Category: Nasional

JAKARTA – Posisi Kapolda Metro Jaya naik satu tingkat lebih tinggi. Kini, posisi tersebut dijabat perwira tinggi (pati) dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen).

Kapolda Metro Jaya sebelumnya dijabat oleh Irjen atau jenderal bintang dua. Setelah adanya peningkatan, posisi tersebut ditempati jenderal bintang tiga.

Baca Juga: Profil Irjen Pol Asep Edi Suheri Ditunjuk Jadi Kapolda Metro Jaya

Berdasarkan sumber, jabatan Kapolda Metro Jaya tetap diisi oleh perwira tinggi Asep Edi Suheri . Asep Edi yang sebelumnya berpangkat Irjen, kini berpangkat Komjen.

Mabes Polri malam ini sudah menggelar Korps Raport terkait kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Asep Edi Suheri. Namun, pihak Mabes Polri belum menjawab konfirmasi melalui pesan tertulis dari SindoNews terkait dengan hal tersebut.

Instagram Polda Metro Jaya pada Rabu (13/5/2026) malam ini sudah mengunggah ucapan selamat atas kenaikan pangkat Asep Edi Suheri dari Irjen menjadi Komjen.

(zik)

JAKARTA – Dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas SDM sebagai salah satu kunci untuk menghadapi persaingan global. Pertumbuhan industri yang pesat, serta meningkatnya investasi asing mendorong kebutuhan akan talenta unggul, khususnya bagi mereka yang memiliki pengalaman internasional.

Menjawab kebutuhan tersebut, Bosshire kembali menyelenggarakan Pulang Indonesia. Sebuah job fair terbesar untuk pelajar Indonesia di China sebagai wadah yang menghubungkan talenta Indonesia di luar negeri dengan peluang karier di Tanah Air.Baca juga: Kondisi Angkatan Kerja RI: 7,2 Juta Pengangguran, 98,58 Juta Bekerja Penuh Waktu, Freelance 38,35 Juta

Tahun ini, Pulang Indonesia 2026 sukses diselenggarakan di lima kota besar di China yakni Shanghai, Hangzhou, Xiamen, Beijing, hingga Guangzhou. Kegiatan ini mencuri perhatian lebih dari 1.000 mahasiswa Indonesia dan 50 lebih perusahaan terkemuka yang ikut terlibat.

Rangkaian acara berlangsung interaktif, mempertemukan peserta dengan berbagai perwakilan industri secara langsung. Dalam sesi tersebut, sejumlah perusahaan menyoroti meningkatnya kebutuhan akan talenta dengan perspektif global, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin kompetitif.

Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari perwakilan pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari hadirnya Minister Counsellor Kedubes RI di China Irwansyah Mukhlis dan Konjen RI di Shanghai Berlianto Situngkir. Keduanya juga memberikan sambutan.

JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengapresiasi langkah Astra yang terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif. Termasuk berbagai inisiatif yang mendukung pengembangan kepemimpinan perempuan.

Salah satu inisiatif tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Astra Women Network 2026 bertema “Women Empowered: From Empowerment to Impact” yang berlangsung di Menara Astra, Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026.

Tema ini mencerminkan semangat pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada terbukanya kesempatan untuk berkembang, tetapi melalui kontribusi dan dampak nyata bagi lingkungan, perusahaan, dan bangsa.

Baca juga: Astranauts 2026, Akselerasi Transformasi Digital dan Efisiensi untuk Perkuat Ekonomi

Hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan Direktur Astra Gita Tiffani Boer serta Eksekutif Astra dan Grup Astra yang memberikan semangat kepada perempuan di Indonesia termasuk Perempuan Astra untuk senantiasa berdaya dan memberikan manfaat bagi sekitarnya.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Astra Women Network 2026 yang secara konsisten menghadirkan ruang kolaborasi, pembelajaran, dan penguatan kapasitas perempuan Indonesia,” ujar Diana, Rabu (13/5/2026).

JAKARTA – Wacana mengenai perlunya pembatasan jabatan Kapolri kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah pengamat hukum menilai tidak diperlukan aturan baru yang secara khusus membatasi jabatan Kapolri, karena pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan konstitusional Presiden.

Akademisi sekaligus pengamat hukum dan kepolisian Edi Hasibuan mengatakan, sistem ketatanegaraan Indonesia telah memberikan ruang yang jelas kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menentukan figur Kapolri sesuai kebutuhan organisasi dan situasi nasional.

Baca juga: Mahfud: Rekomendasi Komisi Reformasi Polri Ingin Ciptakan Polisi Sipil

“Sejauh ini, aturan hanya memberikan pedoman bahwa Presiden akan ganti Kapolri ketika memasuki masa pensiun atau Presiden menilai Kapolri tidak mampu lagi menjalankan tugasnya,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Anggota Kompolnas 2012-2016 ini menyebutkan mekanisme yang berlaku saat ini sudah cukup karena pengangkatan Kapolri tetap harus melalui persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Dengan demikian, terdapat mekanisme checks and balances yang menjamin proses berjalan secara demokratis dan akuntabel.

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pendalaman atas temuan yang muncul dalam evaluasi internal.

Sebelumnya, Gus Ipul telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi kerawanan korupsi khususnya dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini dilakukan setelah anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar menjadi sorotan publik.

Baca juga: Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Jadi Sorotan, KPK Lakukan Kajian

Dua pejabat yang dibebastugaskan sementara yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan efektivitas proses investigasi yang tengah berjalan. “Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskan tugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

JAKARTA – Sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook dan chrome device management (CDM) dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dimulai Rabu (13/5/2026) sore. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan kesiapannya untuk membacakan surat tuntutan.

Jaksa mengungkap surat tuntutan setebal 1.597 halaman itu kemudian akan diserahkan kepada majelis hakim. Jaksa menyebut surat tuntutan itu berisi fakta persidangan, analisis fakta, analisis yuridis, dan kesimpulan.

“Mengingat requisitor surat tuntutan ini setebal 1.597 halaman, yang secara sistematis kami susun dari pendahuluan, fakta persidangan, analisa fakta, analisa yuridis, dan kesimpulan,” kata jaksa Roy Riady di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga: Hari Ini Nadiem Makarim Dijadwalkan Hadapi Sidang Tuntutan

Jaksa lantas meminta agar surat tuntutan yang dibacakan hanya poin-poin dalam surat tuntutan berupa pendahuluan dan analisis yuridis. Permohonan itu disetujui oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah.

“Baik ya. Yang jelas pada intinya kan sudah termuat lengkap, ya. Mungkin juga nanti di analisa yuridis terhadap doktrin, pendapat-pendapat saya kira nggak perlu dibacakan,” kata Purwanto S Abdullah.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Aktivitas ekonomi dan layanan publik di tiga provinsi di Sumatra yang terdampak bencana mulai menunjukkan pemulihan secara bertahap.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5). “Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur,” ujarnya.

Qodari menjelaskan, salah satu indikator pemulihan terlihat dari kembali beroperasinya pasar rakyat di wilayah terdampak. Dari total 210 pasar rakyat, sebanyak 196 pasar atau 93,3 persen telah kembali beroperasi.

Di Aceh, 114 dari 127 pasar atau sekitar 89 persen telah kembali aktif. Sementara itu, di Sumatra Utara, 56 dari 57 pasar atau 98,2 persen telah beroperasi. Adapun di Sumatra Barat, seluruh 26 pasar rakyat telah kembali berjalan normal.

Meski demikian, pemerintah mencatat masih terdapat 13 pasar di Aceh dan satu pasar di Sumatra Utara yang belum beroperasi.

Pemulihan ekonomi juga tercermin dari aktivitas UMKM berbasis digital. Qodari mengatakan, pemerintah mencatat total transaksi e-commerce UMKM di tiga provinsi terdampak selama periode 22 Januari hingga 23 April 2026 mencapai Rp13,2 triliun.

Selain itu, Qodari menyampaikan sebanyak 193.703 debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak bencana dengan total outstanding Rp11,22 triliun telah teridentifikasi per 10 Maret 2026.

Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyiapkan kebijakan restrukturisasi kredit serta pendampingan pemulihan usaha bagi pelaku UMKM.

Di sektor sosial dan keagamaan, pemulihan juga terus berlangsung. Sebanyak 1.558 dari 1.593 rumah ibadah atau 97,8 persen telah kembali beroperasi.

Qodari mengungkapkan, Kementerian Agama turut menyalurkan bantuan rehabilitasi masjid dan musala senilai Rp5 miliar untuk 132 unit rumah ibadah. Khusus di Sumatra Utara, dua unit bantuan masih dalam proses penyaluran karena lokasi rumah ibadah sedang direlokasi ke kawasan yang lebih aman.

Lebih lanjut, Qodari mengatakan secara keseluruhan terdapat empat capaian mendasar yang telah dirasakan masyarakat terdampak bencana.

“Secara keseluruhan, ada empat capaian mendasar yang sudah dirasakan masyarakat terdampak,” katanya.

Pertama, kepastian ekonomi keluarga dinilai tetap terjaga melalui tiga instrumen bantuan keuangan dengan total nilai lebih dari Rp1,42 triliun.

Kedua, layanan dasar seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, listrik, dan BTS disebut hampir sepenuhnya pulih.

Ketiga, konektivitas nasional telah kembali tersambung.

Keempat, aktivitas ekonomi mulai bergerak kembali, yang ditandai dengan transaksi UMKM mencapai Rp13,2 triliun serta kembali beroperasinya 196 dari 210 pasar rakyat di wilayah terdampak. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 61,99 juta orang. Angka tersebut setara dengan 74,8 persen dari target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun ini.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan capaian tersebut didasarkan pada data Badan Gizi Nasional (BGN) per 12 Mei 2026 dan mencerminkan upaya konkret pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.

“Ini mencerminkan kerja nyata yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo yaitu jutaan anak Indonesia sudah terlayani MBG,” jelas Qodari dalam konferensi pers Bakom, Rabu (13/5).

Selain itu, ia menjelaskan bahwa seluruh penerima manfaat kini dilayani oleh 28.390 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan 15.735 di antaranya, atau sekitar 55,42 persen, telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Lebih lanjut, Qodari mengatakan bahwa pengelolaan program MBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat memang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola MBG dari hulu ke hilir.

Penguatan itu mencakup perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan.

Seluruh langkah tersebut dilakukan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.

“Pemerintah memahami bahwa program sebesar MBG membutuhkan penyempurnaan secara terus-menerus. Karena itu, setiap masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi perhatian pemerintah,” pungkas dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan akuntabel.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam konferensi pers mingguan di kantor Badan Komunikasi RI, Jakarta, Rabu (13/5), menyampaikan bahwa terdapat empat langkah penguatan tata kelola program prioritas nasional yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita di seluruh Indonesia.

Pertama, penguatan verifikasi dan validasi penerima manfaat. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025, pendataan penerima manfaat bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama untuk peserta didik, serta data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Verifikasi dan validasi dilakukan masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui koordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas/posyandu, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta bidan desa.

Kedua, standardisasi kualitas dan nilai gizi menu. Seluruh SPPG diwajibkan mengacu pada angka kecukupan gizi (AKG) harian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, yakni 20–25 persen AKG untuk makan pagi atau 30–35 persen AKG untuk makan siang. Menu MBG harus terdiri atas makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, dan buah.

Selain itu, setiap SPPG wajib memeriksa mutu secara fisik melalui uji organoleptik yang mencakup warna, rasa, aroma, dan tekstur sebelum makanan dikonsumsi penerima manfaat.

Ketiga, penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG. BGN melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG. Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara karena tidak memenuhi standar.

Keempat, penguatan mekanisme pengaduan publik. BGN mengoperasikan Call Center Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 sebagai kanal pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Sepanjang 2026, jumlah aduan yang masuk tercatat sebanyak 3.615 laporan.

“Dalam penguatan tata kelola ini, pemerintah memegang tiga prinsip yang sederhana namun tegas, yaitu akurasi sasaran, mutu layanan, dan akuntabilitas. Artinya, penerima manfaat harus tepat, menu harus memenuhi standar gizi, dan setiap SPPG harus bisa diawasi serta dievaluasi secara terbuka,” kata Qodari.

Tak hanya itu, Qodari juga menegaskan pemerintah akan memperkuat tata kelola di bidang perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, prosedur operasi standar (SOP) higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan.

Menurut Qodari, penguatan tata kelola menjadi penting mengingat MBG dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia pun menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat demi penyempurnaan program.

Berdasarkan data BGN per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8 persen dari total target 82,9 juta penerima manfaat.

Sementara itu, jumlah SPPG yang terdata sebanyak 28.390 unit, dengan 15.735 SPPG atau 55,42 persen di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Qodari menambahkan pemerintah akan terus melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola MBG secara berkala kepada publik.

“Pemerintah berkomitmen melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik, sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara” ujarnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya akses terhadap makanan bergizi hingga membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5).

“MBG bukan sekadar program makan siang. Ada dampak nyata yang sudah dan akan terus dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Qodari menjelaskan, pada Januari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan Laporan Hasil Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis.

Hasil survei menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator utama terkait manfaat program bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan BPS, kemudahan masyarakat dalam memperoleh makanan bergizi meningkat dari 81,4 persen menjadi 84,1 persen.

Selain itu, perilaku konsumsi makanan bergizi juga mengalami peningkatan, dari 80,3 persen menjadi 84,1 persen.

Tak hanya itu, program tersebut dinilai membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya kebutuhan harian. Persentase masyarakat yang merasa terbantu dalam menyiapkan makan siang meningkat dari 75,4 persen menjadi 78,3 persen.

Lebih lanjut, data BPS menunjukkan persentase masyarakat yang merasakan pengeluaran sehari-hari menjadi lebih ringan naik dari 73,6 persen menjadi 75,9 persen.

Pada kesempatan yang sama, Qodari menyebut pemerintah juga mencatat peningkatan kualitas pelaksanaan program, terutama dari sisi menu makanan yang diberikan kepada siswa.

Hal itu tercermin dari meningkatnya persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi makanan MBG.

“Persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi MBG meningkat dari 66,9 persen pada Juli 2025 menjadi 69,8 persen pada November 2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas menu dan cita rasa secara berkala,” ungkapnya.

Selain berdampak pada penerima manfaat, Qodari menyampaikan bahwa program MBG turut memberikan efek positif terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok penyediaan makanan bergizi.

Pemerintah mencatat mayoritas pemasok (supplier) program mengalami kenaikan penjualan selama periode pelaksanaan.

“Selama periode Januari–Oktober 2025, sebanyak 85,6 persen supplier MBG mencatat kenaikan nilai penjualan,” katanya.

Capaian data BPS tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha lokal dan sektor pangan nasional. (her/dav)