Perkara Maluku Masuki Babak Baru: PPP Ajukan Gugatan Balik Usai Jawaban Tergugat Diterima
Sidang perkara nomor 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst antara DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku dan DPP PPP memasuki babak baru. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima jawaban DPP PPP. Kuasa hukum menegaskan legalitas dokumen yang ditandatangani Ketua Umum dan Wasekjen PPP sah serta mengikat secara hukum, mengakhiri perdebatan legal standing.
Mandeknya SK Pengurus Partai Ummat, Aznur Syamsu Turun Tangan Redam Gejolak Kader.
Ketua Umum Partai Ummat Aznur Syamsu merespons Kemenkum belum mengesahkan SK kepengurusan 2025-2030. Aznur mendukung kehati-hatian Menteri Hukum Supratman Andi Agtas karena dua kubu mengajukan permohonan. Perselisihan Partai Ummat kini di Mahkamah Agung, menunggu kepastian hukum sah.
Dudung Resmi KSP, Langsung Buka Laporan 24 Jam: Sinyal Transparansi Baru di Istana?
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memastikan pengawalan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Ia akan membuka komunikasi publik 24 jam untuk menampung keluhan masyarakat. KSP fokus pada penghubung pemerintah-masyarakat serta pengawasan program kementerian dan lembaga. Ini untuk memastikan program prioritas berjalan tuntas dan cepat tanpa hambatan birokrasi daerah.
Digitalisasi Pendidikan: Ikhtiar Kemajuan atau Ujian Keadilan?
loading…
Ahmad Lazuardi Al-Fitrie, Mahasiswa Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan, dan Ketua Harian Yayasan Nida El-Adabi. Foto/Ist
Ahmad Lazuardi Al-Fitrie
Mahasiswa Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan Ketua Harian Yayasan Nida El-Adabi
DIGITALISASI pendidikan kerap dipandang sebagai jalan cepat menuju kemajuan. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi melalui berbagai kebijakan, mulai dari platform pembelajaran digital, program smartboard/interactive flat panel, pengadaan perangkat laptop hingga penguatan kompetensi guru berbasis teknologi.
Dalam kerangka besar, langkah ini merupakan ikhtiar strategik untuk menjawab tantangan zaman. Namun, pertanyaan yang perlu diajukan dengan jernih adalah: apakah digitalisasi ini benar-benar menghadirkan keadilan, atau justru menjadi ujian baru bagi pemerataan pendidikan?
Realitas Ketimpangan Akses
Data menunjukkan bahwa tantangan tersebut nyata. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 78,19% rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses internet, namun kesenjangan masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Di perkotaan, akses internet mencapai lebih dari 85%, sementara di perdesaan masih berada di kisaran sekitar 67%. Artinya, hampir sepertiga rumah tangga di desa belum memiliki akses internet yang memadai.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan bahwa masih terdapat puluhan ribu satuan pendidikan yang belum memiliki akses internet memadai. Berdasarkan data terbaru tahun 2025, sekitar 27.650 satuan pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan DIKDASMEN (Pendidikan Dasar dan Menengah) di Indonesia masih menghadapi keterbatasan konektivitas, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Sekitar 86% sekolah di Indonesia belum memiliki fixed broadband yang memadai serta 3.323 sekolah belum memiliki jaringan listrik. Angka ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya digitalisasi belum berdiri di atas fondasi yang sepenuhnya merata.
Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Adhie Massardi: Tertibkan Penjahat Lingkungan!
loading…
M Jumhur Hidayat seusai dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Foto/Binti Mufarida
JAKARTA – M Jumhur Hidayat dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Jumhur menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Pelantikan Jumhur sebagai menteri dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026). Selain Jumhur, dilantik pula sejumlah pejabat lainnya.
Pelantikan Jumhur yang berlatar belakang aktivis tersebut direspons sejumlah pihak. Adhie M Massardi, Juru Bicara Kepresidenan era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyampaikan pesan kepada Jumhur.
Adhie memasang foto bersama Jumhur saat berdemonstrasi. “Teman demo jadi Menteri Lingkungan Hidup. Tertibkan penjahat lingkungan,..!!!” tulis Adhie, yang telah mengizinkan SindoNews untuk mengutip status WA-nya.
Sempat Terisolir, Jembatan Gantung Nglebur Blora Buka Akses Pendidikan dan Ekonomi Warga
Setelah bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses, warga Dukuh Nglebur, Desa Kali Gede, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini merasakan perubahan nyata. Pembangunan jembatan gantung di wilayah tersebut membuka akses pendidikan bagi anak-anak sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Blora, Idola 92.6 FM-Setelah bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses, warga Dukuh Nglebur, Desa Kali Gede, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini merasakan perubahan nyata. Pembangunan jembatan gantung di wilayah tersebut membuka akses pendidikan bagi anak-anak sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, sekitar 100 warga di wilayah ini kerap terisolasi, terutama saat musim hujan. Sungai yang meluap membuat akses terputus, sehingga anak-anak tidak dapat bersekolah dan aktivitas warga terganggu. Seorang warga, Soekar (62), mengungkapkan kondisi sebelum adanya jembatan.
“Anak-anak, putu-putu kulo ajeng sekolah nek wonten banjir boten iso lewat (anak-anak cucu saya mau berangkat sekolah, kalau banjir tidak bisa lewat),” ujarnya saat ditemui di sekitar jembatan Nglebur, Blora, Senin (27/4).
Kini, keberadaan jembatan gantung sepanjang 35 meter dan lebar 1,5 meter yang melintasi Sungai Nglebur menjadi penghubung vital bagi wilayah yang sebelumnya terisolasi. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Anak-anak kini dapat kembali bersekolah dengan aman tanpa khawatir terhambat banjir.
Babinsa Desa Nglebur, Sertu Joko Masubambang, menjelaskan bahwa persoalan akses ini telah lama menjadi keluhan warga.
“Dengan keluhan warga sekitar 18 KK dengan jumlah penduduk kurang lebih 100 jiwa itu, kasihan lihat anak-anak sekolah kalau musim hujan tidak sekolah, ngaji, semuanya terbengkalai,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan jembatan ini merupakan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat. “Dengan adanya program Bapak Prabowo itu, kita mengajukan. Dan terima kasih, setelah satu bulan, belum ada satu bulan, pengajuan sudah direalisasi,” lanjutnya.
Selain membuka akses pendidikan, jembatan ini juga berdampak pada aktivitas ekonomi warga, terutama petani yang kini lebih mudah menjangkau lahan serta mendistribusikan hasil panen.
Kepala Dusun Nglebur, Ahmad Dian Purnama, menegaskan bahwa pembangunan jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat. “Jarak pengajuan dengan pelaksanaan sangat cepat sekali, karena sangat dibutuhkan warga kami. Ketika hujan, aliran sungai besar, anak sekolah nggak bisa lewat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas realisasi pembangunan tersebut. “Terima kasih sekali kepada Bapak Prabowo yang sudah memberikan pembangunan jembatan ini sehingga warga sangat senang,” tambahnya.
Pembangunan jembatan gantung ini diselesaikan dalam waktu sekitar tiga minggu dengan dukungan gotong royong warga bersama TNI. Antusiasme masyarakat tinggi karena jembatan tersebut menjadi kebutuhan mendesak yang telah lama dinantikan.
Kini, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi simbol terbukanya akses pendidikan dan penguatan ekonomi warga Desa Nglebur. (her/dav)
Presiden Prabowo Lantik Jumhur Hidayat jadi Menteri Lingkungan Hidup
loading…
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup (LH) sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Foto/SindoNews
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup (LH) sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Jumhur Hidayat menggantikan posisi Hanif Faisol.
Dalam keputusan Presiden Prabowo yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, pelantikan pejabat negara tersebut berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.
Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ribuan Tenaga Kerja Bergerak, Ekonomi Kulon Progo Melesat Berkat Proyek Sekolah Rakyat
Gambar rencana proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini proses pembangunan terus dikebut pemerintah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah Rakyat Kulon Progo dirancang sebagai kawasan pendidikan modern yang terintegrasi. (Foto/ Ilustrasi Dok. Kementerian PU RI)
Kulon Progo, Idola 92.6 FM-Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus dikebut pemerintah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Proyek yang berlokasi di Kelurahan Bulurejo, Kacamatan Lendah ini bukan hanya menghadirkan fasilitas pendidikan terpadu, tetapi juga membuka lapangan kerja dalam skala besar bagi warga sekitar.
Hingga kini, progres konstruksi Sekolah Rakyat Kulon Progo telah mencapai sekitar 38 persen dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas, tanpa mengabaikan mutu konstruksi,” kata Menteri Pekerjaan Umu (PU), Dody Hanggodo, dikutip Senin (27/4).
Dibangun di atas lahan seluas 7,1 hektare dengan anggaran APBN sebesar Rp214 miliar, sekolah ini nantinya mampu menampung hingga 1.080 peserta didik.
Di balik percepatan pembangunan tersebut, hampir 1.000 tenaga kerja dilibatkan. Jumlah pekerja yang semula sekitar 650 orang kini telah meningkat menjadi 840 orang, dan akan terus ditambah hingga mendekati 925 pekerja.
Lonjakan kebutuhan tenaga kerja ini menjadi angin segar bagi masyarakat lokal, terutama dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Raden Haryo Satriyawan, mengatakan percepatan pembangunan dilakukan melalui strategi penambahan tenaga kerja dan pengaturan pekerjaan secara paralel di berbagai zona konstruksi.
“Langkah percepatan kami lakukan melalui penambahan tenaga kerja dan pengaturan pekerjaan di beberapa zona konstruksi agar proses pembangunan dapat berjalan lebih paralel,” ujar Haryo.
Kehadiran proyek ini tidak hanya berdampak pada sektor konstruksi, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitarnya.
Aktivitas para pekerja mendorong tumbuhnya usaha kecil seperti warung makan, jasa transportasi, hingga penyedia kebutuhan harian. Secara tidak langsung, perputaran ekonomi di tingkat lokal ikut meningkat.
Fasilitas Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat Kulon Progo sendiri dirancang sebagai kawasan pendidikan modern yang terintegrasi.
Fasilitasnya mencakup ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, serta pusat pembelajaran digital. Selain itu, tersedia pula asrama bagi siswa dan guru.
Tak hanya fokus pada kegiatan belajar mengajar, sekolah ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti klinik, kantin sehat, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, hingga ruang terbuka hijau.
Dengan pembangunan yang terus dipercepat, Sekolah Rakyat Kulon Progo diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan baru, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat.
Proyek ini menunjukkan bahwa investasi di sektor pendidikan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga melalui terbukanya lapangan kerja dan bertumbuhnya ekonomi rumah tangga. (her/dav)
Sekolah Rakyat Jadi Penopang Harapan bagi Anak yang Tumbuh Tanpa Sosok Ibu di Pati
Suyanto (51 tahun) berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Berkat bantuan petugas tersebut, Najijaten Niswah, putri bungsunya, bisa bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati, Jawa Tengah. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Pati, Idola 92.6 FM-Suyanto (51 tahun) berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Berkat bantuan petugas tersebut, Najijaten Niswah, putri bungsunya, bisa bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati, Jawa Tengah.
“Saya terima kasih kepada pegawai PKH yang menyekolahkan (anak saya) di SR,” kata Suyanto, ditemui di rumahnya di Desa Tegalwero, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati.
Sudah tiga tahun Suyanto bekerja sendiri menghidupi tiga anaknya. Istrinya meninggal.
Sebagai buruh tani, khususnya menjadi pemotong kayu, penghasilan sehari rata-rata Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Itu pun tak tentu bergantung seberapa banyak yang membutuhkan jasanya.
Dari keadaan orang tuanya, Najijaten sangat layak masuk Sekolah Rakyat. Rumahnya pun seadanya. Dinding masih sebatas bata tanpa semen. Lantai rumah pun sangat sederhana tanpa keramik.
Keadaan dapur bahkan sangat sederhana. Hanya ada kompor gas yang sudah menghitam, sama hitamnya dengan bokong wajan. Ditambah sejumlah kecil perabotan dapur.
Suyanto berterima kasih anaknya bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Apalagi Najijaten juga senang bersekolah di sana.
“Saya senang, di sana sudah dicukupi. Semua gratis, makan pun gratis,” kata dia.
Suyanto juga berterima kasih atas pemberian gergaji mesin dari Pemerintah. Gergaji itu membuat pekerjaannya lebih mudah. (her/dav)
Menguak Dampak Suplai 25 Dapur MBG: Omzet Pedagang Buah Pasar Kramat Jati Melonjak di Jabodetabek
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2025 meningkatkan omzet pedagang buah di Pasar Kramat Jati. Gandi Fanani, pemilik “Putra Sepakat,” menyuplai 25 dapur MBG/SPPG di Jabodetabek dengan sekitar 250 kg buah per dapur setiap hari. Peningkatan penjualan dirasakan signifikan.