Category: Nasional

JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H Kurniawan, menilai film Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale bersifat provokatif. Film dokumenter itu dinilai lebih banyak menyoroti sisi negatif pembangunan di Papua.

Menurut Kurniawan, film itu tidak menampilkan secara utuh berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di Papua dari masa pemerintahan sebelumnya hingga era Presiden Prabowo Subianto .

“Di sini yang tidak berimbang masalah film itu tadi. Di sini tidak memunculkan apa saja yang dilakukan pemerintahan, dari mulai presiden sebelumnya sampai Presiden Prabowo saat ini, itu seolah-olah pemerintah itu tidak punya prestasi di Papua,” kata Kurniawan dalam program Rakyat Bersuara bertajuk ‘Ada Apa di Balik Film Pesta Babi?’ yang disiarkan iNews, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga: ‘Pesta Babi’ dan Politik Identitas

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang menurutnya telah membuka akses di Papua, termasuk jalur jalan yang menghubungkan wilayah Sorong hingga Jayapura. Kurniawan juga menilai pembangunan perkebunan dan pembukaan lahan pertanian di Papua dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan wilayah di masa depan.

“Padahal kita harus akui bahwa dari Sorong sampai Jayapura itu sudah tembus jalan,” ujarnya.

Kurniawan yakin, ke depan setelah terbukanya perkebunan kelapa sawit maupun sawah baru, Papua pun bisa mengimbangi provinsi-provinsi lainnya.

Baca Juga: TB Hasanuddin Kritisi Pembubaran Nobar Film Pesta Babi

Ramdansyah

Praktisi Hukum

SETIAP 20 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Upacara digelar, pidato persatuan dikumandangkan, dan optimisme tentang masa depan Indonesia kembali diulang. Namun, di tengah seluruh seremoni itu, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah masyarakat Indonesia hari ini masih memiliki kemampuan untuk hidup bersama sebagai sesama warga negara di tengah krisis kepercayaan yang terus membesar?

Pertanyaan tersebut penting diajukan karena persatuan tidak pernah lahir semata-mata dari slogan kebangsaan. Persatuan hanya dapat bertahan apabila ditopang oleh keadilan sosial, kepercayaan publik, dan ruang demokrasi yang sehat. Tanpa fondasi itu, persatuan mudah berubah menjadi retorika politik yang terdengar indah di permukaan, tetapi rapuh dalam kenyataan sosial.

Dalam Social Cohesion Contested (2024), Dan Swain dan Petr Urban mengingatkan bahwa istilah “kohesi sosial” kerap digunakan negara sebagai bahasa politik untuk menutupi ketimpangan ekonomi dan melemahnya institusi sosial. Masyarakat mungkin tampak tenang, tetapi di bawah permukaan tersimpan kecemasan, ketidakpercayaan, dan kemarahan kolektif yang terus bertumbuh. Ketika ketidakadilan dibiarkan berlarut, solidaritas sosial perlahan terkikis dan hubungan antarwarga menjadi semakin rapuh.

Gejala tersebut semakin terlihat di ruang publik Indonesia. Ketimpangan ekonomi, kekecewaan sosial, dan merosotnya kepercayaan terhadap elite politik dengan mudah berubah menjadi ledakan emosi kolektif. Peristiwa penyerangan kantor kepolisian dan penjarahan rumah anggota DPR menunjukkan bagaimana krisis kepercayaan sosial dapat melahirkan tindakan destruktif yang mengancam tatanan demokrasi.

Tindakan kekerasan tentu harus dikutuk sebagai tindak pidana. Namun, pada saat yang sama, kritik terhadap wakil rakyat dalam bentuk aksi damai tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara.

Perpindahan penanganan perkara melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dari Ditreskrimum pada September 2025 ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Mei 2026 memunculkan pertanyaan publik mengenai kepastian hukum dan jaminan kebebasan berpendapat.

JAKARTA – Satgas Haji Polri terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum selama musim Haji 2026 guna memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik penyelenggaraan ibadah non-prosedural alias haji ilegal. Tercatat dari hasil pengawasan di titik keberangkatan, Subsatgas Gakkum Satgas Haji telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum dengan menetapkan 13 orang tersangka atas puluhan laporan yang diterima Kepolisian.

“Hingga saat ini tercatat 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) telah ditangani, dengan 13 tersangka berhasil ditetapkan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Selasa (19/5/2026).

Baca juga: Imigrasi Surabaya Gagalkan Keberangkatan 18 Calon Haji Ilegal, Korban Rugi hingga Rp290 Juta

Menurut Isir, para pelaku kerap memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk melangsungkan ibadah haji dengan modus penyalahgunaan visa yang merugikan calon jemaah.

“Dari penanganan perkara tersebut, jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp10.025.000.000,” ujar Isir.

Selain penegakan hukum, upaya pengawasan juga dilakukan dengan keberhasilan mencegah keberangkatan 32 Warga Negara Indonesia (WNI) calon jemaah haji non-prosedural di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (15/5/2026).

Jakarta, Idola 92.6 FM-Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa cadangan beras pemerintah telah mencapai 5,37 juta ton per 18 Mei 2026.

Oleh karena itu, ia menyebut posisi stok beras pemerintah saat ini merupakan level tertinggi yang pernah diraih Indonesia sejauh ini.

“Cadangan beras sampai dengan 18 Mei mencapai 5,37 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” jelas Sudaryono dalam Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (19/8).

Menurut Sudaryono, capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif Perum Bulog dalam menyerap beras dan setara beras sepanjang tahun ini.

Sejak awal tahun hingga 18 Mei 2026, ia menyebut Bulog telah merealisasikan pengadaan sebesar 2,8 juta ton, atau sekitar 70 persen dari target penyerapan tahun ini sebesar 4 juta ton.

Berdasarkan capaian tersebut, ia memproyeksikan penyerapan beras dan setara beras Bulog hingga akhir semester I 2026 dapat mencapai 3,3 juta ton, atau sekitar 82 persen dari target tahunan.

“Angka ini (proyeksi semester I) naik 25,54 persen dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu 2,65 juta ton,” tambahnya.

Dengan demikian, Sudaryono optimistis target penyerapan beras tahun ini dapat tercapai mengingat Indonesia masih memiliki potensi panen yang cukup tinggi.

Sebagai gambaran, ia mengatakan bahwa potensi luas panen di Mei bisa mencapai 929 ribu hektare (ha) sementara potensi luas panen di Juni diproyeksikan menyentuh 841 ribu ha.

Oleh karena itu, ia meyakini penyerapan beras pada semester II akan membantu pemerintah mencapai target pengadaan sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah.

“Pada Juli hingga Desember, target pengadaan sebesar 670 ribu ton, atau naik 24,16 persen dari tahun sebelumnya,” pungkas dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Jelang puncak haji yang berlangsung di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), pemerintah memberi perhatian pada penyiapan konsumsi hingga pembentukan Tim Khusus Mina.

Puncak haji akan berlangsung pada 8 hingga 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau pada 25 hingga 30 Mei 2026.

Puncak haji di Armuzna menjadi fase terpenting dan terberat dalam ibadah haji. Di fase ini jemaah melakukan wukuf (berdiam diri di Arafah), mabit (bermalam di Muzdalifah dan Mina), dan melempar jumrah (di Mina).

Konsumsi siap santap

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI Maria Assegaff mengatakan konsumsi menjadi salah satu yang menjadi perhatian jelang puncak haji.

Maria menjelaskan, fase Armuzna merupakan periode yang sangat padat dan membutuhkan kesiapan layanan yang cepat, aman, dan terukur, termasuk dalam penyediaan makanan bagi jemaah.

“Karena itu, layanan konsumsi harus dipastikan berjalan baik. Bagi kami, konsumsi bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi bagian penting dari ikhtiar menjaga kesehatan dan stamina jemaah agar dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk,” ujar Maria, dikutip Selasa (19/5).

Pemerintah menyiapkan skema katering ready to eat atau makanan siap santap untuk mendukung layanan konsumsi jelang, selama, hingga pasca-puncak haji. Skema ini dipilih dengan mempertimbangkan kecepatan distribusi, kemudahan konsumsi bagi jemaah, daya tahan makanan di tengah mobilitas tinggi, serta pemenuhan standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan.

“Makanan siap santap ini disiapkan dengan cita rasa nusantara agar lebih sesuai dengan selera jemaah Indonesia. Selain aman dan higienis, kami ingin makanan yang diterima jemaah juga familiar dan nyaman dikonsumsi,” jelas Maria.

Selama fase Armuzna, jemaah haji Indonesia akan memperoleh total 15 porsi makanan dengan cita rasa nusantara yang disediakan oleh pihak syarikah. Selain itu, disiapkan enam porsi makanan pada fase pra-Armuzna pada 7 dan 8 Dzulhijjah, serta pasca-Armuzna pada 13 Dzulhijjah, atau bertepatan dengan 24, 25, dan 30 Mei 2026.

Bentuk Tim Khusus Mina

Jelang puncak haji, pemerintah juga membentuk Tim Khusus (Timsus) Mina. Tim yang dibentuk Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi ini bertugas mengoptimalkan layanan pelindungan serta pembinaan bagi jemaah haji, khususnya lansia dan yang sakit.

Koordinator Bidang Satuan Operasi Arafah Muzdalifah dan Mina (Satop Armuzna) dan Pelindungan Jemaah PPIH Arab Saudi, Harun Arrasyid Usman, menjelaskan tim ini beranggotakan personel Pelindungan Jemaah (Linjam) yang berpengalaman karena telah bertugas minimal satu kali pada operasional haji sebelumnya.

“Rekan-rekan ini diberangkatkan pada 8 Dzulhijjah malam dan langsung menuju Mina tanpa melalui Arafah. Dengan skema ini, tenaga mereka dinilai masih fresh untuk langsung memberikan bantuan maksimal saat jemaah haji tiba,” ujar Harun usai mengecek jalur pergerakan dari Mina menuju Jamarat, Minggu (17/5).

Harun memaparkan, tugas pokok Timsus Mina meliputi pengawasan, penyambutan, serta pemantauan pergerakan jemaah haji yang baru tiba dari Muzdalifah menuju Jamrah Aqobah.

Selain itu, mereka juga bersiap menyambut jemaah haji yang mengambil skema murur atau melintas dari Arafah. Fase kedatangan di Mina merupakan waktu yang sangat krusial karena berpotensi memicu kepadatan dan kelelahan fisik yang tinggi.

Jaga kesehatan dan atur tenaga

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak berpesan kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan, mengatur tenaga, dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.

“Fase puncak haji sudah semakin dekat. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk benar-benar menjaga kesehatan, memperbanyak istirahat, dan mengikuti arahan petugas. Fokus utama kita adalah memastikan jemaah dapat menjalani wukuf di Arafah dan seluruh rangkaian puncak haji dengan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Dahnil juga memastikan pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga pelindungan jemaah.

“Semua petugas harus bergerak dalam satu komando. Pelayanan kepada jemaah, khususnya lansia dan jemaah risiko tinggi, harus cepat, responsif, dan tidak boleh berbelit. Kami akan mengawasi langsung agar seluruh layanan berjalan sesuai standar,” kata dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa hingga saat ini sedikitnya sepuluh kapal telah dikonfirmasi ditangkap termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.

Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Andi Angga Prasadewa yang berada di kapal Josef sebagai delegasi GPCI – Rumah Zakat.

“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Yvonne.

Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono alias Abeng hingga saat ini masih terus diupayakan untuk dihubungi guna mengetahui status kapal, termasuk kondisi Bambang Noroyono di kapal tersebut.

“Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional,” lanjutnya.

Yvonne juga menegaskan bahwa pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat.

“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” ujarnya.

Sejak awal Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan para WNI.

Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Bank Indonesia menyatakan cadangan devisa Indonesia masih lebih dari cukup untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing guna menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI telah meningkatkan intensitas intervensi di pasar valuta asing, baik melalui pasar spot, lindung nilai, maupun forward. Namun demikian, menurut Perry, cadangan devisa masih berada di atas metrik Assessing Reserve Adequacy (ARA) yang ditetapkan Dana Moneter Internasional (IMF).

Adapun menurutnya, saat ini skor metrik ARA Indonesia masih di atas 100, yang merupakan batas bawah aman minimum.

“Jadi, kami pastikan cadangan devisa lebih dari cukup. Masih lebih dari cukup, sehingga dosis intervensinya kami naikkan,” ujar Perry dalam Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5).

Ia melanjutkan bahwa intervensi di pasar valuta asing merupakan salah satu langkah BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain intervensi pasar, BI juga meningkatkan tingkat imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi 6,41 persen untuk mendukung arus masuk modal asing (capital inflow).

Menurut Perry, kebijakan tersebut dinilai cukup efektif, tercermin dari arus masuk modal bersih melalui SRBI yang mencapai USD 105,16 miliar secara tahun kalender hingga 18 Mei 2026.

“Kenapa kami meningkatkan bunga SRBI? Supaya net inflow masih terjadi. Alhamdulillah itu mencatat inflow, sehingga menambah pasokan valas di dalam negeri,” tambahnya.

Selain itu, Perry mengatakan BI juga telah memperluas transaksi yuan-rupiah di pasar domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

BI, lanjut dia, juga akan menurunkan batas pembelian dolar AS tunai di pasar domestik tanpa underlying dari sebelumnya USD 50 ribu per pelaku per bulan menjadi USD 25 ribu mulai Juni mendatang.

“Hal ini kami lakukan supaya yang beli dolar AS adalah yang betul-betul membutuhkan,” pungkas Perry. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih memiliki ruang untuk kembali menguat dalam beberapa bulan ke depan.

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kompak menilai pelemahan yang terjadi saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan faktor musiman, bukan karena persoalan fundamental ekonomi domestik.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan lantaran kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik.

Menurut dia, pemerintah saat ini lebih fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga.

“Nanti kita perbaiki (pelemahan Rupiah). Sekarang fondasi ekonominya bagus, itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Nanti kita juga akan masuk ke bond market mulai hari ini,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (18/5).

Ia mengatakan, sebagian sentimen negatif yang membayangi rupiah muncul karena kekhawatiran bahwa kondisi saat ini menyerupai krisis 1997–1998. Namun, Purbaya menilai situasinya sangat berbeda.

Pandangan serupa juga disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Perry menjelaskan, penguatan dolar AS terhadap rupiah saat ini sebagian besar dipicu faktor musiman. Karena itu, tekanan terhadap rupiah diperkirakan hanya bersifat sementara.

“Penguatan dolar AS ini terjadi karena faktor demand, biasanya untuk kebutuhan jemaah haji, pembayaran deviden, pembayaran utang,” ujar Perry di Gedung DPR RI.

BI meyakini tekanan tersebut akan mereda pada semester kedua tahun ini. Berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir, nilai tukar rupiah biasanya mulai menguat pada periode Juli hingga September.

“Dari pengalaman, Juli-Agustus-September akan menguat dan kami meyakini akan kembali ke range 16.200–16.800 per dolar AS, sesuai asumsi makro di APBN,” kata Perry.

Keyakinan itu juga menjadi dasar BI untuk tetap menjaga stabilitas pasar keuangan tanpa mengganggu likuiditas di dalam negeri.

Perry menegaskan, bank sentral siap melakukan langkah lanjutan untuk memperkuat rupiah apabila diperlukan.

Perry menambahkan, BI juga belajar dari pengalaman krisis 1997–1998. Saat itu, fokus besar pada stabilisasi rupiah justru berujung pada pengetatan likuiditas yang memperburuk kondisi ekonomi.

“Kami tidak mau itu, makanya beli SBN ke pasar sekunder. Ini sekaligus upaya agar tidak tidak kekeringan likuiditas, dan bagian ini untuk menarik inflow,” tegas Perry.

Dengan kombinasi fundamental ekonomi yang dinilai masih kuat serta pola musiman yang diperkirakan akan mereda dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah dan BI optimistis tekanan terhadap rupiah tidak akan berlangsung lama dan mata uang Garuda masih berpeluang kembali menguat. (her/dav)