Mandat Mendesak! Mendagri

Pemerintah pusat secara mendadak menggeser beban pengawasan obat dan makanan ke pundak daerah, mengklaimnya sebagai instrumen krusial stabilitas ekonomi nasional. Dalam konsolidasi nasional di Kemendagri, Jakarta, Senin (6/4/2026), Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BPOM Taruna Ikrar menuntut kehadiran seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk menyerap kebijakan ini.

Kebijakan baru ini secara fundamental mengubah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM). DAK kini bukan lagi sekadar program teknis, melainkan “orkestrasi kebijakan fiskal” yang memaksa daerah memikul tanggung jawab penguatan UMKM dan pengendalian inflasi melalui pengawasan produk.

Pengalihan Beban Anggaran

Sebanyak 38 gubernur, 416 bupati, dan 98 wali kota dipaksa menerima mandat ini, menunjukkan urgensi satu arah dari pemerintah pusat. Penekanan pada DAK sebagai “orkestrasi kebijakan fiskal” secara implisit menekan daerah agar mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pengawasan, dari APBD mereka sendiri.

Pemerintah pusat, melalui Mendagri, secara gamblang mendorong daerah untuk tidak lagi “bergantung” pada DAK. DAK kini hanya berperan sebagai “katalis,” dengan harapan daerah secara mandiri memperkuat pembiayaan pengawasan melalui APBD mereka. Ini adalah pembebanan anggaran yang signifikan, tanpa jaminan kapasitas fiskal daerah memadai.

Pendekatan ini jelas mengalihkan tanggung jawab pendanaan dari distribusi anggaran pusat ke kapasitas fiskal dan tata kelola daerah. Pertanyaannya, seberapa siap APBD daerah menghadapi beban baru ini di tengah prioritas lain yang tak kalah mendesak, atau jangan-jangan ini hanya cara pusat melimpahkan tugas?

Narasi “stabilitas nasional” menjadi dalih utama. Produk aman dan terstandar diklaim krusial untuk menjaga kepercayaan publik, pasar stabil, dan inflasi terkendali. Namun, apakah prioritas utama adalah keamanan konsumen atau lebih pada kontrol ekonomi makro yang terpusat dengan mengorbankan otonomi daerah?

Pemerintah pusat, melalui Mendagri, menegaskan peran strategis daerah dalam pengawasan ini sangat vital. Pernyataan ini secara tersirat menempatkan tanggung jawab kegagalan pengawasan sepenuhnya di pundak pemerintah daerah, mengaburkan peran sentral BPOM dan pusat dalam memastikan standar.

Mandat dan Pertanyaan Kritis

Mendagri Tito Karnavian dengan tegas menyatakan, “Pengawasan obat dan makanan hari ini harus dilihat sebagai bagian dari stabilitas nasional.” Pernyataan ini menjadi fondasi bagi pemaksaan kebijakan baru tersebut.

Tito melanjutkan, “Ketika produk yang beredar aman dan terstandar, kepercayaan publik terjaga, pasar stabil, dan inflasi dapat dikendalikan. Di sinilah peran strategis pemerintah daerah.” Kutipan ini secara terang-terangan menunjuk daerah sebagai garda terdepan, sekaligus penanggung jawab utama, atas stabilitas ekonomi.

Penekanan pada “stabilitas nasional” dan “pengendalian inflasi” melalui pengawasan produk aman menunjukkan prioritas pemerintah yang jelas. Namun, ini juga memunculkan pertanyaan tentang kapasitas dan kemandirian daerah dalam menyelaraskan prioritas ini dengan kebutuhan lokal yang spesifik, atau apakah ini hanya instruksi tanpa dukungan substansial.

Tantangan Otonomi Fiskal

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya bersifat stimulus dan transfer spesifik kini diubah mandatnya menjadi alat pendorong kemandirian. Perubahan ini bukan sekadar reformasi administratif, melainkan upaya mendesak daerah untuk mandiri dalam pembiayaan pengawasan.

Kebijakan ini memaksakan pergeseran paradigma, dari ketergantungan finansial pada pusat menjadi tanggung jawab fiskal daerah yang lebih besar. Ini adalah taruhan besar pemerintah pusat terhadap kemampuan finansial dan tata kelola daerah, yang risikonya justru ditanggung oleh masyarakat lokal.