Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Kunci Keberlanjutan Program MBG

Krisis global menghantam perekonomian nasional, memicu inflasi pangan yang mengancam keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, memperingatkan bahwa program ambisius ini berpotensi membebani anggaran negara di tengah tekanan fiskal yang kian mencekik.

Peringatan ini muncul saat harga pangan dunia melonjak akibat ketegangan geopolitik dan gejolak ekonomi global. Kenaikan harga-harga ini secara langsung menaikkan biaya operasional MBG, memaksa pemerintah menghadapi dilema antara janji politik dan realitas keterbatasan keuangan negara.

Ancaman Inflasi Pangan

Inflasi pangan bukan sekadar angka. Gangguan rantai pasok global, lonjakan biaya logistik, dan ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor menjadi pemicu utama kenaikan harga. Kondisi ini menciptakan efek domino, di mana biaya penyediaan makanan bergizi untuk program pemerintah ikut membengkak secara signifikan.

Pemerintah tidak punya pilihan selain membiayai berbagai kebutuhan vital lainnya. Anggaran negara terbagi untuk subsidi energi, infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Ruang fiskal yang terbatas ini menempatkan Program MBG dalam sorotan tajam, memaksa pemerintah ekstra hati-hati agar tidak terjerumus dalam beban fiskal berlebihan.

Esther Sri Astuti menegaskan, meski MBG adalah janji politik presiden dan program strategis peningkatan kualitas SDM, implementasinya harus terukur. Ia mendesak agar program tidak dijalankan secara masif di seluruh wilayah secara bersamaan, sebuah langkah yang disebutnya berbahaya.

Sebaliknya, program harus difokuskan pada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan wilayah paling membutuhkan, seperti kawasan 3T. Pendekatan terarah ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga memastikan anggaran tepat sasaran dan tidak terbuang percuma.

Melaksanakan MBG secara masif di tengah tekanan fiskal berisiko mengurangi fleksibilitas pemerintah. Ini berarti pemerintah akan kehilangan kemampuan vital untuk merespons gejolak ekonomi global mendesak, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Peringatan Keras dari INDEF

“Ketika harga pangan naik, maka biaya penyediaan makanan bergizi dalam program pemerintah juga ikut meningkat. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam APBN,” tegas Esther di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, “Jika program dijalankan secara masif di tengah tekanan fiskal, dikhawatirkan akan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi global, apalagi jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.”

Pernyataan ini menyoroti risiko ganda: Program prioritas yang seharusnya menyejahterakan rakyat justru bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan perhitungan matang di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Dilema Kebijakan Fiskal

Program Makan Bergizi Gratis digadang-gadang sebagai upaya pemerintah menyiapkan masa depan generasi muda. Namun, di balik janji manis itu, tersembunyi tantangan berat dalam hal pembiayaan. Realitas fiskal yang sempit dan ancaman krisis global memaksa pemerintah mengevaluasi ulang skala dan kecepatan implementasi program ini.