Category: Nasional

Cilacap, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan revitalisasi sebanyak 288 ribu sekolah di seluruh Indonesia dapat rampung pada 2028. Program ini merupakan bagian dari investasi besar pemerintah di sektor pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau langsung fasilitas pendidikan di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

“Saya berharap semua sekolah akan selesai 2028. Kita, kalau tidak salah punya 288 ribu sekolah. Kalau tahun ini berarti 87 ribu akan selesai akhir tahun, berarti kita masih punya 200 ribu. Kalau 100 ribu di 2027, 100 ribu di 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki,” tegas Prabowo.

Prabowo menjelaskan, pemerintah telah meningkatkan jumlah sekolah yang direvitalisasi secara signifikan. Jika pada tahun lalu anggaran hanya mencakup sekitar 17 ribu sekolah, maka pada tahun ini targetnya meningkat menjadi 70 ribu sekolah, dengan total capaian mencapai 87 ribu sekolah hingga akhir tahun.

“Tahun ini sudah 70 ribu, anggaran tahun lalu 17 ribu sekolah. Tahun ini 70 ribu sekolah. Tahun depan target saya kalau bisa lebih dari 100 ribu,” jelasnya.

Ia menegaskan, perbaikan sekolah menjadi prioritas utama pemerintah karena pendidikan merupakan kunci kebangkitan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan sebagai fondasi masa depan Indonesia.

“Sekolah adalah sangat penting, pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya. Setiap anak Indonesia harus diberikan pendidikan yang terbaik,” pungkasnya.

Program revitalisasi sekolah merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi bangunan sekolah yang rusak, meningkatkan fasilitas belajar seperti ruang kelas, sanitasi, dan akses air bersih, serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan layak.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerataan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pihak Terkait dalam sidang uji materi Pasal 22 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diakomodasi dalam APBN sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Pihak Terkait, Prof. Joko Sriwidodo, bersama tim advokat dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (28/4).

Adapun pihak yang diwakili dalam perkara ini terdiri atas empat warga negara Indonesia, yakni Sujimin (wiraswasta) sebagai Pihak Terkait I; Nadya Alwin (pengurus rumah tangga) sebagai Pihak Terkait II; Ayu Yudiana (guru) sebagai Pihak Terkait III; serta Rizka Rosmawati (karyawan swasta) sebagai Pihak Terkait IV.

Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim MK, Joko Sriwidodo menegaskan, program MBG merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang bersifat holistik. Menurut dia, pendidikan tidak hanya mencakup aspek pedagogis, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, termasuk gizi.

“Program MBG harus dimaknai sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni membentuk manusia yang sehat, berilmu, dan berdaya saing,” ujar Joko.

Ia menjelaskan bahwa kondisi kesehatan dan kecukupan gizi memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan belajar, konsentrasi, serta partisipasi siswa di sekolah. Oleh karena itu, penyediaan makanan bergizi dinilai relevan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Pihak Terkait juga menolak dalil Pemohon yang menyebut anggaran pendidikan seharusnya hanya digunakan untuk fungsi pedagogis. Menurut mereka, pendekatan tersebut terlalu sempit dan tidak mencerminkan konsep pendidikan nasional yang komprehensif.

Selain itu, tudingan bahwa MBG menyebabkan distorsi anggaran pendidikan juga dibantah. Pihak Terkait menyebut program tersebut justru memperkuat efektivitas belanja pendidikan dengan meningkatkan kesiapan belajar siswa serta mengurangi beban ekonomi keluarga.

Program MBG Disebut Sesuai Prinsip Negara Hukum

Selain itu, Joko menyatakan bahwa program MBG telah melalui proses perencanaan dan penganggaran yang sah sesuai dengan prinsip negara hukum (rule of law). Program tersebut, kata dia, telah dirumuskan sejak 2024 dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Program ini telah melalui tahapan perencanaan, pembahasan bersama DPR, hingga pengesahan dalam APBN 2026. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran prinsip konstitusional,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan program prioritas yang telah disahkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menanggapi dalil Pemohon terkait kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG, Pihak Terkait menilai hal tersebut bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisasi sebagai kegagalan program secara keseluruhan. Sebab, pelaksanaan MBG telah dilengkapi dengan standar keamanan pangan yang ketat, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi makanan.

“Peristiwa keracunan tidak mencerminkan keseluruhan sistem, karena program ini dijalankan dengan mekanisme pengawasan dan standar higienitas yang jelas,” kata Joko.

Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, Pihak Terkait meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan para Pemohon. Mereka menilai ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 beserta penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD 1945, melainkan justru memperluas makna pembiayaan pendidikan secara konstitusional.

“Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tutup Joko. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pengangkatan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup diapresiasi. Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, melihat langkah Presiden RI Prabowo Subianto mengangkat Jumhur murni karena melihat kapabilitas.

“Pesan politik dari pengangkatan Jumhur, tidak ada istilah dendam politik di dalam kamus politik Presiden Prabowo,” kata Bawono, Selasa (28/4).

Menurutnya, Prabowo tak memandang latar belakang politik seseorang ketika dianggap layak.

“Demi menempatkan figur tepat dan kompeten sesuai bidang dan keahlian, maka semua diabaikan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

Pengangkatan Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq menjadi salah satu yang menyita perhatian publik pada Senin (27/4) siang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pasalnya, latar belakang politik Jumhur saat masa Pemilihan Presiden 2024 berseberangan dengan Prabowo. Jumhur saat itu menjabat sebagai Co-Captain atau orang nomor dua dalam Tim Nasional Pemenangan pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar.

Selain itu, Jumhur juga masih menjabat ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Organisasi itu menyokong penuh pasangan berakronim ‘Amin’ tersebut.

Jadi, kata Bawono, Jumhur bukanlah termasuk orang yang ‘berkeringat’ bagi pasangan Prabowo – Gibran di Pilpres 2024.

“Tapi fakta politik itu tidak lantas menutup keterbukaan hati serta pemikiran dari Presiden Prabowo untuk menunjuk Jumhur sebagai menteri di kabinet yang beliau pimpin,” kata dia. (her/dav)

Banyumas, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disapa hangat dan antusias warga saat berziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di Kompleks Makam Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah, Senin (28/4).

Kedatangan Prabowo yang telah menunggu. Warga tampak berjejer rapi di sepanjang area makam untuk melihat langsung dan menyampaikan doa.

Dengan senyum hangat, Prabowo menghampiri dan menyempatkan diri menyapa warga. Menyalami satu per satu serta menerima doa dan dukungan dari masyarakat. Suasana penuh keakraban dan haru terasa meski di bawah rintik hujan sore Banyumas.

“Pak Prabowo, salim, Pak. Sehat selalu, Pak!” seru para warga antusias.

Margono Djojohadikusumo dikenal sebagai tokoh penting bangsa. Almarhum adalah salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) serta sosok yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kehadiran Prabowo untuk berziarah menjadi bentuk penghormatan kepada keluarga sekaligus penghargaan terhadap jasa para pendahulu bangsa. (her/dav)

Banyumas, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan, model pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Berbasis Lingkungan dan Edukasi Banyumas, Jawa Tengah, layak dijadikan prioritas nasional karena dinilai efektif, sederhana, dan berbasis produk lokal.

Presiden menegaskan, pengelolaan sampah kini menjadi salah satu prioritas nasional. Ia menargetkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan persoalan sampah di seluruh Indonesia harus mulai terkendali.

“Semua kita kembangkan, sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua tiga tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia ya,” tegas Prabowo di TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu) BLE (Berbasis Lingkungan & Edukasi) Banyumas Pusat Pengolahan Sampah, Selasa (28/4).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden meninjau langsung fasilitas TPST BLE Banyumas. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas atas terobosan pengelolaan sampah yang dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten.

“Saya sangat terkesan dan saya terima kasih, Pak Bupati dan Kepala Dinas ya, ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal, dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten,” jelas Presiden.

Menurut Prabowo, sistem tersebut terbukti efektif dan berpotensi menjadi model bagi berbagai daerah di Indonesia, bahkan menarik perhatian dari negara lain.

“Jadi ini saya kira sangat efektif ya menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” lanjutnya.

Presiden juga menyatakan akan memberikan dukungan langsung dari pemerintah pusat untuk memperkuat dan memperluas sistem pengolahan sampah tersebut. Ia turut menyambut target Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai zero sampah pada tahun 2028. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Ekonom global menilai fondasi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang solid di tengah ketidakpastian global.

Chief Economist Shan Saeed dari IQI Global menegaskan bahwa kekuatan fundamental tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga kisaran 6%.

Dalam pernyataannya, Shan Saeed mengingatkan bahwa dunia saat ini tidak berada dalam kondisi normal.

Tekanan global yang datang dari berbagai arah, mulai dari gejolak geopolitik hingga dinamika pasar keuangan, membuat hanya negara dengan fondasi kuat yang mampu bertahan dan melaju.

“Saya ingin mulai dengan satu hal: kita tidak hidup di masa yang normal. Di tengah kondisi global yang penuh tekanan seperti sekarang, negara yang punya demografi kuat, stabilitas makroekonomi, pertumbuhan yang konsisten, dan disiplin kebijakan—mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan ini,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menilai Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki daya tahan tersebut. Indikator makroekonomi Indonesia dinilai tetap terjaga, mulai dari rasio utang terhadap PDB yang masih di bawah 40 persen, defisit anggaran di bawah 3 persen, hingga inflasi yang terkendali.

“Kalau bicara Indonesia, rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%, defisit anggaran di bawah 3%, inflasi juga terkendali. Bank Indonesia juga melakukan pekerjaan yang bagus menjaga inflasi di bawah 3,5%. Di banyak negara maju, inflasi sudah tembus 5–6%,” terangnya.

Menurutnya, kombinasi indikator tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi sehat.

Stabilitas ini menjadi faktor kunci yang mendorong kepercayaan pasar sekaligus membuka ruang untuk pertumbuhan yang lebih tinggi.

Shan Saeed menekankan bahwa ada empat pilar utama yang menopang optimisme terhadap Indonesia, yakni stabilitas makroekonomi, konsistensi pertumbuhan, disiplin fiskal, serta kemampuan dalam mengeksekusi kebijakan.

“Indonesia sejauh ini cukup solid. Dan saya tetap optimistis terhadap Indonesia karena empat hal utama: stabilitas makroekonomi, stabilitas pertumbuhan, disiplin fiskal, dan eksekusi kebijakan,” tambah Shan.

Ia juga menyoroti pentingnya kredibilitas dalam kebijakan ekonomi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kredibilitas menjadi “modal baru” yang menentukan kepercayaan investor dan pelaku pasar.

“Sekarang ini, kredibilitas itu ibarat ‘modal baru’. Kalau kebijakan dijalankan dengan disiplin, kepercayaan akan terbentuk. Yang penting bukan cuma visi yang jelas, tapi juga keyakinan dan cara eksekusi yang cerdas,” katanya.

Lebih lanjut, ia melihat kondisi global saat ini memiliki kemiripan dengan periode krisis di masa lalu, seperti era 1970-an yang ditandai dengan lonjakan harga minyak dan tekanan geopolitik.

Karena itu, pembelajaran dari sejarah ekonomi dinilai penting dalam mengambil kebijakan yang tepat.

Di tengah dinamika tersebut, Shan Saeed tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5-6%. Bahkan, menurutnya, angka tersebut sejalan dengan ekspektasi pasar yang melihat potensi pertumbuhan di atas 5,4%.

Ia menjelaskan, secara sederhana kesehatan ekonomi Indonesia tercermin dari keseimbangan antara pertumbuhan dan berbagai indikator lainnya.

“Kalau dijelaskan simpel, kondisi ekonomi Indonesia itu sehat. PDB sekitar 5%, suku bunga 4,75%, inflasi 3,5%, defisit 2,9%. Artinya, pertumbuhan lebih tinggi dari biaya hidup, biaya usaha, dan defisit pemerintah,” Shan melanjutkan.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai tidak hanya mampu tumbuh, tetapi juga menjaga konsistensi pertumbuhan dalam jangka menengah.

“Jadi ekonomi Indonesia bukan cuma tumbuh, tapi tumbuh secara konsisten. Itu yang bikin pasar percaya,” tutupnya. (her/dav)