegrasi dengan budaya, menentukan bagaimana individu berinteraksi dengan dunia informasi. Model otonom literasi yang hanya fokus pada keterampilan dasar terbukti usang dan tidak relevan dengan kebutuhan bangsa modern.

“Indonesia tidak sedang menghadapi krisis kemampuan membaca, tetapi krisis budaya literasi,” tegas Hendarman, menyoroti akar masalah yang selama ini terabaikan. “Ini bukan lagi soal bisa membaca atau tidak, tetapi kemampuan memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi.”

Hendarman menambahkan, “Tidak banyak yang lebih menentukan masa depan bangsa, selain kemampuan membaca. Jika kita gagal di sini, masa depan kita suram.” Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi para pengambil kebijakan.

Ia menyerukan agar definisi literasi diperluas, melampaui batas-batas tradisional. “Kita harus jujur bahwa sebenarnya Indonesia tidak sedang menghadapi krisis kemampuan membaca, tetapi krisis budaya literasi,” pungkasnya, mendorong perubahan paradigma mendasar.

Krisis budaya literasi ini menuntut respons segera dan radikal dari pemerintah serta seluruh elemen masyarakat. Tanpa pembenahan fundamental pada ekosistem literasi, Indonesia akan terus terperosok dalam ketertinggalan, mengikis daya saing dan kapasitas inovatif bangsa.

Masa depan Indonesia bergantung pada seberapa cepat dan serius negara ini menghadapi dan mengatasi krisis pemahaman, bukan sekadar krisis membaca.