Mayjen Febriel Buyung Sikumbang: Jenderal Akmil 1995, Kini Pangdam Cenderawasih

Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang resmi menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih, menggantikan Mayjen TNI Amrin Ibrahim. Penunjukan ini segera diikuti retorika usang tentang “kolaborasi kuat” untuk pembangunan Papua, narasi yang kerap mengiringi pengangkatan pejabat militer di wilayah yang bergejolak. Serah terima jabatan digelar di Makodam XVII/Cenderawasih, Kamis (2/4/2026).

Pengangkatan Febriel terjadi di tengah ketegangan yang tak kunjung mereda di Papua. Pertanyaan mendesak muncul: apakah janji-janji pembangunan ini akan efektif meredam konflik atau hanya menjadi selubung bagi pendekatan keamanan yang tak berubah, mengulang pola lama militer di tanah Papua?

Seremoni dan Janji Klasik

Upacara serah terima berlangsung “khidmat” di Makodam XVII/Cenderawasih, menandai penyerahan tongkat komando kepada Febriel. Kehadiran Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XVII/Cenderawasih Ina Febriel Buyung Sikumbang, serta jajaran pejabat utama, prajurit, dan PNS Kodam, melengkapi prosesi formalitas ini.

Febriel langsung menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang diklaim menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat. Ini adalah narasi berulang yang tak pernah tuntas, mengingat masih banyaknya ketimpangan dan masalah dasar di Papua.

Ia juga menekankan bahwa “Tanah Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” dan harus terus didorong “agar dapat berkembang sejajar dengan wilayah lainnya.” Pernyataan standar ini kerap mengabaikan akar masalah konflik dan aspirasi masyarakat lokal.

Pangdam baru ini mengajak seluruh elemen masyarakat-mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, hingga pelaku usaha-untuk bersama-sama membangun Papua melalui “kolaborasi yang kuat.” Sebuah upaya merangkul sipil di bawah bayang-bayang militer yang dominan.

Febriel juga menegaskan bahwa TNI tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga aktif mendukung pembangunan melalui berbagai kegiatan teritorial, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga. Ini adalah ekspansi peran TNI yang patut dipertanyakan, memasuki ranah sipil di zona konflik yang membutuhkan solusi politik dan dialog.

Retorika di Tengah Gelombang Konflik

Dikutip dari akun Instagram @kodam17, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menyatakan, “Tanah Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan segala kekayaan dan keberagamannya, Papua harus terus kita dorong agar dapat berkembang sejajar dengan wilayah lainnya.” Pernyataan ini berulang kali diutarakan oleh para pejabat, namun konflik dan ketimpangan struktural masih akut, menunjukkan kegagalan pendekatan yang ada.

Ia menambahkan, “Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Papua untuk menerima kami dan bersama-sama melanjutkan pengabdian demi kemajuan daerah ini.” Permohonan dukungan ini terdengar kontras dengan operasi militer yang terus berlangsung di beberapa wilayah, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi pendekatan.

Bayang-bayang Konflik Abadi

Pergantian Pangdam Cenderawasih adalah rutinitas administratif, namun konflik bersenjata, isu hak asasi manusia, dan ketidakadilan struktural tetap menghantui Papua. Setiap pimpinan baru datang dengan janji pembangunan dan kesejahteraan, namun pendekatan keamanan tak pernah surut, bahkan cenderung mengeras.

Pertanyaannya tetap sama: sampai kapan narasi “pembangunan” ini menjadi tameng bagi pendekatan militeristik yang tak kunjung menyelesaikan masalah mendasar di Papua?