LCS Memanas, Akademisi Serukan Sentralitas ASEAN dan UNCLOS sebagai Fondasi Kode Etik
Geopolitik Asia Tenggara fokus pada penyelesaian Code of Conduct (COC) Laut China Selatan, krusial bagi ASEAN dan Indonesia. Sengketa wilayah melibatkan China, Taiwan, dan empat negara ASEAN. Ketua FSI menekankan COC penting menjaga stabilitas kawasan. Sikap agresif China mengganggu ZEE Indonesia, termasuk perairan Natuna. Ini bertentangan hukum internasional.
JAKARTA – Penyelesaian Kode Etik Perilaku (CoC) di Laut China Selatan (LCS) harus segera tuntas, desak Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, Senin, 30 Maret 2026. Desakan ini muncul di tengah sikap Republik Rakyat Cina (RRC) yang semakin agresif, mengancam stabilitas regional dan terang-terangan menerobos Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di dekat Kepulauan Natuna.
Puluhan tahun penundaan penyusunan CoC telah membuka celah bagi Beijing untuk melancarkan klaim ilegalnya, mempertaruhkan kedaulatan negara-negara ASEAN dan memicu ketegangan geopolitik yang tak bisa lagi diabaikan, meskipun perhatian global terpecah ke Timur Tengah.
Agresivitas Beijing Mengancam Stabilitas Regional
Konflik di LCS melibatkan sengketa kewilayahan antara RRC, Taiwan, dan empat negara ASEAN: Vietnam, Filipina, Malaysia, serta Brunei. Namun, agresivitas RRC tidak hanya berhenti pada negara-negara yang bersengketa langsung.
Sejak sekitar 15 tahun lalu, Cina kian sering menimbulkan gangguan di wilayah yang menjadi hak berdaulat negara-negara ASEAN. Mereka mengerahkan milisi nelayan dan satuan penjaga pantai, menciptakan intimidasi yang sistematis.
Indonesia, meskipun tidak terlibat dalam sengketa kewilayahan di atas, terkena dampak langsung. Setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir, Jakarta berulang kali menghadapi upaya penerobosan oleh nelayan dan satuan penjaga pantai Cina di ZEE Indonesia, tepatnya di perairan dekat Natuna.
Penerobosan ini berakar pada klaim sepihak Cina melalui “sepuluh garis putus-putus” (ten-dash line), sebuah klaim yang secara fundamental bertentangan dengan hukum laut internasional (UNCLOS) dan tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Perhatian dunia yang terlampau fokus pada konflik di Timur Tengah telah mengaburkan ancaman nyata di Asia Tenggara, di mana Beijing terus menguji batas kesabaran regional dengan ekspansi maritimnya.
Desakan untuk Kode Etik yang Mengikat
Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), Johanes Herlijanto, menegaskan pentingnya CoC. “Kehadiran COC sangat penting bagi upaya menjaga stabilitas dan suasana kondusif di LCS,” ujarnya usai seminar FSI.
Herlijanto menyoroti peningkatan ketegangan. “Apalagi China belakangan semakin memperlihatkan sikap yang cenderung agresif,” tambahnya, merujuk pada pola perilaku Beijing yang makin berani.
Ia juga memperingatkan dampak pada Indonesia. “Indonesia yang tidak turut terlibat dalam sengketa kewilayahan di atas pun terkena getahnya dan setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir ini telah menghadapi berbagai upaya penerobosan oleh nelayan dan satuan penjaga pantai China di ZEE Indonesia di dekat Kepulauan Natuna.”
Klaim Ilegal dan Penundaan Puluhan Tahun
Seminar FSI bertajuk “Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct) di Laut China Selatan: Arti Penting bagi ASEAN dan Indonesia” menjadi platform untuk menyerukan urgensi penyelesaian CoC. Acara ini menyoroti bagaimana klaim Cina yang tidak berdasar hukum telah menjadi ancaman nyata.
Proses penyelesaian CoC sendiri telah tertunda selama puluhan tahun, sebuah kegagalan diplomasi yang memberikan ruang bagi Cina untuk memperkuat posisi dan klaim ilegalnya di salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Kegagalan ini menuntut respons yang lebih tegas dari ASEAN dan komunitas internasional.
