Category: Nasional

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, ditetapkan satu tersangka baru berinisial GHS,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan pantauan, tersangka GHS tampak dibawa keluar oleh petugas Kejagung dari dalam Gedung Bundar Jampidsus Kejagung menuju mobil tahanan berwarna hijau. Dia tampak mengenakan pakaian serba gelap dengan dibalut rompi tahanan berwarna pink.

Baca juga: Sony Sanjaya Beberkan Ada Pengadaan Fiktif CCTV dan Sidik Jari Rp300 Miliar di Program MBG

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) merespons pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik yang dilakukan pada 2025 saat era Dadan Hindayana. Diketahui, saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari tidak menjelaskan secara rinci ketika ditanya awak media mengenai pengadaan motor listrik sebanyak 21 ribu unit tersebut. Namun, dia menegaskan tidak akan mengulangi belanja yang dinilai kurang bermanfaat pada tahun berikutnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa seluruh belanja yang telah dilakukan pada 2025 sedang disisir dan ditelaah satu per satu. “Gini saja, secara umum. Saya menjawabnya selalu secara umum, tidak satu demi satu barang, ya. Jadi, secara umum, semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu, ya,” tegas Arumsari saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Baca juga: Kejagung Segel Gudang Motor Listrik Milik BGN di Bogor

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan ( PDIP ) menunjukkan sikap tegas soal posisi partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto . Menurutnya, posisi politik PDIP saat ini masih abu-abu.

“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu,” kata pria yang akrab disapa Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Waketum DPP PKB itu menyebut bahwa semua partai-partai politik pendukung pemerintah tengah menjaga soliditasnya untuk menjalankan semua program Presiden Prabowo. Dia menyindir posisi yang saat ini tengah dijalankan PDIP.

Baca Juga: Megawati Tegaskan Prabowo Bukan Musuh: Itu Teman Saya

“Iya, jangan abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi, kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program, gitu. Jadi, posisinya supaya gentle saja,” ujarnya.

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut pembangunan pemimpin militer yang profesional, adaptif, dan berkarakter menjadi salah satu kunci dalam menjaga keberlanjutan kekuatan pertahanan nasional. Hal itu penting di tengah perubahan lingkungan strategis yang semakin cepat dan kompleks.

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie saat memberikan pembekalan kepada 100 Perwira Siswa (Pasis) Seskoau Angkatan ke-64 Tahun Pendidikan 2026 di Gedung Widya Mandala I Seskoau, Lembang, Rabu, 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri KSAU Marsekal TNI M Tonny Harjono.

Dalam arahannya, Sjafrie menegaskan sejarah perjuangan bangsa tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi dalam membangun karakter kepemimpinan dan memperkuat daya juang generasi penerus TNI. Nilai patriotisme, nasionalisme, dan profesionalisme dinilai tetap relevan sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan pertahanan yang terus berkembang.

Baca juga: Mutasi TNI: Marsdya M. Khairil Lubis Jabat Dansesko TNI, Marsda Muzafar Jadi Pangkogabwilhan II

“Pembentukan pemimpin masa depan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pengalaman penugasan, dan pengembangan kapasitas diri. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi untuk membangun pemimpin yang visioner, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta siap mengambil keputusan dalam lingkungan strategis yang dinamis,” ujarnya, dikutip Kamis (18/6/2026).

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT Rusia-ASEAN atas dasar prioritas pekerjaan di dalam negeri yang perlu diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6). “Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Prabowo mempertimbangkan berbagai agenda nasional yang tengah berjalan. Menurutnya, hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia tetap terjaga dengan baik melalui berbagai komunikasi dan tindak lanjut kerja sama yang telah dibangun sebelumnya.

“Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN, beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan termasuk hubungan bilateral dengan negara sahabat terutama Rusia. Beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal,” jelasnya.

Prasetyo menambahkan, sejumlah komitmen kerja sama yang telah disepakati bersama Rusia tetap berjalan melalui mekanisme teknis antarlembaga.

“Dari beberapa hal yang komitmen kerja sama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Prabowo tetap menjalankan sejumlah agenda kerja di dalam negeri hari ini, salah satunya menerima laporan pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Komisi VIII DPR RI, Tim Pengawas Haji, dan Kementerian Haji.

“Beliau memenuhi permohonan dari Komisi VIII dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Adapun B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen BBM jenis solar.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan bahwa kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara.

“Dan di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun,” jelas Dwi dalam konferensi pers, Rabu (17/6).

“Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah B50 ini salah satunya yang diupayakan agar kita bisa setop impor,” imbuhnya.

Menurutnya, nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40. Dengan penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen.

Namun, dampak ekonomi dari B50 tidak berhenti sampai di situ. Menurut Dwi, program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita,” jelas dia.

Ia melanjutkan bahwa kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global dan turut memengaruhi harga energi di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, ia menyebut pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan memanfaatkan sumber daya domestik, sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.

“Jadi inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti (B50) diimplementasikan,” jelaskan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Dwi mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan serangkaian uji coba B50 sejak tahun lalu.

Ia menjelaskan bahwa uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

“Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak,” pungkas dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus mendorong penguatan industri pariwisata nasional melalui penyelenggaraan berbagai event unggulan daerah. Hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 38 event telah digelar dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat serta pelaku usaha di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, M. Qodari, dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) mingguan di Jakarta, Rabu (17/6).

“Hingga 15 Juni 2026, sebanyak 38 event telah terselenggara dengan capaian 1,19 juta pengunjung, perputaran ekonomi Rp86,05 miliar, keterlibatan 4.670 pelaku UMKM, serta manfaat bagi 30.873 tenaga kerja, pekerja seni, dan komunitas,” kata Qodari.

Qodari menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus mendukung penyelenggaraan event daerah melalui program Karisma Event Nusantara (KEN) untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata Indonesia sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

Pada 2025, program tersebut berhasil menyelenggarakan 98 event yang menarik 10,80 juta pengunjung dan menghasilkan perputaran ekonomi sebesar Rp17,01 triliun.

Selain itu, kegiatan tersebut melibatkan 15.400 pelaku UMKM serta memberikan manfaat bagi 219.100 tenaga kerja, pekerja seni, dan komunitas.

Qodari menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum tersebut pada 2026 dengan target penyelenggaraan 125 event di 38 provinsi sepanjang tahun.

Pemerintah mencatat sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif dan resilien, sehingga semakin memperkuat perannya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah juga menegaskan bahwa sektor pariwisata bukan hanya berperan sebagai sumber devisa, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan merata.

“Pariwisata merupakan salah satu pilar yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, dan memperkuat identitas budaya bangsa. Karena itulah, sektor ini menjadi salah satu prioritas yang secara eksplisit tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Qodari.

Sejalan dengan Asta Cita ke-6 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan dari desa dan penguatan ekonomi kerakyatan, sektor pariwisata diharapkan mampu menghidupkan dan mengembangkan desa-desa serta kampung wisata sebagai tulang punggung ekonomi berbasis komunitas. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Gentengisasi yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto mencatat komitmen transaksi senilai sekitar Rp3 miliar, khususnya di sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Genteng Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Komitmen ini seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk perajin genteng lokal.

Pemerintah memastikan pembangunan perumahan rakyat tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menjelaskan program Gentengisasi diintegrasikan dalam skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan menjadi bagian dari program prioritas nasional melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

“Program Gentengisasi merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan perumahan rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Program ini diintegrasikan ke dalam skema BSPS (bedah rumah) dan masuk dalam Program Prioritas Nasional sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI,” ujar Qodari dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6).

Program ini secara resmi dimulai pada 11 Maret 2026 dari sentra UMKM genteng di Jatiwangi. Saat peluncuran, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melepas 14 truk yang mengangkut sekitar 75.000 genteng hasil produksi UMKM setempat.

Qodari mengatakan dalam peluncuran itu pula total pemesanan tahap awal mencapai 24 truk dengan nilai komitmen transaksi sekitar Rp3 miliar yang berasal dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Dari jumlah tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan perbaikan 250 unit rumah dengan potensi belanja genteng sekitar Rp500 juta. Sementara pemerintah Kabupaten Majalengka menyiapkan program perbaikan 1.715 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dengan kebutuhan genteng yang diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.

Selain itu, melalui program BSPS pemerintah pusat, sebanyak 900 rumah di Kabupaten Majalengka akan diperbaiki dengan kebutuhan genteng yang diperkirakan mencapai Rp1 miliar.

“Total seluruh komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai sekitar Rp3 miliar, yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM perajin genteng lokal,” katanya.

Selain dukungan pemerintah, sektor swasta juga turut berpartisipasi dalam program tersebut. Qodari menyebut dua pengembang rumah subsidi, Angga dan Wawan, yang sebelumnya mendapat perhatian Prabowo, turut memesan genteng dari UMKM Jatiwangi untuk proyek perumahan yang mereka kembangkan.

“Dua pengembang rumah subsidi yang sempat viral karena mendapat penghormatan dari Presiden Prabowo, Angga dan Wawan, turut memesan masing-masing empat truk genteng dari UMKM Jatiwangi untuk proyek mereka di Bogor dan Serang,” ucap Qodari.

Tak hanya itu, Menteri PKP Maruarar Sirait juga menunjukkan dukungan langsung terhadap UMKM perajin genteng dengan memesan tambahan 10 truk genteng yang akan digunakan untuk pembangunan rumah prajurit TNI. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menyiapkan serangkaian stimulus tarif transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Semester II 2026.

Menurutnya, paket insentif tersebut difokuskan pada dua momen strategis, yakni libur panjang sekolah pada Juni–Juli dan periode Natal serta Tahun Baru (Nataru).

Pemerintah ingin memanfaatkan kedua momentum tersebut untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Dengan demikian, konsumsi domestik dan sektor pariwisata diharapkan dapat tumbuh lebih kuat pada paruh kedua tahun ini.

“Memasuki semester II 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang diarahkan untuk mendorong pergerakan ekonomi di dua momen strategis yaitu libur panjang sekolah Juni-Juli dan Natal serta Tahun Baru di penghujung tahun,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (17/6).

Lebih lanjut, Qodari memaparkan rincian paket stimulus tersebut. Untuk periode libur sekolah pada Juni–Juli 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp190,5 miliar untuk memberikan diskon tarif transportasi darat dan laut dengan target penerima manfaat mencapai 3,07 juta orang.

Melalui anggaran tersebut, pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen untuk transportasi kereta api dan kapal laut, serta diskon 100 persen atas tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan feri.

Pada periode yang sama, pemerintah juga menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp472,7 miliar dengan target penerima manfaat sekitar 2,3 juta penumpang.

Sementara itu, pada periode Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp61,4 miliar untuk stimulus tarif transportasi nonudara dengan target sekitar 2,87 juta pengguna.

Di periode yang sama, pemerintah juga akan menyiapkan anggaran sebesar Rp722 miliar dalam bentuk insentif PPN DTP bagi transportasi udara yang ditargetkan menjangkau sekitar 3,7 juta penumpang.

Menurut Qodari, stimulus tersebut dirancang melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh industri transportasi dan pariwisata.

“Kolaborasi pemerintah dan swasta ini dirancang bukan hanya untuk menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga untuk mendorong konsumsi domestik secara lebih luas: memperkuat ritel, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperluas pengalaman wisata keluarga di dalam negeri,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik hunian, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai kisah warga menunjukkan bagaimana akses terhadap rumah layak dan pembiayaan perumahan mampu meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom RI), Muhammad Qodari, dalam konferensi pers terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Jakarta, Rabu (17/6).

Salah satu cerita datang dari Jumadiah, warga kawasan pesisir Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selama sekitar 10 tahun, ia hidup dalam keterbatasan tanpa akses listrik dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang memadai.

Setiap hari, Jumadiah berjualan gorengan untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah suaminya mengalami stroke dan tidak lagi dapat bekerja secara normal.

Kondisi rumah yang tidak layak membuat aktivitas sehari-hari menjadi penuh tantangan. Ia harus mandi seadanya di depan dapur rumah, sementara untuk buang air kecil dan buang air besar (BAB) terpaksa dilakukan di laut.

Perubahan besar mulai dirasakan setelah rumahnya direnovasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Kini, Jumadiah dan suaminya dapat menikmati rumah yang lebih layak, nyaman, lengkap dengan akses listrik dan fasilitas sanitasi yang memadai.

Terbantu Cicilan Ringan

Kisah serupa juga dirasakan Idayani, seorang ibu tunggal dengan empat anak di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, ia dan keluarganya tinggal di rumah kontrakan sambil menjalankan usaha laundry untuk menghidupi keluarga.

Melalui program KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Idayani berhasil memiliki rumah sendiri di Perumahan Polinesia, Desa Wajipolat, Kecamatan Labuapi. Rumah tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi keluarganya, tetapi juga menjadi lokasi untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Idayani, skema FLPP dipilih karena menawarkan cicilan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan beban cicilan yang ringan, ia kini dapat mengatur keuangan keluarga dengan lebih baik, termasuk memastikan keempat anaknya tetap mendapatkan pendidikan.

Bisa Renovasi Indekos

Dampak Program 3 Juta Rumah juga dirasakan pelaku usaha kecil di sektor perumahan. I Ketut Suwija, pengusaha indekos dan properti, memanfaatkan Kredit Program Perumahan (KPP) untuk mengembangkan usahanya.

Ketut menilai proses pengajuan KPP relatif mudah dan membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan. Dana yang diperolehnya akan digunakan untuk merenovasi unit indekos agar lebih nyaman dan memiliki nilai sewa yang lebih baik. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kemudahan akses pembiayaan.

Qodari mengatakan kisah-kisah tersebut menjadi gambaran nyata manfaat Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat di berbagai daerah.

“Kisah-kisah ini menjadi bukti bahwa Program 3 Juta Rumah, melalui berbagai jalur dan skema pembiayaannya, telah memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Qodari

Menurutnya, program 3 juta rumah dirancang untuk membantu mengatasi backlog perumahan nasional dengan menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sekaligus mendukung renovasi sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. (her/dav)