Dukung Wajib Belajar 13 Tahun Jateng Terus Kembangkan Paud Emas
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat dukungan terhadap program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah pusat, termasuk satu tahun pendidikan prasekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan program PAUD Emas (PAUD Berbasis Masyarakat untuk Generasi Indonesia Emas), yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
Bunda PAUD Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin mengatakan, PAUD Emas dirancang sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan angka partisipasi anak usia 0-6 tahun, dalam layanan pendidikan prasekolah.
Program itu sekaligus menjadi implementasi visi “Ngopeni Bocah, Nglakoni Wajib Setahun Prasekolah” Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak di wilayah Jawa Tengah.
Menurut Nawal, penguatan peran masyarakat menjadi sangat penting, karena sekitar 90 persen satuan PAUD di Jateng saat ini dikelola oleh pihak swasta, dan tumbuh dari inisiatif masyarakat.
“Pada saat ini 90 persen PAUD di Jawa Tengah masih didominasi pihak swasta. Sehingga kita menghadirkan program PAUD yang tumbuh dari bawah, dari swadaya masyarakat,” katanya, saat menghadiri kegiatan Praktik Pembelajaran Mendalam, Coding, dan Robotic bagi tenaga pendidik PAUD di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Rabu (3/6/2026).
Bahkan, imbuh Nawal, pendekatan berbasis masyarakat terbukti mampu meningkatkan akses PAUD. Dalam kurun waktu satu tahun, angka partisipasi anak usia 0-6 tahun yang belajar di satuan PAUD meningkat dari 47 persen pada 2024, menjadi 53 persen pada 2025.
Dijelaskan, peningkatan itu tidak lepas dari tumbuhnya berbagai lembaga PAUD yang lahir dan berkembang berkat dukungan masyarakat. Salah satu contohnya, PAUD Tirta Kenanga di Semarang Barat yang operasionalnya ditopang oleh swadaya warga setempat.
“Ternyata setelah kami berkunjung ke daerah-daerah, banyak PAUD dari swadaya masyarakat. Seperti PAUD Tirta Kenanga di Semarang Barat ini, dibiayai dari air sumur artetis hasil penjualan masyarakat setempat,” ungkap istri Wagub Jateng tersebut.
Untuk memperluas jangkauan layanan PAUD, pihaknya juga terus mengoptimalkan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Saat ini terdapat 49.149 Posyandu yang tersebar di seluruh Jateng dan berpotensi menjadi pusat layanan terpadu bagi masyarakat.
Nawal mengatakan, transformasi Posyandu yang mengintegrasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), membuka peluang untuk memperluas akses pendidikan. Dengan skema ini, Posyandu tidak hanya melayani kesehatan ibu hamil, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi anak usia dini.
“(Sebanyak) 49.000 Posyandu, ini angka yang sangat luar biasa. Maka pelayanan posyandu itu bukan hanya menimbang bayi, tapi juga mengabdikan tenaga untuk pembelajaran anak usia dini,” ujar Ketua TP Posyandu Jateng tersebut.
Selain memperluas akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD juga menjadi perhatian. Saat ini, Jateng memiliki 27.628 satuan PAUD, dengan 57.208 guru yang tersebar di berbagai daerah.
Untuk mendukung penguatan kapasitas tenaga pendidik, pihaknya menjalin kerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Kolaborasi itu meliputi penyediaan program beasiswa bagi guru PAUD, serta penyusunan modul pembelajaran program PAUD Emas.
Adapun proses penyusunan modul PAUD Emas telah memasuki tahap akhir, dan ditargetkan dapat diimplementasikan pada tahun ajaran baru.
“Modul sudah hampir selesai untuk PAUD Emas. Kami bekerja sama dengan UNS, yang nantinya kemudian akan kita launching beberapa bulan berikutnya,” beber Nawal.
Dukungan Pemprov Jateng terhadap program wajib belajar 13 tahun juga mendapat apresiasi di tingkat nasional. Gubernur Ahmad Luthfi menerima penghargaan Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI pada Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jakarta, pada 25 Mei lalu. (At/Ul, Diskomdigi Jateng)
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat dukungan terhadap program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah pusat, termasuk satu tahun pendidikan prasekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan program PAUD Emas (PAUD Berbasis Masyarakat untuk Generasi Indonesia Emas), yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
Bunda PAUD Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin mengatakan, PAUD Emas dirancang sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan angka partisipasi anak usia 0-6 tahun, dalam layanan pendidikan prasekolah.
Program itu sekaligus menjadi implementasi visi “Ngopeni Bocah, Nglakoni Wajib Setahun Prasekolah” Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak di wilayah Jawa Tengah.
Menurut Nawal, penguatan peran masyarakat menjadi sangat penting, karena sekitar 90 persen satuan PAUD di Jateng saat ini dikelola oleh pihak swasta, dan tumbuh dari inisiatif masyarakat.
“Pada saat ini 90 persen PAUD di Jawa Tengah masih didominasi pihak swasta. Sehingga kita menghadirkan program PAUD yang tumbuh dari bawah, dari swadaya masyarakat,” katanya, saat menghadiri kegiatan Praktik Pembelajaran Mendalam, Coding, dan Robotic bagi tenaga pendidik PAUD di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Rabu (3/6/2026).
Bahkan, imbuh Nawal, pendekatan berbasis masyarakat terbukti mampu meningkatkan akses PAUD. Dalam kurun waktu satu tahun, angka partisipasi anak usia 0-6 tahun yang belajar di satuan PAUD meningkat dari 47 persen pada 2024, menjadi 53 persen pada 2025.
Dijelaskan, peningkatan itu tidak lepas dari tumbuhnya berbagai lembaga PAUD yang lahir dan berkembang berkat dukungan masyarakat. Salah satu contohnya, PAUD Tirta Kenanga di Semarang Barat yang operasionalnya ditopang oleh swadaya warga setempat.
“Ternyata setelah kami berkunjung ke daerah-daerah, banyak PAUD dari swadaya masyarakat. Seperti PAUD Tirta Kenanga di Semarang Barat ini, dibiayai dari air sumur artetis hasil penjualan masyarakat setempat,” ungkap istri Wagub Jateng tersebut.
Untuk memperluas jangkauan layanan PAUD, pihaknya juga terus mengoptimalkan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Saat ini terdapat 49.149 Posyandu yang tersebar di seluruh Jateng dan berpotensi menjadi pusat layanan terpadu bagi masyarakat.
Nawal mengatakan, transformasi Posyandu yang mengintegrasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), membuka peluang untuk memperluas akses pendidikan. Dengan skema ini, Posyandu tidak hanya melayani kesehatan ibu hamil, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi anak usia dini.
“(Sebanyak) 49.000 Posyandu, ini angka yang sangat luar biasa. Maka pelayanan posyandu itu bukan hanya menimbang bayi, tapi juga mengabdikan tenaga untuk pembelajaran anak usia dini,” ujar Ketua TP Posyandu Jateng tersebut.
Selain memperluas akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD juga menjadi perhatian. Saat ini, Jateng memiliki 27.628 satuan PAUD, dengan 57.208 guru yang tersebar di berbagai daerah.
Untuk mendukung penguatan kapasitas tenaga pendidik, pihaknya menjalin kerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Kolaborasi itu meliputi penyediaan program beasiswa bagi guru PAUD, serta penyusunan modul pembelajaran program PAUD Emas.
Adapun proses penyusunan modul PAUD Emas telah memasuki tahap akhir, dan ditargetkan dapat diimplementasikan pada tahun ajaran baru.
“Modul sudah hampir selesai untuk PAUD Emas. Kami bekerja sama dengan UNS, yang nantinya kemudian akan kita launching beberapa bulan berikutnya,” beber Nawal.
Dukungan Pemprov Jateng terhadap program wajib belajar 13 tahun juga mendapat apresiasi di tingkat nasional. Gubernur Ahmad Luthfi menerima penghargaan Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI pada Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jakarta, pada 25 Mei lalu. (At/Ul, Diskomdigi Jateng)
