Category: Nasional
-
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
loading…ADIGSI bersama Crest International menandatangani kesepakatan pengembangan standar, dan penguatan ekosistem keamanan siber. Foto/SindoNews JAKARTA – Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) bersama dengan Crest International menandatangani kesepakatan pengembangan standar, peningkatan kapasitas talenta, dan penguatan ekosistem keamanan siber di Indonesia. Penandatanganan kerja sama dilakukan di sela-sela UK–Indonesia Bilateral Meeting on Digital Economy and Cybersecurity…
-
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
loading…Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Foto/SindoNews JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditujukan untuk mencegah korupsi oleh para kepala daerah.Usulan ini dilayangkan Tito, sekaligus merespons maraknya kepala daerah yang terjerat kasus…
-
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
loading…Bupati Muara Enim Edison. Foto: Arif Julianto JAKARTA – Bupati Muara Enim Edison melakukan suap dengan tujuan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart…
-
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka di Jakarta hingga Bandung
loading…Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi. Foto: Arif Julianto JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan satu orang dari pihak swasta. Lokasi yang digeledah tersebar di Jakarta hingga Bandung.Direktur Penyidikan…
-
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO ke Jaksa Penuntut Umum
loading…Kejaksaan Agung (Kejagung). Foto/Dok Kejagung JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan 11 tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan kegiatan ekspor produk hasil olahan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024 kepada jaksa penuntut umum (JPU). Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung, Ardito Muwardi, mengatakan penyerahan tersangka…
-
Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi
loading…Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anak-anak dari keluarga kaya dipastikan tidak akan lagi menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Binti Mufarida JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anak-anak dari keluarga kaya dipastikan tidak akan lagi…
-
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
loading…Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp200 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. Foto: Nur Khabibi JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp200 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit…
-
OTT KPK di BPK Berujung 5 Tersangka, Bupati Muara Enim Edison Ikut Terjerat
loading…Bupati Muara Enim, Edison (EDS) mengenakan rompi tahanan saat digelandang ke KPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap laporan keuangan BPK di Muara Enim, Sumsel, Rabu (10/6/2026). Foto/Nur Khabibi JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara…
-
Desakan Keras MUI: Regulasi LGBT Harus Lampaui Hukuman Perzinaan, Siapkah Negara?
loading…MUI mendesak Pemerintah dan DPR merumuskan regulasi khusus terkait LGBT. Aturan tersebut diminta memuat sanksi yang lebih berat dibandingkan perzinaan. Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah dan DPR untuk merumuskan regulasi khusus terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). MUI menilai aturan tersebut diminta memuat sanksi yang lebih berat dibandingkan perzinaan.Wakil Ketua…
-
Bertemu Himbara, Pemerintah-DPR Pastikan Kondisi Fundamental Perbankan Kokoh
Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai pertemuan di Gedung DPR RI, Selasa (9/6). (Foto Dok. Istimewa: Merdeka.com) Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental…