Jusuf Kalla Blak
Mantan Wapres Jusuf Kalla menilai kebijakan WFH satu hari sepekan bagi ASN efektif untuk penghematan. Namun, WFH ini berpotensi menurunkan produktivitas pegawai dan mengganggu layanan publik. JK juga khawatir dampak negatif WFH terhadap sektor perusahaan dapat memengaruhi penjualan, produksi, dan perekonomian secara keseluruhan.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik tajam kebijakan Work From Home (WFH) satu hari sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menyebutnya hanya menguntungkan pegawai namun memicu kemalasan dan mengganggu layanan publik. Kalla secara eksplisit memperingatkan dampak fatal terhadap ekonomi nasional jika kebijakan serupa merambah sektor swasta. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Fokus kritik Kalla menyoroti kontradiksi mendasar: WFH mungkin efektif dalam menghemat bahan bakar bagi pegawai, namun efek dominonya adalah penurunan drastis produktivitas dan lumpuhnya efektivitas kerja birokrasi. Ia menegaskan, penghematan pribadi tersebut tidak sebanding dengan potensi kerugian besar pada layanan pemerintah.
Dampak Buruk yang Menganga
Kalla menyoroti kontradiksi WFH: penghematan pribadi versus mandeknya roda pemerintahan. Ia secara lugas menyatakan, penghematan bahan bakar bagi ASN tidak sebanding dengan lumpuhnya efektivitas kerja.
Layanan publik, yang menjadi tulang punggung operasional negara, terancam. Produktivitas ASN anjlok, menciptakan celah besar dalam pelayanan yang seharusnya optimal bagi masyarakat.
Mantan Wapres itu memperingatkan dampak lebih fatal jika kebijakan WFH merambah sektor swasta. Ini bukan hanya tentang pegawai, melainkan tentang fondasi ekonomi nasional.
Kalla tegas menyatakan sektor perusahaan akan terpukul. Penjualan produk dan tingkat produksi akan terjun bebas, menciptakan efek domino yang merugikan.
Ancaman krisis ekonomi membayangi. Kebijakan WFH, yang semula dianggap solusi, justru berpotensi menjadi bumerang besar bagi stabilitas pasar dan pertumbuhan industri.
Pernyataan Keras Kalla
“Artinya ada efektifnya, yaitu penghematan bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya mereka tidak kerja. Itu layanan pemerintah itu besar sekali,” ujar Jusuf Kalla tanpa tedeng aling-aling.
Ia juga memperingatkan bahaya jika pengusaha dipaksa mengikuti kebijakan serupa. “Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi? Akan turun,” tegasnya.
Kalla menyimpulkan, “Itu bahayanya akibatnya ini,” merujuk pada konsekuensi ekonomi yang tak terhindarkan jika WFH diterapkan secara luas di luar sektor ASN.
Kritik tajam Jusuf Kalla ini menempatkan kebijakan WFH satu hari sepekan untuk ASN di bawah sorotan serius, menuntut evaluasi mendalam atas prioritas pemerintah: efisiensi pribadi versus efektivitas layanan dan stabilitas ekonomi.
