Kasus Hotel Sultan Memanas: JK dan Tokoh Nasional Tanda Tangani Petisi Keadilan

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama sejumlah tokoh nasional dan ratusan warga menandatangani petisi keadilan di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (1/4/2026). Petisi ini menolak keras pengambilalihan Hotel Sultan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), sebuah langkah yang dikecam sebagai intervensi negara terhadap sektor usaha swasta.

Aksi ini menyulut kritik tajam terhadap kinerja pemerintah dalam pengelolaan aset dan penegakan hukum yang adil, terutama mengingat klaim Jusuf Kalla bahwa negara tidak becus mengelola hotel besar.

Pengambilalihan Kontroversial

Selain Jusuf Kalla, deretan penandatangan petisi mencakup nama-nama besar seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, istri (alm) Nurcholis Madjid, Omie Komariah Madjid, serta mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif. Solidaritas ini menyoroti seriusnya masalah yang diangkat.

Dalam orasinya, Jusuf Kalla tanpa tedeng aling-aling memaparkan dua pilar kemajuan bangsa: pemerintah yang adil dan pengusaha yang membangun. Ia menegaskan, tanpa keseimbangan ini, pembangunan tidak akan berjalan. Pernyataannya menukik tajam ke arah pemerintah yang dianggap gagal menciptakan keadilan dan sistem bersih.

JK secara eksplisit mencontohkan kegagalan negara mengelola hotel besar, menunjuk Hotel Indonesia dan Hotel Borobudur yang akhirnya diserahkan ke swasta. Ini menjadi argumen kunci menentang intervensi Kemensesneg terhadap Hotel Sultan.

“Kenapa ini (Hotel Sultan) tiba-tiba mau diambil? Jelas sekali pemerintah tidak bisa mengatur hotel yang besar,” desak JK, menuntut jawaban atas motif di balik langkah Kemensesneg yang terkesan mendadak dan tidak beralasan kuat.

Pengambilalihan Hotel Sultan, menurut JK, terjadi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini langsung menempatkan kebijakan Kemensesneg di bawah sorotan tajam era Jokowi, sekaligus menggarisbawahi potensi perubahan sikap di bawah pemerintahan baru.

Harapan pada Pemerintahan Baru

“Tanpa keseimbangan itu, antara pemerintah yang adil dan menjalankan sistem yang baik, yang adil, yang bersih, kita tidak bisa menjalankan, pengusaha menjalankan pembangunan yang baik,” ujar Jusuf Kalla, menyoroti defisit keadilan dalam tata kelola negara.

Ia melanjutkan, “Kenapa ini (Hotel Sultan) tiba-tiba mau diambil? Jelas sekali pemerintah tidak bisa mengatur hotel yang besar.” Pernyataan ini mempertanyakan kompetensi negara dalam sektor bisnis perhotelan.

JK bahkan menyatakan keyakinannya, “Saya yakin Pak Prabowo akan membela pengusaha pribumi,” sebuah pernyataan yang jelas mengaitkan isu ini dengan janji politik dan harapan pada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk membatalkan kebijakan ini.

Latar Belakang Konflik

Konflik kepemilikan Hotel Sultan telah lama menjadi sengketa antara negara dan pihak swasta, dengan Kemensesneg mengklaim kepemilikan lahan dan bangunan, sementara pihak pengelola bersikukuh memiliki hak pengelolaan sah. Aksi petisi ini menjadi puncak ketidakpuasan terhadap upaya pengambilalihan paksa.