Category: Nasional

JAKARTA – Elemen buruh menegaskan bahwa tidak ada anggaran negara yang digunakan untuk pelaksanaan perayaan hari buruh atau May Day yang digelar di Monas, pada Jumat (1/5/2026) lusa. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah dikonfirmasi akan hadir dalam perayaan tersebut.

“Saya tegaskan, biaya May Day tahun ini tidak menggunakan APBN kementerian mana pun. Tidak ada, tidak ada dana negara dipakai sepeser pun saya tahu persis. Tidak ada, baik kaos, payung dari Presiden, pendirian panggung, konsumsi semuanya,” kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi persnya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Oleh karena itu, dia menyampaikan kembali tidak ada anggaran negara baik di Kementerian atau lembaga tertentu. Dia menyebut, terselenggarannya perayaan May Day 2026 di Monas ini berkat uluran tangan orang-orang baik yang sayang pada pergerakan buruh Indonesia.

Baca juga: Prabowo Bakal Beri Kejutan saat May Day di Monas Lusa

“Jadi pure 100% itu merupakan dana dari tangan-tangan orang yang baik dan sayang pada pergerakan buruh,” ujarnya.

“Saya pastikan nol dana APBN yang dipakai untuk acara May Day besok,” tuturnya melanjutkan.

(rca)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto terus berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan berkualitas di seluruh pelosok Indonesia. Salah satunya melalui program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pemerintah berharap upaya ini bisa menekan beban biaya transportasi bagi pasien di wilayah terpencil untuk mengakses layanan kesehatan.

Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, biaya transportasi bagi pasien dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) yang harus dirujuk ke rumah sakit besar di kota dapat mencapai Rp2 juta hingga Rp10 juta per kunjungan. Jumlah tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan potensi kehilangan pendapatan selama pasien tidak dapat bekerja.

“Dengan tersedianya RSUD berkualitas di dekat tempat tinggal mereka, beban ini dapat berkurang secara signifikan,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, di Jakarta, Rabu (29/4).

Peningkatan kualitas RSUD yang merupakan bagian dari program Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ini akan menaikkan kelas rumah sakit dari tipe D dan D Pratama, menjadi tipe C berkualitas.

RSUD tipe C tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas yang komprehensif, mulai dari ruang operasi, layanan rawat jalan dan rawat inap, cathlab, hemodialisa, radiologi, farmasi, hingga Central Sterile Supply Department (CSSD) atau pusat sterilisasi. Dengan kelengkapan fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi perlu dirujuk ke kota besar untuk mendapatkan penanganan kasus yang lebih kompleks.

“Ini menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo, bahwa setiap warga negara Indonesia, di mana pun mereka berada, berhak mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan berkualitas,” imbuh Qodari.

Sepanjang 2025 hingga 2027, pemerintah menargetkan peningkatan kelas sebanyak 66 RSUD dari tipe D dan D Pratama menjadi tipe C berkualitas, dengan fokus pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Hingga saat ini, Qodari melaporkan sebanyak 16 RSUD tipe C telah selesai 100 persen pembangunannya. Sementara itu, 5 RSUD lainnya berada dalam tahap penyelesaian akhir, dan 10 RSUD masih dalam tahap konstruksi aktif.

Ia juga menyampaikan sebanyak 21 rumah sakit—yang terdiri atas 16 RSUD yang telah rampung dan 5 RSUD yang berada pada tahap akhir penyelesaian—telah siap diresmikan oleh Presiden pada Mei 2026.

RSUD tersebut akan dilengkapi dengan tujuh dokter spesialis dasar, yaitu spesialis anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obstetri dan ginekologi (obgyn), radiologi, serta patologi klinik.

“Ini artinya, masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi bepergian jauh hanya untuk mendapatkan layanan spesialis,” kata Qodari. (her/dav)