Bapaknya Wayang Karanganyar: Ketua DPRD Jateng Sumanto Resmi Raih Gelar Unik Ini

Karanganyar digegerkan penobatan Ketua DPRD Jateng Sumanto sebagai “Bapaknya Wayang Kabupaten Karanganyar” pada Kamis, 13 November 2025. Gelar kontroversial ini, disematkan oleh Paguyuban Dalang Karanganyar, menyiratkan potensi politisasi budaya di tengah apresiasi yang berlebihan terhadap seorang pejabat publik.

Penobatan tersebut berlangsung di kediaman Sumanto, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, dalam gelaran Pentas Wayang Kulit 30 Jam Nonstop. Bukan hanya “Bapaknya Wayang”, politikus PDI Perjuangan itu juga digelari “Bapak Pembangunan Karanganyar”, memicu pertanyaan mengenai kriteria dan urgensi gelar kehormatan semacam ini bagi seorang Ketua DPRD.

Apresiasi Berlebihan atau Mobilisasi Dukungan?

Klaim Paguyuban Dalang Karanganyar, yang dipimpin Ki Sulardiyanto Pringgo Carito, menyebut Sumanto patut menerima gelar itu karena “kepeduliannya” dalam melestarikan wayang kulit. Sumanto disebut rutin menggelar pentas bulanan di kediamannya dan “merangkul” para dalang, sebuah praktik yang dapat menciptakan ketergantungan seniman pada seorang pejabat.

Pentas wayang 30 jam nonstop yang menjadi panggung penobatan ini melibatkan 23 dalang membawakan lakon Bharatayuda Jayabinangun. Acara semacam ini, lengkap dengan pembagian doorprize seperti kulkas hingga sepeda kepada penonton, jelas melampaui sekadar pelestarian budaya, lebih menyerupai ajang konsolidasi massa dan pengukuhan pengaruh personal.

Peran aktif Sumanto dalam menginisiasi acara semacam ini, termasuk usulan Peraturan Desa (Perdes) yang mewajibkan warga berhajat untuk nanggap wayang atau kesenian tradisional, patut dicermati. Ini berpotensi menciptakan pasar wajib bagi seniman tertentu dan mengikat partisipasi masyarakat melalui regulasi, bukan kesadaran kolektif.

Dalang yang Tergantung, Pejabat yang Bergelar

“Teman-teman dalang Jawa Tengah menyebut Pak Manto Bapaknya Wayang Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga Bapak Pembangunan Karanganyar,” ungkap Ki Sulardiyanto Pringgo Carito, menggarisbawahi klaim ganda atas peran Sumanto. Sulardiyanto menambahkan, “Kegiatan kami di-support betul oleh beliau. Empat tahun lalu kami harus urunan untuk pentas.” Pernyataan ini secara telanjang menunjukkan bagaimana dukungan personal seorang politikus telah mengubah lanskap pendanaan bagi para dalang lokal.

Sumanto sendiri mendorong pembuatan Perdes untuk pelestarian wayang. “Saya punya usul, Pak Kades, Bayan kumpul. Membuat Perdes yang punya hajat seperti mantu atau khitan nanggap wayang atau kesenian tradisional,” tegas Sumanto. “Kalau belum kuat nanggap wayang kulit karena mahal, minimal nanggapnya seni tradisional lainnya. Supaya kesenian kita tetap lestari.” Usulan ini, meski berdalih pelestarian, dapat dipandang sebagai intervensi berlebihan negara terhadap kebebasan berekspresi budaya masyarakat.

Senada, Camat Tasikmadu Joko Setyono menyatakan, “Ini menjadi sarana kita untuk tetap ingat dan nguri-uri budaya. Harapannya langkah ini juga dilakukan pihak-pihak lain.” Pernyataan tersebut, meskipun positif, gagal membahas potensi ekses dari keterlibatan pejabat publik dalam urusan budaya yang begitu mendalam, apalagi dengan iming-iming gelar dan dukungan finansial.

Latar Belakang Politis

Sumanto adalah Ketua DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Pengukuhan gelar “Bapaknya Wayang” dan “Bapak Pembangunan” terhadapnya terjadi di tengah posisinya sebagai pejabat publik, memicu spekulasi mengenai motivasi di balik apresiasi tersebut.

Keterlibatan seorang pemimpin legislatif dalam agenda budaya yang begitu personal, disertai pemberian gelar-gelar kehormatan, menimbulkan keraguan akan netralitas dan transparansi. Hal ini berpotensi mengaburkan batas antara tugas pokok dan fungsi seorang anggota dewan dengan upaya pembangunan citra politik pribadi, terutama menjelang tahun-tahun politik mendatang.