Category: Nasional

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam. Kedatangannya ini terkait dirinya yang tengah dicari KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar).

Pantauan SindoNews di lokasi, Silmy terlihat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 22.38 WIB dengan mengenakan batik cokelat.

Dalam kesempatan tersebut, ia dikawal kurang lebih tiga ajudan. Sempat terjadi aksi saling dorong antara ajudannya dengan awal media yang sudah menunggunya.

Setelah melengkapi administrasi di meja resepsionis, Silmy kemudian beranjak ke lantai dua Gedung Merah Putih KPK untuk menjelani pemeriksaan.

Sebelumnya, KPK menyatakan mengantongi informasi keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim yang tengah dicari terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Barat (Jakbar).

JAKARTA – Relawan Jokowi, Relly Reagen menyebutkan, tudingan ijazah palsu yang disampaikan Roy Suryo Cs terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menguras energi. Pasalnya, tudingan itu disampaikan Roy Suryo Cs sudah lebih dari 1 tahun lamanya.

“Kita melakukan pembelaan terhadap Pak Jokowi, kurang lebih satu tahun lebih dari tahun lalu. Ini cukup menguras energi, dan banyak persoalan bangsa lain yang lebih besar bisa jadi pemikiran kita sama-sama,” ujarnya pada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, kasus yang menjerat Roy Suryo Cs sebagai tersangka itu sudah memasuki tahap P21. Maka, sudah sepatutnya kasus itu segera dilimpahkan ke Kejaksaan agar persoalan itu tidak berlarut-larut di kemudian hari.

“Tahap 2 sudah lengkap, P21, sudah kurang lebih satu tahun lebih, berlarut-larut, dan Alhamdulillah Polri kemarin telah menetapkan P21, dan kami sebetulnya relawan bela Pak Jokowi itu untuk mengimbangi atau melakukan argumentasi apa yang disampaikan Roy dan kawan-kawan selama kurang lebih satu tahun lebih. Kita minta rasa keadilan yang sama,” tuturnya.

Dia menerangkan, kasus itu jangan sampai mandek karena telah P21, apalagi Pelapor dalam kasus tersebut merupakan mantan Presiden RI. Sehingga, ke depan jangan sampai ada lagi Roy Suryo-Roy Suryo lainnya yang melakukan tudingan tanpa dasar pada mantan pemimpin yang telah sangat berjasa bagi negaranya.

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim di Jalan Brawijaya Nomor 5, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026) malam. Berdasarkan pantauan SindoNews di lokasi, penyidik masuk ke dalam rumah Silmy Karim.

Terlihat beberapa orang yang mengaku dari KPK meminta masyk ke dalam kepada petugas yang menjaga rumah Silmy.

Terlihat pula mobil Innova Hitam yang tertahan di depan Rumah Silmy Karim. Diduga kendaraan dari KPK.

Hingga kini, penyidik masih berada di dalam rumah. Belum ada keterangan terkait proses ini.

Sebelumnya, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam.

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan isi hatinya usai mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo mengaku sedih karena terpaksa mengganti orang-orang yang disayangi dan dipercayainya untuk mengemban tugas berat.

Sebelumnya, Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN. Kemudian, Wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Bahkan kini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca juga: Dugaan Korupsi MBG, Dadan Hindayana Cs Diduga Dapat Setoran Miliaran Rupiah per Hari

“Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih, karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat,” kata Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026).

JAKARTA – Tindakan tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026 dinilai sebagai bukti nyata komitmen Korps Adhyaksa dalam mengeksekusi visi besar Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi di Tanah Air. Menurut Pengamat Politik Ujang Komarudin, respons cepat yang ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan merupakan langkah hukum yang sangat positif dalam mengusut tuntas setiap indikasi penyimpangan di jajaran kementerian maupun Lembaga (K/L).

“Tentu tugas besar bangsa ini adalah pemberantasan korupsi, dan pak presiden punya tugas itu. Selain janji kampanye tetapi fakta dan kenyataannya kita masih negara korup di dunia. Oleh karena itu, saya melihat dan respons positif bagus, kalau ada dugaan korupsi baik itu di K/L termasuk BGN ya kalau bahasa saya harus dicari bukti-buktinya untuk diseret ke pengadilan,” ujar Ujang, Rabu (3/6/2026).

Kecepatan Kejaksaan dalam bergerak di kasus BGN ini juga mempertegas posisinya sebagai institusi penegak hukum utama yang diandalkan oleh kepala negara. Berbeda dengan lembaga ad hoc, Kejaksaan bergerak di atas rel prosedur formal yang kuat guna memastikan supremasi hukum berjalan tanpa hambatan birokrasi.

Baca juga: Dugaan Korupsi MBG, Dadan Hindayana Cs Diduga Dapat Setoran Miliaran Rupiah per Hari

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakilnya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026. Kejagung menyebut Dadan Hindayana dkk terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) dalam program MBG.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, sejatinya program MBG dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima.

Namun, dalam pelaksanaannya, banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Syarief menyebut yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Baca Juga: Dadan Hindayana dan 2 Eks Wakil Kepala BGN Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG

“Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka,” kata Syarief dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026).

JAKARTA – Sidang Gugatan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlangsung ke tahap pembuktian dan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (3/6/2026). Hadir sebagai saksi Ermalena selaku Ketua Steering Committe (SC) Muktamar X PPP dan Arya Permana Graha selaku Ketua Organizing Committee (OC).

Penggugat M. Thobahul Aftoni yang diberikan kesempatan sempat bertanya ke saksi tergugat yaitu Ermalena dan mendapat keterangan bahwa saksi mengaku setelah selesai sidang Paripurna I dengan agenda Pembahasan Jadwal Acara dan Tata Tertib Muktamar di Krakatau Ballroom lantai 1 hotel Mercure Ancol Jakarta.

Kemudian sidang dilanjutkan di lantai 10 kamar presiden suite yaitu sidang paripurna II Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban DPP PPP dan Pandangan Umum dan Penilaian tertulis oleh DPW dan DPC PPP se-Indonesia.

Baca juga: PN Jakpus Tolak Gugatan soal SK DPW PPP Jawa Barat, Kepengurusan UU-Agus Solihin Dinyatakan Sah

“Ya kami melaksanakan persidangan Muktamar X di kamar presiden suite lantai 10, dan kami borong seluruh kamar lantai 10 untuk persidangan Muktamar,” ungkap Ermalena.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Sumatera. Hal itu dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru.

“Di mana KPK kemudian menerbitkan Sprindik baru per Mei 2026,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (3/6/2026).

KPK belum menetapkan tersangka dalam sprindik baru ini. Sejalan dengan itu, tim penyidik Lembaga Antirasuah mulai menjadwalkan pemanggilan saksi.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi DJKA, KPK Telusuri Penyerahan Fee ke Pihak Kemenhub

Pada Selasa, 2 Juni 2026, KPK menjadwalkan pemeriksaan dua orang saksi, yakni Farah Dina Eka Syamriati selaku PNS BTP Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Anisah selaku Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana kini digantikan oleh Nanik S. Deyang.

Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari.

Prasetyo Hadi menyampaikan pergantian ini diambil Prabowo setelah mengevaluasi kinerja BGN selama satu setengah tahun atau sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergulir sejak awal 2025.

“Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/6) malam.

Prasetyo menjelaskan Prabowo menerima berbagai masukan dari kementerian dan lembaga terkait, masyarakat, serta para penerima manfaat program MBG. Berdasarkan evaluasi, Prabowo memutuskan mengganti pimpinan BGN.

Selain Kepala BGN Dadan Hindayana, dua wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya juga diganti. Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

Pemerintah berharap jajaran pimpinan baru BGN bisa segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan kepemimpinan yang baru, kita berharap pelaksanaan program-program prioritas dapat semakin dipercepat, kinerja organisasi semakin baik, tata kelola semakin kuat. Serta manfaat yang dirasakan masyarakat semakin nyata, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia,” ucap Prasetyo.

Dia menegaskan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu jalannya seluruh program BGN, khususnya program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. (her/dav)