Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD

loading…

Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Foto/SindoNews

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditujukan untuk mencegah korupsi oleh para kepala daerah.

Usulan ini dilayangkan Tito, sekaligus merespons maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Teranyar, Bupati Muara Enim nonaktif, Edison tertangkap tangan KPK.

“Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya,” ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun

Tito meengaku telah menampung adanya usulan agar kepala daerah tak terjerat korupsi, seperti diberikan dukungan dana operasional. Namun, Tito meragukan, pemberian dana operasional bisa menjamin kepala daerah tak korupsi.

895
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD

loading…

Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Foto/SindoNews

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditujukan untuk mencegah korupsi oleh para kepala daerah.

Usulan ini dilayangkan Tito, sekaligus merespons maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Teranyar, Bupati Muara Enim nonaktif, Edison tertangkap tangan KPK.

“Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya,” ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun

Tito meengaku telah menampung adanya usulan agar kepala daerah tak terjerat korupsi, seperti diberikan dukungan dana operasional. Namun, Tito meragukan, pemberian dana operasional bisa menjamin kepala daerah tak korupsi.

More like this
Evaluasi 6 Bulan KUHP-KUHAP Baru, Jaksa Agung Sebut Masih Ada Ketidakseragaman di Lapangan

Evaluasi 6 Bulan KUHP-KUHAP Baru, Jaksa Agung Sebut Masih Ada Ketidakseragaman di Lapangan

admin
Jaksa Agung Singgung Wacana Peleburan Pidum-Pidsus demi Penanganan Perkara Lebih Efisien

Jaksa Agung Singgung Wacana Peleburan Pidum-Pidsus demi Penanganan Perkara Lebih Efisien

admin
Legal Standing Belum Lengkap, Sidang Perdana Gugatan Bonatua Terhadap KPU-Rektor UGM Ditunda

Legal Standing Belum Lengkap, Sidang Perdana Gugatan Bonatua Terhadap KPU-Rektor UGM Ditunda

admin