Category: Nasional
-
Putusan Tegas Kasus RPTKA: 8 Terdakwa Divonis Penjara hingga 7,5 Tahun
loading…Delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) divonis empat hingga 7,5 tahun penjara. Foto: Nur Khabibi JAKARTA – Delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) divonis empat hingga 7,5 tahun penjara. Salah satu terdakwa, Haryanto selaku Dirjen Binapenta 2024-2025 divonis hukuman 7,5 tahun…
-
Great Institute: UU PPRT Disahkan Bukti Hadirnya DPR Melindungi Pekerja Domestik Terpinggirkan
loading…Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto. Foto: Istimewa JAKARTA – Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menilai Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/4/2026) menandai tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja domestik di Indonesia. Setelah bertahun-tahun masuk dalam agenda legislasi tanpa kepastian, regulasi ini akhirnya memperoleh legitimasi politik…
-
Menlu: Indonesia Dukung Normalisasi Selat Hormuz, Tolak Pungutan Biaya Kapal Melintas
loading…Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung upaya internasional untuk menormalkan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Foto: Binti Mufarida JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung upaya internasional untuk menormalkan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah meningkatnya…
-
Puspadaya Perindo Gandeng PKK Edukasi Ruang Aman Perempuan di Kelapa Gading
loading…Puspadaya Perindo menghadirkan program edukasi bertajuk Sapa Ruang Aman (Saruang) yang menyasar kelompok PKK Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Foto/SindoNews JAKARTA – Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya ruang aman di lingkungan sosial maupun domestik. Ancaman tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga merambah ranah personal hingga ruang digital.Data Catatan…
-
Puspoll Nilai Parliamentary Threshold Perlu Formula Seimbang antara Stabilitas dan Demokrasi
Puspoll Indonesia menyoroti usulan peninjauan kembali parliamentary threshold. Direktur Eksekutif Puspoll, Chamad Hojin, menyatakan ambang batas parlemen perlu dirumuskan hati-hati. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kualitas demokrasi. Kebijakan tersebut berfungsi menyederhanakan sistem kepartaian, namun ambang batas tinggi berpotensi menimbulkan masalah baru.
-
Pemerintah Kebut Pembangunan Pengolah Sampah Jadi Listrik di Bekasi, Bogor, hingga Denpasar
Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL di tiga wilayah, yaitu Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya. Penandatanganan ini menandai penguatan tahap implementasi proyek, setelah proses lelang BUPP PSEL di ketiga wilayah tersebut diselesaikan. Hal…
-
Pengamat: Satu Atensi Presiden untuk Aek Nabara Lebih Ampuh dari 7 Kali Mediasi Bank
Uang Rp28 miliar milik umat Paroki Aek Nabara yang diduga digelapkan pegawai BNI, dijanjikan kembali penuh hari ini (22/4). Suster Natalia Situmorang, bendahara koperasi gereja, mengapresiasi atensi Presiden Prabowo Subianto yang menggerakkan penyelesaian kasus penggelapan dana ini. OJK meminta BNI melakukan investigasi internal menyeluruh, menyoroti perlindungan nasabah dan pengawasan bank.
-
Rosan Lapor ke Prabowo: Indonesia Masih Jadi Primadona Investor Asing
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa minat investor global terhadap Indonesia tetap kuat di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan geoekonomi dunia. Hal itu disampaikan Rosan usai memenuhi panggilan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melaporkan perkembangan realisasi investasi nasional pada kuartal I tahun 2026 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/4).…
-
Menuju Standar OECD, Pemerintah Siap Sederhanakan Aturan Investasi
Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, untuk memangkas sejumlah regulasi yang dinilai menghambat investasi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian standar regulasi dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dengan demikian, Indonesia diharapkan menjadi semakin ramah terhadap investasi. Hal itu disampaikan Rosan usai…
-
Di Usia 70 Tahun, Nenek Samini Berharap Sekolah Rakyat Jadi Jalan Cucunya Keluar dari Kemiskinan
Nenek Samini (70) berharap cucunya sukses melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Pendidikan dan fasilitas lengkap gratis kini diterima Hendi Saputro. Keluarga prasejahtera ini juga mendapat bantuan pemerintah. Program Kementerian Sosial ini bertujuan meningkatkan ekonomi keluarga, mewujudkan masa depan lebih baik.