China

Ketua Partai Kuomintang (KMT) Taiwan, Zheng Liwen, baru-baru ini menyambangi Daratan Utama China, mengklaim membuka ruang perdamaian dan menolak kemerdekaan Taiwan berdasarkan “Konsensus 1992”. Kunjungan ini, menurut Zheng, membuktikan hubungan lintas Selat tidak harus berujung perang.

Namun, pengamat hubungan internasional menyentak narasi damai tersebut. Kunjungan ini bukan dialog setara, melainkan “kontak struktural” dalam sistem kekuasaan yang timpang, tegas Ass. Prof. Harryanto Aryodiguno dari President University. Beijing memanfaatkan kunjungan oposisi Taiwan untuk memperkuat klaimnya, sementara ilusi perdamaian menutupi dominasi China.

Klaim Perdamaian yang Dipertanyakan

Zheng Liwen secara terbuka menegaskan kunjungannya berlandaskan “Konsensus 1992” dan penolakan terhadap kemerdekaan Taiwan. Ia bahkan merujuk pada kunjungan mantan Perdana Menteri Lien Chan pada 2005 dan masa pemerintahan Presiden Ma Ying-jeou sebagai preseden stabilitas lintas Selat. KMT memposisikan Konsensus 1992 sebagai fondasi utama perdamaian, sebuah narasi yang secara strategis selaras dengan kepentingan Beijing.

Analisis tajam Harryanto Aryodiguno menelanjangi ilusi dialog ini. Interaksi politik lintas Selat, dalam pandangannya, bukanlah pertemuan dua pihak yang setara. Ini adalah manifestasi ketimpangan kekuatan yang mendasar, di mana satu pihak – Beijing – memegang kendali penuh atas kekuasaan negara, institusi, dan sumber daya, sementara pihak lain – KMT – hanyalah partai oposisi di Taiwan.

Beijing secara konsisten menggunakan setiap interaksi politik lintas Selat sebagai peluang strategis untuk memaksakan agendanya. Kunjungan Zheng Liwen, meskipun dikemas sebagai inisiatif perdamaian, justru menjadi alat bagi China untuk menegaskan kedaulatannya atas Taiwan tanpa perlu berkompromi dengan pemerintah yang berkuasa di Taipei. Ini adalah taktik “pecah belah dan kuasai” di tingkat diplomatik.

Bentuk “Kontak Struktural” yang Timpang

Harryanto Aryodiguno menyoroti “ketimpangan mendasar dalam hal posisi politik.” Beijing, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, merepresentasikan kekuasaan negara secara utuh. Mereka mengendalikan semua aspek institusional dan sumber daya. KMT, sebaliknya, adalah partai oposisi yang tidak memegang kendali pemerintahan di Taiwan. Dialog semacam ini secara inheren cacat, tidak pernah bisa mencapai kesetaraan substansial.

Kunjungan Zheng Liwen, dengan demikian, berfungsi lebih sebagai legitimasi eksternal bagi klaim Beijing atas Taiwan daripada sebagai upaya tulus membangun jembatan perdamaian yang berkelanjutan. Ketika partai oposisi Taiwan mengadopsi narasi Beijing tentang “Konsensus 1992,” mereka secara tidak langsung melemahkan posisi pemerintah Taiwan yang sah.

Penilaian Kritis dari Pakar

“Interaksi semacam ini sesungguhnya bukanlah dialog yang setara,” tegas Harryanto Aryodiguno. Ia menambahkan, “melainkan bentuk ‘kontak struktural’ dalam sistem kekuasaan yang tidak seimbang.” Penilaian ini menelanjangi retorika perdamaian yang seringkali menyertai kunjungan semacam itu, mengungkap dinamika kekuatan yang sebenarnya.

Ia melanjutkan, “Terdapat ketimpangan mendasar dalam hal posisi politik. Pemerintah China yang ada di Beijing, yang dipimpin oleh Xi Jinping, merepresentasikan kekuasaan negara secara penuh, baik dari sisi institusional maupun sumber daya.” Ini adalah inti dari mengapa setiap “dialog” lintas Selat yang melibatkan oposisi Taiwan selalu menguntungkan Beijing.

Kritik ini menyiratkan bahwa kunjungan Zheng Liwen, meskipun mungkin didorong oleh niat baik dari KMT, secara faktual memperkuat posisi Beijing dan melemahkan argumen Taiwan untuk kedaulatan yang lebih besar. Ini adalah permainan politik di mana Taiwan, melalui perwakilan oposisinya, tanpa sadar menjadi bidak dalam strategi China.

Latar Belakang Ketegangan Lintas Selat

Partai Kuomintang, yang pernah berkuasa di Daratan China sebelum kalah dari Partai Komunis China pada 1949, kini menjadi partai oposisi utama di Taiwan. Berbeda dengan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, KMT cenderung memiliki kebijakan yang lebih akomodatif terhadap Beijing, terutama terkait prinsip “Satu China” dan “Konsensus 1992”. Ketegangan lintas Selat Taiwan terus membayangi kawasan, dengan Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi pembangkang yang harus disatukan, bahkan dengan kekuatan militer.