Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Kunci Keberlanjutan Program MBG
loading…
Direktur INDEF Esther Sri Astuti menyatakan krisis global akibat ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi dunia berdampak ke perekonomian. Di antaranya meningkatnya inflasi, khususnya pada sektor pangan. Foto/Ist
JAKARTA – Krisis global akibat ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi dunia berdampak signifikan terhadap perekonomian. Salah satunya yakni meningkatnya inflasi, khususnya pada sektor pangan. Kondisi ini akan memengaruhi keberlanjutan berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyatakan bahwa dalam situasi krisis global, harga pangan cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena terganggunya rantai pasok global, meningkatnya biaya logistik, serta ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor.
Baca juga: Program MBG Upaya Pemerintah Siapkan Masa Depan Generasi Muda
“Ketika harga pangan naik, maka biaya penyediaan makanan bergizi dalam program pemerintah juga ikut meningkat. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam APBN,” ujar Esther di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia menekankan bahwa anggaran negara tidak hanya digunakan untuk satu program prioritas saja. Pemerintah tetap harus membiayai berbagai kebutuhan lain seperti subsidi energi, belanja infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Karena itu, dalam kondisi tekanan global, pemerintah harus berhati-hati agar program yang dijalankan tidak membebani fiskal secara berlebihan.
Menurut Esther, Program MBG tetap perlu dipertahankan karena merupakan janji politik presiden sekaligus program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasinya sebaiknya tidak dilakukan secara masif di seluruh wilayah dalam waktu bersamaan.
Baca juga: MBG: Program Makan atau Mesin Ekonomi yang Kita Abaikan?
Ia menyarankan agar program tersebut difokuskan terlebih dahulu pada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan wilayah yang paling membutuhkan seperti kawasan 3T. Pendekatan yang lebih terarah dinilai akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
“Jika program dijalankan secara masif di tengah tekanan fiskal, dikhawatirkan akan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi global, apalagi jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,” ungkapnya.
Krisis global menghantam perekonomian nasional, memicu inflasi pangan yang mengancam keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, memperingatkan bahwa program ambisius ini berpotensi membebani anggaran negara di tengah tekanan fiskal yang kian mencekik.
Peringatan ini muncul saat harga pangan dunia melonjak akibat ketegangan geopolitik dan gejolak ekonomi global. Kenaikan harga-harga ini secara langsung menaikkan biaya operasional MBG, memaksa pemerintah menghadapi dilema antara janji politik dan realitas keterbatasan keuangan negara.
Ancaman Inflasi Pangan
Inflasi pangan bukan sekadar angka. Gangguan rantai pasok global, lonjakan biaya logistik, dan ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor menjadi pemicu utama kenaikan harga. Kondisi ini menciptakan efek domino, di mana biaya penyediaan makanan bergizi untuk program pemerintah ikut membengkak secara signifikan.
Pemerintah tidak punya pilihan selain membiayai berbagai kebutuhan vital lainnya. Anggaran negara terbagi untuk subsidi energi, infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Ruang fiskal yang terbatas ini menempatkan Program MBG dalam sorotan tajam, memaksa pemerintah ekstra hati-hati agar tidak terjerumus dalam beban fiskal berlebihan.
Esther Sri Astuti menegaskan, meski MBG adalah janji politik presiden dan program strategis peningkatan kualitas SDM, implementasinya harus terukur. Ia mendesak agar program tidak dijalankan secara masif di seluruh wilayah secara bersamaan, sebuah langkah yang disebutnya berbahaya.
Sebaliknya, program harus difokuskan pada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan wilayah paling membutuhkan, seperti kawasan 3T. Pendekatan terarah ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga memastikan anggaran tepat sasaran dan tidak terbuang percuma.
Melaksanakan MBG secara masif di tengah tekanan fiskal berisiko mengurangi fleksibilitas pemerintah. Ini berarti pemerintah akan kehilangan kemampuan vital untuk merespons gejolak ekonomi global mendesak, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Peringatan Keras dari INDEF
“Ketika harga pangan naik, maka biaya penyediaan makanan bergizi dalam program pemerintah juga ikut meningkat. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam APBN,” tegas Esther di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, “Jika program dijalankan secara masif di tengah tekanan fiskal, dikhawatirkan akan mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi global, apalagi jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.”
Pernyataan ini menyoroti risiko ganda: Program prioritas yang seharusnya menyejahterakan rakyat justru bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan perhitungan matang di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Dilema Kebijakan Fiskal
Program Makan Bergizi Gratis digadang-gadang sebagai upaya pemerintah menyiapkan masa depan generasi muda. Namun, di balik janji manis itu, tersembunyi tantangan berat dalam hal pembiayaan. Realitas fiskal yang sempit dan ancaman krisis global memaksa pemerintah mengevaluasi ulang skala dan kecepatan implementasi program ini.
