Category: Jawa Tengah

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD setempat, terus memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal di wilayahnya. Salah satunya, melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi langkah Komisi E DPRD yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan, khususnya Komisi E, yang sudah menginisiasi, menyampaikan, dan merumuskan terkait tenaga kerja informal. Tenaga kerja informal ini harus mendapatkan perlindungan di Jawa Tengah,” kata Taj Yasin, dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, setelah ditetapkan sebagai keputusan DPRD, langkah berikutnya adalah menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana, agar perda tersebut dapat segera diterapkan.

Taj Yasin menjelaskan, penyusunan regulasi tersebut telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kalangan akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait. Hal itu dilakukan agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pekerja informal di lapangan.

Dia menilai, keberadaan pekerja informal memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Karena itu, mereka juga berhak memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana pekerja formal.

“Dengan adanya aturan ini, mereka akan lebih nyaman, kesejahteraannya meningkat, dan pekerja benar-benar mendapatkan perlindungan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Bagus Suryokusumo mengatakan, tenaga kerja informal selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Selain menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, sektor ini juga berkontribusi dalam menekan angka pengangguran.

Namun demikian, sebagian besar pekerja informal masih berada dalam kondisi rentan, karena belum memperoleh perlindungan yang memadai, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun hukum.

Menurut Bagus, perkembangan ekonomi, transformasi digital, dan perubahan pola kerja saat ini, menuntut hadirnya kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif, untuk melindungi pekerja informal.

“Perlindungan tenaga kerja informal tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga mencakup pemberdayaan, peningkatan kapasitas, penguatan akses perlindungan sosial, perluasan kesempatan usaha, hingga pembangunan sistem perlindungan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Raperda tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek, mulai dari tugas dan kewenangan pemerintah daerah, perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja informal, pendataan dan sistem informasi, kolaborasi lintas sektor, monitoring dan evaluasi, hingga pembiayaan.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong membangun sistem perlindungan berbasis data yang akurat dan terpadu sebagai dasar penyusunan kebijakan. Keberhasilan implementasi regulasi ini juga memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi pekerja, hingga organisasi kemasyarakatan.

Melalui regulasi tersebut, DPRD dan Pemprov Jateng berharap pekerja informal memperoleh kepastian hukum, akses perlindungan sosial dan ekonomi yang lebih luas, peningkatan kesejahteraan, serta daya saing yang lebih baik. (Humas Jateng)*ul

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Program E-Learning Aparatur Negara (ASN) Berintegritas.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam acara Launching Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Sebagai informasi, dari target 2.500 orang ASN yang diikutkan dalam program tersebut, Jawa Tengah telah menuntaskan sekitar 7.245 orang ASN atau sekitar 289,8% dari target KPK.

“Jadi e-learning mengedukasi bagaimana kita memunyai integritas, terutama dalam hal pemberantasan korupsi di tingkat ASN,” kata Luthfi.

Dia menjelaskan, jumlah ASN di Jawa Tengah sekitar 47 ribu orang. Mereka dituntut memiliki integritas yang baik, supaya mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (clear dan good governance). Karenanya, KPK membuat program e-learning untuk memberikan pemahaman dan pencegahan agar ASN tidak berperilaku menyimpang, melanggar hukum, atau menyalahgunakan wewenang.

“Integritas itu marwahnya suatu dinas atau institusi. Pencegahan yang dilakukan KPK ini bagus sekali. Nanti BPSDMD akan selalu menggelorakan terkait dengan e-learning ini, sehingga secara tidak langsung mendidik ASN tidak melanggar hukum,” jelasnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah menambahkan, KPK memberikan target 2.500 orang ASN pada piloting Program E-Learning ASN Berintegritas. Namun berjalannya waktu, Provinsi Jawa Tengah mampu melebihi target dengan capaian 7.245 orang ASN.

“Artinya, secara persentase sudah 289% dari target. Setelah ini kita buka batch lagi, per batch itu 3.000 ASN untuk menyelesaikan sekitar 47 ribu-49 ribu ASN Pemprov Jateng,” bebernya.

Uswatun mengaku sudah mengevaluasi program tersebut. Pada mulanya dia menargetkan 10 ribu orang ASN di provinsi Jateng ikut program tersebut, namun dalam perjalannya terkendala migrasi materi. Selain itu, tingginya animo peserta menjadikan lambatnya proses login, hingga materi tidak dapat diakses secara optimal.

Dari evaluasi tersebut, BPSDMD bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital telah menyiapkan langkah perbaikan. Antara lain penguatan infrastruktur server, migrasi ke virtual private server, optimalisasi konten pembelajaran agar lebih ringan, serta pengaturan jumlah peserta per angkatan secara lebih proporsional.

Untuk diketahui, pelaksanaan piloting Program E-Learning ASN Berintegritas dilakukan di 12 kementerian dan pemerintah daerah. Total sudah menjangkau 55.493 orang ASN di 12 instansi tersebut.

Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, mengapresiasi seluruh instansi kementerian dan pemerintah daerah yang terlibat dalam piloting Program E-Learning ASN Berintegritas. Maka dari itu piagam penghargaan diberikan kepada 12 instansi tersebut. Terlebih, ada banyak instansi yang melebihi target yang ditetapkan.

“Kegiatan ini bukan untuk kepentingan KPK semata, tapi kepentingan untuk ASN se-Indonesia. Total ASN kita itu sekitar 6,7 juta, ini baru 55 ribu. Program E-learning ini instrumen yang menurut saya sangat kuat, bahkan modulnya sudah dikoreksi oleh banyak pihak. Oleh karena itu kita jadikan kegiatannya gerakan nasional untuk pembelajaran integritas,” katanya. (Humas Jateng)*ul

WONOSOBO – “Ibu-ibu tadi masak apa?”

Pertanyaan itu mengemuka dari Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Edy Purwanto, saat Sosialisasi Pencegahan Stunting “Partisipasi Penanganan Risiko Stunting melalui Posyandu”, di TPQ Darul Ulum, Dusun Serang, Desa Derongisor, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Rabu (17/6/2026). Dia menyampaikan itu di hadapan puluhan ibu dengan anak stunting di desa binaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah ini.

Dijelaskan, angka stunting di Desa Derongisor mencapai 26,5 persen, atau terhitung tinggi. Karenanya, Edy mengajak warga setempat, agar menekan stunting di wilayah tersebut.

Pencegahan stunting, terangnya, sangat diperlukan agar perkembangan otak dan kecerdasan anak tidak terganggu. Edy membeberkan, perkembangan otak anak berlangsung pesat hingga usia lima tahun, yakni mencapai 92 persen.

Dari dalam kandungan hingga anak lahir, otak terbentuk 25 persen. Artinya, di masa kehamilan, gizi harus terpenuhi. Setelah lahir hingga usia satu tahun, pertumbuhan otak mencapai 70 persen, dan terbentuk sampai 85 persen pada usia tiga tahun, 92 persen pada usia lima tahun.

Menurutnya, pola asuh dalam pemberian makanan kepada anak, berpengaruh kepada tumbuh kembang anak. Bahkan bisa mengakibatkan stunting. Untuk itu, Edy mendorong para ibu, agar menyempatkan untuk memasak, demi memenuhi kebutuhan gizi anak.

“Jangan sampai masak iya, atau masak bodoh. Beri anak protein hewani yang cukup. Kalau ada telur, kasihkan ke anak. Dapat nasi bancakan, telur atau ayamnya kasihkan ke anak. Bapak atau ibunya belakangan,” ujar Edy.

Dia yang juga ahli gizi ini mengingatkan para orang tua, agar menghindari memberikan makanan yang mengandung MSG (monosodium glutamat) pada anak. Misalnya, cilok, seblak, makanan ringan, dan sebagainya. Sebab, jika anak terbiasa makan yang gurih-gurih yang tidak bergizi seperti itu, dikhawatirkan dapat membuat anak tidak menyukai masakan rumahan.

“Stunting tidak datang tiba-tiba. Maka, terus pantau tumbuh kembang anak dengan rutin ke Posyandu. Perhatikan tumbuh kembang anak pada KMS. Untuk bu bidan, saat PMT (pemberian makanan tambahan), sekaligus lakukan penyuluhan makanan tinggi protein. Jadi, saat pulang, ibu teringat anak kita makanannya seperti itu,” tegas Edy.

Sementara, Kepala Diskomdigi Jateng yang diwakili Sekretaris Diskomdigi Dikki Ruli Perkasa, menjelaskan, Desa Derongisor menjadi desa binaan Diskomdigi dalam satu tahun ini, yang diharapkan dapat membawa Jawa Tengah semakin sejahtera.

Kegiatan sosialisasi pencegahan stunting diselenggarakan, untuk menambah pemahaman terkait masalah kesehatan anak, terutama mengenai gizi. Selain itu, dia berharap ada sinkronisasi data agar sesuai realita di lapangan.

Dalam pendampingan, kata Dikki, pihaknya juga akan melakukan sejumlah kegiatan. Antara lain, pendampingan UMKM, bantuan jamban, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), hingga bantuan listrik desa bagi warga yang membutuhkan.

Kepala Desa Derongisor Somadiyono menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan Diskomdigi.

“Semoga menjadi keberkahan, memberi semangat, rezeki, terutama bagi warga saya. Ini wujud pemerintah provinsi untuk menyosialisasikan agar putra putri ibu-ibu di sini menjadi anak yang lebih baik, sehat jasmani dan rohani,” tandas dia.

Dalam.kesempatan itu, juga dilakukan pemberian bantuan bahan pangan untuk anak stunting. (Ul, Diskomdigi Jateng)

SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di wilayahnya. Bentuk kolaborasi itu, di antaranya menjadikan hasil riset dan inovasi dari perguruan tinggi menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan publik.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat acara Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) 2026, di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Rabu (17/6/2026).

Taj Yasin mengatakan, sinergi antara pemerintah dan dunia pendidikan tersebut, dalam rangka mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.

Dia menyebut, kerja sama yang terjalin antara Pemprov Jateng dan perguruan tinggi terus berkembang. Saat ini sudah ada puluhan kampus di Jateng yang telah menjalin kerja sama.

Menurut wagub, kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman. Yang lebih penting adalah implementasi dan dampaknya bagi masyarakat.

“Sebuah program dan kebijakan harus didasari kajian, penelitian, dan literasi keilmuan,” ujarnya.

Sejumlah kolaborasi telah menghasilkan berbagai inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah. Bersama Universitas Diponegoro, misalnya, Pemprov Jateng mengembangkan program desalinasi untuk mengubah air asin menjadi air tawar, guna membantu masyarakat di wilayah pesisir yang terdampak rob dan kesulitan air bersih.

Kerja sama juga dilakukan dengan Universitas Sebelas Maret (UNS), dalam upaya penanganan dan pengelolaan kawasan Rawa Pening. Selain itu, berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah turut dilibatkan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, yang diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Sementara, bersama Udinus, Pemprov Jateng menerima hibah produk air minum kemasan Toyaku yang merupakan hasil pengembangan kampus tersebut. Kedua pihak juga berkolaborasi dalam edukasi gerakan stop boros pangan, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

“Masukan-masukan dari kampus dan mahasiswa inilah yang kita ambil, untuk menjadi sebuah kebijakan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” kata Gus Yasin, sapaan wagub.

Dia menilai, perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena dipercaya masyarakat sebagai pusat ilmu pengetahuan dan inovasi. Karena itu, kampus didorong untuk terus hadir dalam menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat, mulai dari isu lingkungan, ketahanan pangan, hingga transformasi digital.

Dalam kesempatan tersebut, wagub juga mengapresiasi pelaksanaan LKMM-TM 2026 yang digagas Udinus.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kreativitas, inovasi, serta memperluas cara pandang dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.

“Saya berharap kegiatan ini benar-benar bermanfaat untuk menambah literasi. Tadi juga ada narasumber dari Jepang yang mengampanyekan aplikasi lingkungan. Ke depan kami berharap kerja sama antara pemprov dan kampus, khususnya Udinus, semakin kuat untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat,” tutur Gus Yasin.

Namun demikian, dia mengingatkan, kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), harus disikapi secara bijak. AI memang memberikan kemudahan, tetapi juga dapat menjadi tantangan apabila membuat masyarakat semakin bergantung dan mengurangi budaya belajar. (Humas Jateng)*ul

WONOSOBO – Duta Wisata Wonosobo alias Mas dan Mbak Wonosobo 2026 sebagai representasi terbaik Wonosobo, didorong untuk memperkuat citra positif daerah, yakni idengan menjadi mitra pembangunan yang aktif menghadirkan gagasan, inovasi, dan aksi positif bagi masyarakat.

Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein, mengungkapkan, Duta Wisata Wonosobo 2026 bukan sekadar gelar. Mereka diharapkan dapat menjadi agen promosi ekonomi kreatif daerah. Mereka berperan dalam pengenalan berbagai potensi unggulan daerah kepada khalayak yang luas.

“Kita masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari anak tidak sekolah, stunting, kemiskinan, hingga persoalan sosial lainnya. Karena itu, saya berharap para duta wisata dapat turut mengambil peran sesuai kapasitas dan pengaruh yang dimiliki, sebagai inspirator sekaligus penggerak kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” katanya, saat Grand Final Pemilihan Mas Mbak Wonosobo (PMMW) 2026, yang digelar di Alun-Alun Wonosobo, Jumat (12/6/2026).

Amir juga mengajak para finalis dan duta wisata untuk turut mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo, termasuk melalui pengembangan kawasan Lima Dieng Baru, penguatan destinasi unggulan, serta pengembangan desa-desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah.

“Kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak perubahan, di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis,” ujarnya.

Menurutnya, desa wisata memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, sekaligus ruang pelestarian budaya lokal. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), masyarakat, dan duta wisata, menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan daya saing desa wisata.

Seluruh upaya tersebut, lanjut Amir, sejalan dengan visi pembangunan daerah tahun 2025–2045, yakni Mewujudkan Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, M Kristijadi, menyampaikan, Grand Final PMMW 2026 merupakan bagian dari rangkaian Festival Muda Berbudaya 2026, sebuah kegiatan kolaboratif yang digagas oleh Paguyuban Mas Mbak Wonosobo (Pammbos), Around Me, dan Wonosobo Extravaganza Costume Association (WECA).

Festival yang mengusung tema “Swarna MahardhikaWanasaba” tersebut telah masuk dalam Kalender Event 2026 Kabupaten Wonosobo, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo.

“Duta wisata Wonosobo diharapkan dapat menjadi agen promosi wisata, yang mampu mendatangkan wisatawan melalui berbagai strategi kreatif sesuai bakat, passion, dan kapasitas yang dimiliki. Mereka juga diharapkan mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, dalam membangun Wonosobo yang lebih maju, makmur, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Pemilihan Mas Mbak Wonosobo 2026 diikuti oleh 30 orang finalis yang terdiri atas 15 finalis Mas dan 15 finalis Mbak. Tahapan seleksi dilakukan selama hampir satu bulan, terdiri dari seleksi administrasi, pembuatan video promosi, tantangan catwalk di area publik, pembekalan prakarantina, karantina, motion challenge, penilaian minat dan bakat, preliminary round, visitasi ke Tambi Tea Resort, hingga grand final.

Setelah melalui seluruh tahapan penilaian, dewan juri menetapkan Mas Wonosobo 2026 dimenangkan Narendra Istighfaro Ahmad Al Ghani, Wakil I Mukhammad Syabil Raysha Putra, Wakil II Kholiq Aziz.

Sementara, Mbak Wonosobo 2026 diraih Kayla Zahra Ramadhany, Wakil I Fericha Kirana, dan Wakil II Snada Azahra Amajida.

Penulis: Sofyan, Kontributor Wonosobo


Editor: Tn/Ul, Dinas Komdigi Jateng