Category: Jawa Tengah
-
Jawa Tengah Unggul: Kota/Kabupaten Ini Tercatat Paling Maju se
Jawa Tengah unggul dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 BRIN. Mayoritas kabupaten/kota di Jateng masuk kategori daerah paling maju di Indonesia, dengan skor daya saing 3,87, di atas rata-rata nasional (3,50). Surakarta, Semarang, dan Magelang memimpin. Pilar pasar dan tenaga kerja menjadi kunci utama peningkatan daya saing daerah.
Paralegal Muslimat NU: Menguak Peran Krusial Mitra Strategis Pemprov Jateng dalam Hukum Warga
400 kader Muslimat NU Jawa Tengah resmi dikukuhkan sebagai paralegal. Mereka menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Jateng untuk pendampingan hukum masyarakat. Paralegal ini akan membantu warga, khususnya perempuan dan anak, mengakses layanan hukum serta mendapatkan hak-hak mereka. Ini menegaskan peran Muslimat NU dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 32 kabupaten/kota.
Jateng Bangkit: 5.503 Koperasi Merah Putih Siap Geliatkan Ekonomi Warga
Pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah terus berlanjut. Sebanyak 5.503 unit gedung KDKMP telah terbangun, menjadikan Jateng provinsi kedua terbanyak nasional. KDKMP menggerakkan ekonomi warga, terlibat penyediaan pangan program Makan Bergizi Gratis, Gerakan Pangan Murah, dan stabilisasi pasokan pangan.
Gebrak Sport Tourism Jateng: Sekda Lepas Ratusan Pelari Taklukkan Gunung Ungaran
Semarang Mountain Race 2026 resmi dimulai 11 April di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Sekda Jateng Sumarno melepas ratusan pelari kategori 50K dan 82K. Ajang ini mendukung pengembangan sport tourism serta promosi gaya hidup sehat di Jawa Tengah. Event ini juga terafiliasi ITRA.
Wujudkan Layanan Kesehatan Yang Optimal Pemprov Jateng Perkuat Sinergi Dengan Bpjs Kesehatan
SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk memastikan layanan dasar kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal.
Hal itu mengemuka dalam audiensi yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Semarang, Jumat (10/4/2026). Audiensi tersebut membahas mengenai perkembangan, capaian, dan arah kebijakan strategis pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Tengah.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati menyampaikan apresiasinya, atas dukungan Pemprov Jateng dalam penyediaan alokasi pembiayaan bagi kelompok tertentu.
“Kami apresiasi juga di sini untuk iurannya lancar,” ujar dia.
Sutopo juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program, melalui semangat gotong royong.
Berdasarkan data per 1 April 2026, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Jawa Tengah, telah mencapai 98,81 persen dari total penduduk. Angka itu telah melampaui target nasional sebesar 98,6 persen. Namun, tingkat keaktifan peserta tercatat 73,16 persen, sehingga masih perlu terus didorong agar mencapai target nasional 80 persen.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan, layanan dasar kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Karenanya, prioritas anggaran daerah harus diarahkan pada program strategis, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Terutama program-program strategis, prioritasnya kepada layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” katanya.
Luthfi juga meminta agar layanan promotif dan preventif kesehatan perlu digalakkan. Salah satunya melalui program dokter spesialis keliling (Speling) yang digulirkan Pemprov Jateng.
Sementara itu, perwakilan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Irma Makiyah mengatakan, kolaborasi program Speling dengan BPJS Kesehatan juga terus diperkuat, untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, dan fasilitas layanan kesehatan, agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, inklusif, dan berkualitas. (Humas Jateng)*ul
Pemprov Jateng Terapkan Wfh Ahmad Luthfi Minta Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Tidak Menurun
SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan aturan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), mulai Jumat (10/4/2026).
Atas kebijakan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan, agar WFH tidak mengurangi kualitas pelayanan dan kinerja ASN.
“Hari ini sudah dimulai. Jangan sampai karena WFH ini kualitas pelayanan dan kinerja menurun,” kata Luthfi, saat memberikan keterangan di kantornya.
Pantauan di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Tengah, aktivitas masih berjalan seperti biasa, namun tidak seramai hari-hari sebelumnya. Sebab, sebagian ASN, terutama yang pekerjaannya dapat dikerjakan dari rumah, dianjurkan untuk WFH.
Aturan itu diterapkan sebagai tindak lanjut surat edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri dan SE Gubernur Jateng, sebagai upaya untuk menghemat energi.
Luthfi juga menyampaikan, aturan WFH juga sudah mulai diterapkan di sejumlah kabupaten/ kota. Jika masih ada daerah yang belum menerapkan, itu karena masih dalam kajian.
“Tipologi daerah berbeda-beda. Mereka yang tahu karakter masing-masing,” ujar gubernur.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, hari pertama WFH memang sudah dimulai, namun belum dapat disampaikan berapa persen jumlah ASN yang ikut WFH. Konsep untuk WFH di Pemprov Jateng diserahkan kepada masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena mereka yang tahu situasi masing-masing.
Dalam regulasi, ada beberapa sektor yang tidak menerapkan WFH. Yaitu yang berkaitan dengan pelayanan umum seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan, Samsat, pendidikan, dan sebagainya.
“Jadi kita tidak membatasi berapa persen, tapi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing OPD. Hari ini nanti kami minta laporan dari teman-teman OPD,” katanya.
Sumarno menegaskan, konsep WFH yang paling penting adalah terkait pengendalian. WFH harus diartikan bukan libur, tetapi kerja dari tempat tinggal masing-masing. Dalam praktiknya, konsep ini akan terus dievaluasi secara berkala. Termasuk tagging atau penandaan lokasi, serta pelaporan aktivitas kerja dari rumah yang instrumennya sudah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah.
Evaluasi tersebut juga berkaitan dengan kemampuan menghemat energi dari praktik WFH. Saat ini hasil itu belum diketahui, karena perlu penghitungan secara rinci. Gambaran umumnya, jika pegawai yang WFH itu tidak ke kantor, maka konsumsi bahan bakar bisa berkurang.
“Efisiensi di kantor juga mengedepankan biaya listrik dan sebagainya. Nanti kita hitung lagi bisa menghemat berapa dengan WFH ini,” katanya. (Humas Jateng)*ul
Ahmad Luthfi Kawal Relokasi Korban Tanah Gerak Jangli Semarang, Prioritas Utama!
SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terus melakukan berbagai upaya mencarikan solusi, untuk merelokasi korban bencana tanah bergerak di Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang dan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro, baik terkait status tanah, anggaran, hingga tempat relokasi.
“Nanti akan ditindaklanjuti agar ada status bagi masyarakat sekitar. Kalau relokasi, dinas akan kita panggil untuk membahas detailnya,” kata Ahmad Luthfi, di kantornya, Jumat (10/4/2026).
Koordinasi dengan Kodam IV/Diponegoro tersebut juga untuk mencari lahan, yang sekiranya dapat digunakan sebagai permukiman warga. Pihaknya akan nenerjunkan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, untuk mengecek lahan yang sekiranya aman dan tidak jauh dari lokasi bencana.
Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana, keselamatan warga menjadi yang nomor satu. Setelah itu penyediaan hunian sementara (huntara), kemudian baru hunian tetap (huntap). Huntara disediakan untuk menampung sementara korban bencana, sambil menunggu huntap.
“Huntap itu sudah sertifikasi by name by address dan punya hak milik. Itu kalau sudah huntap. Kalau huntara itu kan sementara. Nanti saya koordinasi lebih lanjut dengan wali kota,” tegasnya.
Sementara itu, mengenai pihak mana nanti yang akan membangun huntap, Ahmad Luthfi menyatakan masih belum menetapkan. Namun pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan bantuan.
“Komposisi dana belum kita rapatkan, tapi minimal saya harus koordinasi dulu dengan wali kota,” jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan Pemkot Semarang tidak dapat melakukan penanganan sepenuhnya, karena status kepemilikan lahan di kawasan tersebut milik Kodam IV/Diponegoro. Status kepemilikan tanah tersebut membuat Pemkot Semarang tidak dapat memberikan bantuan rehab RTLH.
Seperti diketahui, bencana tanah bergerak di Kampung Sekip RT007/RW001, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, terjadi pada Rabu, 4 Februari 2026. Sebanyak 15 unit rumah terdampak kejadian tersebut, empat di antaranya roboh.
Wakil Presiden Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sudah meninjau langsung lokasi kejadian pada Sabtu, 14 Februari 2026. (Humas Jateng)*ul
Isu Kenaikan Harga Plastik Pemprov Jateng Pastikan Tak Ada Penimbunan Dan Dorong Penggunaan Bioplastik
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak ada penimbunan plastik di tengah kenaikan harga bahan baku. Pemprov Jateng mendorong penggunaan bioplastik sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kenaikan harga plastik dipicu gangguan pasokan global. Langkah jangka pendek meliputi pengawasan penimbunan dan pengurangan plastik sekali pakai. Jangka panjang, transformasi ke industri hijau didorong.
Nawal Yasin Ajak Masyarakat Perbanyak Ikuti Majelis Ilmu
Ketua PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mengajak masyarakat dan orang tua siswa aktif menghadiri majelis ilmu. Tujuannya membentuk generasi berilmu dan berakhlak mulia. Disampaikan di Semarang, Nawal menekankan pentingnya kedekatan keluarga dengan lingkungan keilmuan dan penghormatan kepada guru. Ini demi kesuksesan serta ilmu bermanfaat bagi anak.