Tag: Kunci

JAKARTA – Sidang Gugatan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlangsung ke tahap pembuktian dan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (3/6/2026). Hadir sebagai saksi Ermalena selaku Ketua Steering Committe (SC) Muktamar X PPP dan Arya Permana Graha selaku Ketua Organizing Committee (OC).

Penggugat M. Thobahul Aftoni yang diberikan kesempatan sempat bertanya ke saksi tergugat yaitu Ermalena dan mendapat keterangan bahwa saksi mengaku setelah selesai sidang Paripurna I dengan agenda Pembahasan Jadwal Acara dan Tata Tertib Muktamar di Krakatau Ballroom lantai 1 hotel Mercure Ancol Jakarta.

Kemudian sidang dilanjutkan di lantai 10 kamar presiden suite yaitu sidang paripurna II Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban DPP PPP dan Pandangan Umum dan Penilaian tertulis oleh DPW dan DPC PPP se-Indonesia.

Baca juga: PN Jakpus Tolak Gugatan soal SK DPW PPP Jawa Barat, Kepengurusan UU-Agus Solihin Dinyatakan Sah

“Ya kami melaksanakan persidangan Muktamar X di kamar presiden suite lantai 10, dan kami borong seluruh kamar lantai 10 untuk persidangan Muktamar,” ungkap Ermalena.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Di tengah peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang tegas: pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh berhenti di angka pertumbuhan. Ia harus menyentuh keadilan, dan harus dirasakan oleh seluruh rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6). Bagi Prabowo, Pancasila bukan dokumen sejarah yang dibacakan saat upacara lalu dilupakan. Pancasila adalah kompas.

“Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita,” ujarnya.

Dan kompas itu, menurut Prabowo, selama ini belum sepenuhnya diikuti. Ekonomi Indonesia memang tumbuh dalam beberapa dekade terakhir—tetapi hasilnya tidak merata. Kekayaan ada, tapi banyak yang mengalir ke tempat yang salah.

“Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” katanya.

Karena itulah, Prabowo menyebut transformasi ekonomi sebagai tugas sejarah pemerintahannya—bukan sekadar agenda kebijakan, melainkan mandat zaman.

“Tugas sejarah saya sebagai Presiden ke-8 RI adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” jelasnya.

Ekonomi Pancasila yang ia maksud berdiri di atas empat prinsip: religius, kemanusiaan, persatuan nasional, dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, kekayaan alam bukan komoditas yang bebas diperjualbelikan, melainkan amanah yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk rakyat dan generasi mendatang. Dampaknya harus terasa konkret: gizi anak terpenuhi, petani mendapat pupuk, nelayan punya akses pasar yang adil, dan pekerja terlindungi.

Soal kedaulatan ekonomi, Prabowo berbicara lebih keras. Sudah terlalu lama, katanya, harga komoditas strategis Indonesia ditentukan pihak lain dan sebagian besar keuntungannya mengalir ke luar negeri.

“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” terangnya.

Dari hilirisasi, Prabowo lalu berbicara soal akar rumput. Ia menekankan pentingnya memperkuat koperasi, UMKM, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Salah satu wujud nyatanya adalah pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dirancang untuk memangkas peran tengkulak dan memajukan ekonomi daerah. Rakyat, tegasnya, harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objeknya.

“Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa, kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas,” imbuhnya.

Prabowo menutup pidatonya dengan satu tekad: menghentikan kebocoran. Sektor pendidikan dan kesehatan akan terus diperkuat, tata kelola ekonomi akan terus diperbaiki, dan kekayaan negara tidak boleh lagi mengalir ke tempat yang bukan haknya.

“Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri,” pungkasnya. (her/dav)

JAKARTA – Penambahan usia pensiun anggota Polri penting dilakukan dalam revisi RUU Polri untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman. Hal itu disampaikan pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan terkait rencana Komisi III DPR yang akan membentuk panitia kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Polri.

Menurut Edi, tugas kepolisian saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan personel yang matang, berpengalaman, dan memiliki kompetensi tinggi dalam penegakan hukum maupun pelayanan masyarakat.

Baca juga: Usia Pensiun Polisi Ditambah Jadi 60 Tahun, Menkum: Seperti TNI, Jaksa, hingga PNS

“Usia pensiun Polri perlu ditambah dari 58 tahun menjadi 60 tahun karena tantangan tugas kepolisian sekarang semakin berat dan membutuhkan pengalaman panjang. Faktanya, saat ini banyak anggota Polri yang pada usia sekarang masih sangat produktif dan kinerjanya masih sangat dibutuhkan institusi,” katanya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

JAKARTA – Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menyatakan permintaan keterangan pihak terkait dugaan pelanggaran etik Ketua ORI nonaktif Hery Susanto selesai. Kini, proses tinggal menunggu pembelaan dari terlapor.

“Hari ini kami masih menunggu jawaban tertulis dari terlapor HS yang sudah kami periksa. Pemeriksaannya dua kali, sekali dihadiri oleh kuasa hukum,” kata Ketua Majelis Etik ORI Jimly Asshiddiqie saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jumat (29/5/2026).

Pihaknya sudah bersurat untuk mendengarkan pembelaan secara langsung dari Hery. Namun, hal tersebut urung dilakukan lantaran tidak mendapat izin dari pihak terkait.

Baca juga: Kejagung Tetapkan Bos TSHI Tersangka Baru Kasus Korupsi Nikel di Sulawesi Tenggara

“Maka kita minta keterangan tertulis dan kami minta waktu hari ini,” ujarnya.

Sembari menunggu surat dari Hery lanjut Jimly, pihaknya akan menggelar rapat terakhir sebelum menyerahkan laporan resmi kami ke pleno.

(rca)

JAKARTA – Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan bahwa kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah strategi Kepala Negara dalam memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat. Misalnya, dalam mengonversi keunggulan komoditas nikel hingga posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional.

“Indonesia tidak sekadar berkunjung. Pak Prabowo sedang mengonversi keunggulan komoditas nikel dan posisi geopolitik kita menjadi investasi nyata dan benteng keamanan sebelum jendela peluang global ini tertutup,” kata Sugiat dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini menuturkan, paradigma politik luar negeri bebas-aktif Presiden Prabowo adalah diplomasi ofensif, yaitu sebuah strategi membangun hubungan luar negeri yang proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Dikatakannya, diplomasi ofensif dijalankan dalam merespons serta mengantisipasi krisis.

Baca juga: Presiden Prabowo Tiba di Istana Elysee Prancis

Dia melanjutkan, artinya Presiden Prabowo mengambil inisiatif untuk menetapkan agenda, membangun aliansi, dan memberikan tekanan strategis agar negosiasi berjalan sesuai tujuannya. “Prabowo melangkah lebih awal sebelum didikte oleh negara lain. Dia mengambil posisi tegas dalam menyatakan kedaulatan, posisi politik, dan membela warga negaranya dengan terukur,” jelasnya.

Dia membeberkan ada 3 negara Eropa yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo di Akhir Mei 2026 ini, yaitu Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga negara ini memiliki posisi strategis yang dibutuhkan Indonesia.

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun ini. Pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan. Namun, Baleg DPR optimistis proses tersebut dapat dirampungkan pada masa sidang DPR yang sedang berjalan.

“Kami merencanakan karena ini memang sudah masuk masa sidang yang ketiga, mudah-mudahan dan masa sidang ini relatif cukup panjang sekitar dua bulan setengah. Kami menargetkan mudah-mudahan Undang-Undang ini bisa selesai di masa sidang ini, paling lama awal Juli,” kata Doli dikutip Minggu (24/5/2026).

Baca juga: Luncurkan Program Satu Data untuk Semua, Kemendagri: Agar Kebijakan Tepat Sasaran

Legislator Golkar itu menjelaskan, apabila penyusunan di DPR selesai, RUU tersebut akan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Setelah itu, diajukan kepada pemerintah untuk penerbitan Surat Presiden (Surpres) guna memulai pembahasan bersama pemerintah.

Lihat video: Baleg DPR Hanya Sepakati Syarat Pilkada untuk Parpol Non Parlemen

“Kalau nanti kemudian ini selesai, ini menjadi Undang-Undang inisiatif DPR. Dan kemudian nanti diajukan ke Pemerintah untuk bisa segera diterbitkan surpresnya, kemudian kita bahas. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai Rancangan Undang-Undang ini menjadi undang-undang,” ujarnya.

(cip)

JAKARTA – Proses pemulihan sistem kelistrikan Sumatera pascagangguan interkoneksi dinilai memiliki pola penanganan yang serupa dengan berbagai kasus blackout besar di dunia. Caranya dengan mengutamakan stabilitas sistem melalui tahapan recovery yang dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan terukur.

Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov mengatakan pengalaman berbagai negara menunjukkan gangguan pada sistem interkoneksi modern dapat berkembang sangat cepat menjadi cascading failure atau efek domino ketika frekuensi sistem turun dan keseimbangan pasokan dengan beban terganggu.

Menurut Abra, pola serupa terlihat dalam berbagai kasus blackout besar di Amerika Serikat, India, Spanyol, Inggris, hingga Australia Selatan yang sama-sama dipicu gangguan transmisi maupun ketidakstabilan sistem interkoneksi.

“Dalam sistem interkoneksi besar, tantangan paling berat justru biasanya muncul saat proses recovery. Operator harus memastikan frekuensi, tegangan, dan sinkronisasi antar pembangkit tetap stabil agar sistem yang mulai pulih tidak kembali jatuh,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Baca juga: Bareskrim Polri Pastikan Blackout Sumatera Akibat Cuaca Buruk Bukan Sabotase

Abra mencontohkan blackout Amerika Utara pada 2003 yang berkembang menjadi gangguan sistemik hingga menyebabkan lebih dari 100 pembangkit lepas dari sistem. Sementara di India pada 2012, gangguan interkoneksi meluas akibat ketidakseimbangan beban antarwilayah.

Adapun di Spanyol dan Portugal pada 2025, proses pemulihan juga dilakukan bertahap untuk menjaga kestabilan sistem setelah lonjakan tegangan memicu pemadaman besar di Semenanjung Iberia. Pola serupa juga terjadi di Pakistan dan Turki ketika operator sistem harus melakukan sinkronisasi pembangkit secara hati-hati untuk mencegah gangguan lanjutan saat proses penyalaan kembali jaringan listrik.

JEPARA – Untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus mendukung program UMKM Naik Kelas yang dicanangkan Bupati Jepara, pemerintah kabupaten setempat menggelar Sosialisasi Perpajakan, Ketenagakerjaan, Literasi Keuangan, dan Akses Permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, di Pendapa Kartini, Selasa (26/5/2026).

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Subiyanto, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan IKM, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

“Kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi UMKM Jepara. Walaupun kondisi sekarang tidak baik-baik saja, semoga kegiatan seperti ini bisa membantu pelaku usaha IKM dan UMKM mendapatkan dukungan dan bantuan yang baik,” ujarnya.

Bupati Jepara melalui Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Samiadji menyampaikan, pelaku usaha perlu dibekali pemahaman mengenai regulasi perpajakan dan ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat literasi keuangan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Selain meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, kegiatan ini juga bertujuan memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, agar mampu berkembang dan semakin kompetitif,” katanya.

Dia menambahkan, dalam lima tahun kepemimpinan Bupati Jepara, pemerintah daerah berkomitmen mendorong UMKM agar terus berkembang dan naik kelas. Menurutnya, kontribusi pajak dari pelaku usaha juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Samiadji menegaskan, pentingnya pendataan UMKM yang sudah berkembang, agar pemerintah dapat mengetahui kondisi riil pelaku usaha di Jepara.

“Kita harus mengidentifikasi pelaku UMKM yang sudah naik kelas dan yang belum. Pelaku usaha bisa memberikan informasi agar pemerintah mengetahui perkembangan UMKM di Jepara, sehingga nantinya dukungan permodalan dapat diberikan secara tepat,” jelas Samiadji.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong adanya fasilitasi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di sela kegiatan pelatihan UMKM. Menurutnya, pembuatan NIB dilakukan secara gratis dan perlu dipermudah, agar seluruh pelaku usaha memiliki legalitas usaha.

“Harapannya, Diskop UKM Nakertrans Jepara dapat memedomani kebijakan ini, sehingga para pelaku usaha mendapatkan izin usaha secara gratis dan lebih mudah,” tambahnya.

Penulis: Diskominfo Jepara/MB


Editor: Di/Ul, Diskomdigi Jateng