Category: Nasional
-
Kepala Bakom Soroti Pentingnya Kehati-hatian dalam Menyikapi Informasi di Media Sosial
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengingatkan bahwa siapa pun, termasuk tokoh publik, dapat terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi, sehingga kehati-hatian dalam menyikapi konten media sosial menjadi semakin penting di era digital saat ini. Hal itu dikatakan Qodari dalam menyikapi pernyataan Amien Rais soal Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang terkonfirmasi…
-
Menkomdigi Soroti Pertarungan Media Konvensional di Tengah Arus New Media
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 menekankan pentingnya media konvensional. Media ini harus tetap eksis di tengah gempuran digitalisasi dan new media. Tujuannya adalah mencegah misinformasi. Meutya mengajak insan pers dan penyiaran untuk terus memberikan informasi akurat kepada khalayak luas.
-
DPR Sentil Sertifikasi Aktivis HAM: Negara Wajib Lindungi, Bukan Mengatur
Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menolak rencana Kementerian HAM membentuk tim asesor status aktivis HAM. Ia menilai kebijakan ini melanggar prinsip kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998. Peran negara seharusnya melindungi, bukan menentukan siapa pembela hak asasi manusia. Sertifikasi aktivis HAM berisiko menciptakan konflik kepentingan.
-
Sorotan Tajam: 4 Dokter Internship Meninggal dalam 3 Bulan, PDUI Desak Evaluasi Menyeluruh
PP PDUI menerima audiensi perwakilan dokter internship pada 2 Mei 2026, membahas berbagai masalah lapangan. PDUI menyatakan keprihatinan atas meninggalnya empat dokter internship dalam tiga bulan terakhir. Peristiwa ini menjadi alarm serius bagi sistem pendidikan dokter Indonesia. Ketidakjelasan status peserta berdampak pada perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja mereka.
-
Yusril Tegas: Fungsi Pengawasan Komnas HAM Mutlak, Tak Bisa Diambil Pemerintah.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu Ketua Komnas HAM membahas Rancangan Perubahan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Yusril menekankan penguatan kelembagaan HAM, menegaskan fungsi pengawasan dan penegakan HAM tidak bisa diambil alih pemerintah.
-
Vonis 13 Tahun Eks Dirut Indofarma Disorot: Kuasa Hukum Pertanyakan Tak Ada Bukti Aliran Dana
Vonis 13 tahun penjara Arief Pramuhanto, mantan Dirut PT Indofarma, disorot kuasa hukum. Mereka menilai putusan kasus korupsi ini berlebihan karena tidak ada bukti aliran dana ke rekening pribadi atau indikasi memperkaya diri. Arief juga dihukum membayar uang pengganti Rp 222,7 miliar.
-
Amien Rais: Pengamat Bongkar Bahaya Politik Fitnah yang Ancam Demokrasi
Pernyataan Amien Rais yang menuding Seskab Teddy Indra Wijaya memicu polemik. Tuduhan ini dinilai tidak berdasar serta berpotensi merusak kualitas demokrasi. Direktur Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi, menekankan kritik harus ditopang data, bukan spekulasi politik. Tuduhan tanpa data memperkeruh ruang publik di tengah kebutuhan stabilitas dan konsolidasi nasional.
-
LPOI Gelar Konsolidasi: Strategi Vital untuk Perdamaian dan Peradaban Humanis
LPOI melakukan konsolidasi dan menandatangani MoU dengan Muassasah Risalatussalam Al Alam dari Mesir. Kegiatan ini berlangsung di Pesantren Al Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 1 Mei 2026. Tujuannya memperkuat visi Islam rohmatan lil aalamiin, merajut ukhuwah Islamiyah, dan menghadirkan Islam sebagai kekuatan peradaban global.
-
Mengungkap Tabir Korupsi Kemnaker: Fakta Tak Terduga Terkuak di Persidangan
Sidang korupsi Kemnaker mengungkap praktik pungutan nonteknis telah berlangsung sejak 2012. Kuasa hukum Irvian Bobby Mahendro menyatakan kliennya hanya menjalankan sistem yang menjadi budaya. Terdakwa level bawah tidak menentukan besaran pungutan. Pihak penyedia jasa sudah mengetahui nominal yang harus dibayarkan dalam kasus Kemnaker ini.
-
Polemik Amien Rais: Partai Ummat Tantang Pihak Keberatan Tempuh Jalur Hukum
Sekjen Partai Ummat Taufik Hidayat mempersilakan pihak menempuh jalur hukum atas pernyataan Amien Rais terkait Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Amien menuai reaksi keras. Taufik menegaskan hukum tidak boleh jadi alat pukul politik, dan Amien hanya menyuarakan kegelisahan masyarakat. Ini bentuk kepedulian.