Category: Nasional

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan 11 tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan kegiatan ekspor produk hasil olahan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024 kepada jaksa penuntut umum (JPU). Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung, Ardito Muwardi, mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan pada Senin (8/6/2026) di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

“Tim JPU telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap 11 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada kegiatan crude palm oil (CPO) periode 2022 sampai periode 2024,” kata Ardito di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Sebanyak 11 tersangka yang dilimpahkan terdiri atas LHP selaku fungsional analis kebijakan dan pembina industri agro di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan periode 2021-2024, FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan periode 2017-2024, serta MZ selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 6 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai pada 2021.

Baca juga: Banding, Ariyanto Bakri Tetap Dihukum 16 Tahun di Kasus Suap CPO dan Bayar Uang Pengganti Rp21 Miliar

Selain itu, terdapat ES selaku Direktur Utama PT SMP, PT SMA, dan PT SMS; ERW selaku Direktur Utama PT BMM; FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP; RND selaku Direktur PT TAC dan PT BIR; TNY selaku Direktur Utama PT TIO sekaligus pemegang saham PT GBI; FNR selaku Direktur PT SIP; RBN selaku Direktur PT CKK; serta SYR selaku Direktur PT KPN, PT MAS, dan PT SBP.

Dengan pelimpahan tahap II tersebut, penanganan perkara terhadap 11 tersangka memasuki tahap penuntutan.

(rca)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anak-anak dari keluarga kaya dipastikan tidak akan lagi menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik pun menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana refocusing anggaran program MBG agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Iya, iya penerima manfaat. Maksudnya yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi,” ujar Nanik kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Nanik, rencana tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto. “Seneng, seneng banget,” kata Nanik saat ditanya tanggapan Prabowo.

Baca juga: Nanik S Deyang Merapat ke Istana, Mau Lapor Efisiensi Anggaran MBG

Ia mengatakan pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut akan dilakukan dalam pertemuan lanjutan dengan Presiden pada Jumat (12/6/2026) sore. “Ini kan belum. Besok dibahasnya. Katanya besok sore. Besok sore,” ujarnya.

Lihat juga: TUNTUT AUDIT PROGRAM, KANTOR MBG DIDEMO

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp200 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Rp100 juta disita dari salah satu tersangka Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta dan sisanya dari Mulyono selaku perantara pengondisian hasil audit BPK.

Selain uang, turut disita mobil Mitsubishi model SUV dan beberapa barang bukti elektronik (BBE). Uang hingga foto mobil yang disita turut ditampilkan saat konferensi pers pengumuman tersangka.

“Barang bukti yang ditampilkan ini total ada sekitar Rp200 juta,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Gelar OTT, KPK Tangkap 5 ASN BPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim , Sumatera Selatan (Sumsel). Penetapan tersangka ini terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BPK pada Rabu (10/6/2026).

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyatakan, salah satu tersangka merupakan Bupati Muara Enim, Edison (EDS).

Baca juga: ASN BPK Ditahan KPK setelah Terjaring OTT: Saya Enggak Terima Uang, Ini Enggak Adil

“Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Pemkab Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2025, KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka,” kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Edison dan Cory merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim yang menjadi rangkaian perkara ini.

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah dan DPR untuk merumuskan regulasi khusus terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). MUI menilai aturan tersebut diminta memuat sanksi yang lebih berat dibandingkan perzinaan.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis mengatakan, regulasi itu juga perlu mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye LGBT. Menurutnya, kehadiran payung hukum diperlukan untuk memberikan batasan sekaligus sanksi yang jelas demi melindungi generasi muda.

Baca juga: Terbukti Jadi Sarang LGBT, Rusia Habisi Roblox

“Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu,” ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, dikutip dari MUI Digital, Kamis (11/6/2026).

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Kepastian itu disampaikan usai pertemuan antara pemerintah, DPR, Danantara, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Taspen, BPJS, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kalau kemarin di sektor energi dan mineral, hari ini kita berkumpul dan berdiskusi mengenai sektor perbankan,” kata Prasetyo dalam konferensi pers usai pertemuan di Gedung DPR RI, Selasa (9/6).

Menurutnya, hasil diskusi menunjukkan kondisi industri perbankan nasional berada dalam keadaan sehat dan memiliki fondasi yang kuat.

“Alhamdulillah, seperti yang tadi sudah disampaikan, sesungguhnya fundamental ekonomi kita, khususnya dari sisi perbankan, juga sangat kuat,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan pemerintah terus mendorong koordinasi antara regulator, pelaku industri keuangan, dan lembaga investasi negara guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Oleh karena itu, saya juga berterima kasih kepada pimpinan Danantara beserta seluruh jajaran Himbara, Taspen, BPJS, dan INA sebagai pelaku pasar yang terus berkoordinasi dan berdiskusi,” katanya.

Ia menegaskan seluruh pihak akan terus bekerja sama untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR sengaja menggelar koordinasi dan evaluasi bersama pelaku industri perbankan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi sektor keuangan nasional.

Hasil pemaparan yang diterima DPR menunjukkan perkembangan industri perbankan masih berada dalam tren positif.

“Kita tadi banyak bertukar pikiran mengenai situasi Himbara maupun perbankan nasional saat ini. Berdasarkan hasil diskusi, perkembangannya sangat baik,” kata Dasco.

Fundamental Perbankan Kokoh

Ketua Umum Himbara yang juga Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Putrama Wahju Setyawan, memaparkan kondisi kinerja perbankan pelat merah saat ini berada pada level yang sangat baik.

Menurut Putrama, indikator-indikator utama perbankan menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan kualitas aset yang tetap terjaga.

“Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja Himbara sangat baik, dan saat ini merupakan periode kinerja terbaik Himbara,” ujarnya.

Ia menjelaskan pertumbuhan kredit rata-rata bank-bank anggota Himbara saat ini mencapai sekitar 20 persen. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh di kisaran 20 hingga 30 persen.

Selain itu, kondisi likuiditas perbankan juga dinilai sangat sehat. Rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) berada pada level 88–90 persen.

Putrama menambahkan kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang berada di bawah 2 persen.

“Kemudian selain itu, loan loss reserve dan cost of credit juga terjaga. Rata-rata NPL berada di bawah kisaran 2 persen,” katanya.

Berdasarkan berbagai indikator tersebut, Putrama menegaskan masyarakat dan investor tidak perlu meragukan kondisi industri perbankan nasional saat ini.

“Jadi, dapat kami sampaikan bahwa saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat baik, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran maupun keraguan terhadap kondisi fundamental perbankan nasional dan pasar modal,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih kokoh meski berada di tengah gejolak geopolitik global. Oleh karena itu, DEN menilai perekonomian Indonesia masih jauh dari kondisi krisis.

Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat mengatakan hal tersebut didukung oleh indikator fundamental makroekonomi Indonesia yang masih sangat solid. Pandangan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan DEN dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6).

“Fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang sangat baik, bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Berbagai indikator makro menunjukkan bahwa perekonomian nasional tetap solid dan berada jauh dari potensi krisis,” ujar Firman kepada awak media.

Lebih lanjut, Firman merinci sejumlah indikator yang mencerminkan kokohnya fundamental ekonomi domestik.

Ia mengatakan bahwa Indonesia masih membukukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni mencapai 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Selain itu, Firman juga menyoroti inflasi Indonesia yang relatif stabil, yakni sebesar 3,08 persen secara tahunan pada Mei 2026.

Namun, selain indikator makroekonomi dasar, ia juga menggarisbawahi kondisi neraca korporasi Indonesia yang masih sehat sebagai cerminan bahwa Indonesia tidak sedang memasuki fase krisis. Hal tersebut, lanjut Firman, tercermin dari utang perusahaan dalam denominasi dolar AS yang jauh lebih rendah dibandingkan saat krisis 1998.

Data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) juga mengonfirmasi penurunan utang luar negeri korporasi. Pada triwulan I 2026, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar USD 191,4 miliar atau turun 1,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Firman mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah cukup baik dalam memitigasi risiko eksternal, terutama yang berasal dari fluktuasi nilai tukar.

“Jadi di tengah ketidakpastian yang terjadi, mereka (perusahaan) mestinya cukup bisa mitigasi,” lanjutnya.

Kendati demikian, Firman menegaskan bahwa Indonesia tetap perlu mewaspadai ketidakpastian global mengingat gejolak geopolitik berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan DEN.

Menurutnya, salah satu dampak gejolak global yang paling krusial dan perlu diantisipasi adalah kenaikan harga energi dunia, yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi.

“Dan ini perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkahnya. Kemudian di tengah ketidakpastian global ini saya kira confidence harus kita terus perkuat,” pungkas dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga berhasil menciptakan ekosistem rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Anggota DEN, Septian Hario Seto, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari survei independen yang dilakukan DEN terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Hasil survei tersebut telah dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6).

“Jadi satu hal yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen, kami biayai sendiri, terutama untuk melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika program MBG dijalankan,” ujar Seto dalam konferensi pers di Jakarta.

Survei dilaksanakan dengan metode random sampling terhadap 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Nias Selatan, Halmahera, hingga Papua. Menurut Seto, sampel yang dipilih secara komputerisasi tersebut merepresentasikan keseluruhan populasi SPPG yang saat ini beroperasi.

Dari hasil survei, DEN menemukan bahwa 86,9 persen SPPG memiliki setidaknya satu pemasok berskala kecil atau UMKM yang berada di sekitar lokasi operasional mereka.

“Hasil pertama yang kami lihat positif adalah bahwa 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut,” katanya.

Bahkan, secara rata-rata setiap SPPG bekerja sama dengan tiga UMKM sebagai pemasok kebutuhan bahan baku. Temuan ini menunjukkan bahwa program MBG turut menciptakan peluang ekonomi baru di tingkat lokal.

“Kalau dihitung secara rata-rata, ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG selain mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi anak-anak Indonesia, juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru,” ujarnya.

Seto melanjutkan, DEN juga menemukan bahwa sekitar 64 hingga 65 persen UMKM pemasok berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Hal ini menggambarkan manfaat ekonomi program yang lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha lokal dibandingkan pemasok besar dari luar daerah.

“Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65 persen sektor UMKM ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelasnya.

Selain mendorong pertumbuhan UMKM, program MBG juga disebut berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja di daerah. Hasil survei menunjukkan hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.

“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99 persen memang berasal dari warga sekitar,” kata Seto.

Bertalian dengan itu, program MBG berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen. “Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen ya,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, menyampaikan bahwa prosesi penyerahan surat kepercayaan (credentials) para duta besar merupakan bagian dari tradisi diplomatik yang telah berlangsung lama dan menjadi simbol penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara sahabat.

Dalam keterangannya usai acara penyerahan credentials batch kedua, Selasa (9/6), Wamenlu menjelaskan kehadiran para duta besar dari berbagai negara, serta menegaskan bahwa proses tersebut merupakan prosedur diplomatik yang bersifat formal dan penuh makna.

“Kemudian secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan credentials itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah informal begitu. Polanya seperti itu,” ujar Havas.

Havas menambahkan bahwa praktik serupa juga merupakan hal yang lazim di berbagai negara tempat dirinya pernah bertugas.

“Zaman saya dulu di Jerman begitu. Jadi yang kita lakukan adalah sekarang tradisi menerima surat kepercayaan dari para duta besar yang mereka suratnya biasanya ditandatangani oleh bisa presiden, bisa raja. Jadi tergantung dari negaranya masing-masing,” lanjutnya.

Adapun, terkait pesan diplomatik yang disampaikan para duta besar, Havas menyebutkan bahwa terdapat semangat untuk memperkuat kerja sama internasional dengan Indonesia.

“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerja sama dan membuat berbagai macam apa ya, kerja sama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan,” jelasnya.

Havas menambahkan bahwa secara umum para duta besar tidak menyampaikan substansi politik yang mendalam dalam prosesi tersebut.

“Para dubes ini adalah tradisi ya. Biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu per satu mereka menyampaikan salam. dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia, begitu,” tegasnya. (her/dav)

Adapun sembilan duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo yakni:

1. Manuel Estuardo Roldan Barillas, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Guatemala untuk Republik Indonesia;
2. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Negara Qatar untuk Republik Indonesia;
3. Abdirashid Salat Abdille, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Kenya untuk Republik Indonesia;
4. Ratu Isoa Delamisi Tikoca, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Fiji untuk Republik Indonesia;
5. Redouane Houssaini, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Maroko untuk Republik Indonesia;
6. Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Portugal untuk Republik Indonesia;
7. Bernardo Brea Rodriguez, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Panama untuk Republik Indonesia;
8. Hong Kwang Il, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Republik Indonesia;
9. Antonio Rodrigues Jose, Duta Besar LBBP Designate Resident ⁠Republik Mozambik untuk Republik Indonesia.