PPATK & APH Ditantang Audit Dana Asing: Bongkar Pembiayaan Narasi Antinegara
Dosen Komunikasi Politik Syurya Muhammad Nur mendesak aparat penegak hukum dan PPATK mengaudit aliran dana asing untuk kegiatan sosial dan politik di Indonesia. Audit ini krusial guna memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan demi melemahkan negara. Ada indikasi program-program dibiayai dana hibah untuk membentuk narasi alternatif dan memengaruhi opini publik menjelang agenda politik nasional.
JAKARTA – Aparat penegak hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didesak segera mengaudit aliran dana asing yang terindikasi kuat digunakan untuk kegiatan sosial dan politik berpotensi melemahkan negara. Desakan ini datang dari Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya Muhammad Nur, pada Jumat (3/4/2026), menyusul kekhawatiran serius campur tangan eksternal menjelang agenda politik nasional.
Syurya menegaskan, jika dana tersebut terbukti merongrong kedaulatan, praktik ini bukan sekadar penyalahgunaan, melainkan masuk kategori pengkhianatan terhadap negara. Indikasi kuat menunjukkan dana hibah ini mendanai program yang sengaja membangun narasi alternatif dan memanipulasi persepsi publik.
Ancaman Delegitimasi Negara
Kajian substansi perjanjian dana hibah yang beredar di media menguak serangkaian kegiatan terstruktur. Program-program ini mencakup produksi konten digital, film dokumenter, hingga kampanye masif di media sosial.
Narasi yang dibangun fokus pada kritik tajam terhadap pemerintah, militerisme, serta dorongan untuk memunculkan aktor politik alternatif. Ini jelas mengarah pada upaya sistematis delegitimasi kekuasaan negara.
Dana asing itu juga mengalir untuk konsolidasi gerakan mahasiswa dan kampanye masyarakat sipil. Tujuannya: memperkuat tekanan terhadap kebijakan negara, menciptakan gelombang oposisi yang didanai dari luar.
Dalam kajian komunikasi politik, pola ini teridentifikasi sebagai strategi agenda setting dan political framing. Opini publik dibentuk secara sistematis melalui narasi yang diulang dan diperkuat lewat berbagai platform.
Ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi politik tersembunyi yang membahayakan stabilitas dan integritas negara.
Peringatan Keras Narasumber
“Kalau dana asing digunakan untuk kebaikan, pemberdayaan masyarakat, itu sah. Tapi kalau digunakan untuk merongrong negara, ini sudah masuk kategori pengkhianatan,” tegas Syurya Muhammad Nur.
Ia menambahkan, “Substansinya kok jadi mengarah pada delegitimasi negara melalui berbagai program yang mengarah pada framing NGO tersebut ya? Selain itu, terdapat pula pendanaan untuk konsolidasi gerakan mahasiswa dan kampanye masyarakat sipil yang bertujuan memperkuat tekanan terhadap kebijakan negara.”
Syurya menjelaskan lebih lanjut, “Dalam kajian komunikasi politik, pola tersebut masuk dalam strategi agenda setting dan political framing, di mana opini publik dibentuk secara sistematis melalui narasi yang terus diulang dan diperkuat lewat berbagai platform.”
Audit mendesak diperlukan untuk membongkar jaringan pendanaan asing yang berpotensi mengancam kedaulatan dan arah kebijakan nasional, terutama saat Indonesia menghadapi agenda politik krusial. Kejelasan aliran dana ini mutlak untuk menjaga integritas demokrasi dan mencegah campur tangan eksternal yang merusak.
