Pemkot Semarang: Respons Cepat Atasi Dampak Kebakaran dan Rumah Roboh

Pemerintah Kota Semarang menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak kebakaran dan rumah roboh di Kelurahan Kaligawe dan Krobokan, Selasa (10/2). Penyaluran bantuan ini, yang diklaim sebagai “respons cepat” dari Pemkot melalui Dinas Sosial, justru menyoroti keterlambatan penanganan awal terhadap insiden yang menghanguskan dapur warga di Kaligawe dan merobohkan rumah tua di Krobokan.

Bantuan darurat itu meliputi peralatan dapur, kasur lipat, kasur gulung, selimut, dan paket sembako. Bantuan ini disalurkan kepada Shanti, warga Sawah Besar Gang XI RT 08 RW 05 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, yang dapurnya dilahap api. Korban lain, Bambang Rusdiyono, warga Jalan Wiroto Raya Nomor 38 RT 03 RW 07 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, menerima serupa usai rumahnya ambruk dimakan usia. Penyaluran ini bukan hasil deteksi dini, melainkan respons atas “arahan langsung” Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, setelah insiden terjadi. Mekanisme pelaporan berjenjang dari RT, RW, hingga kelurahan menjadi prasyarat, menunjukkan pemerintah masih menunggu aduan ketimbang proaktif menjangkau korban.

Respons Terlambat dan Mekanisme Birokratis

Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Agus Junaedi, mengklaim tindakan ini mengikuti “arahan langsung” Wali Kota. “Ibu Wali Kota mengarahkan kami untuk segera turun membantu warga yang tertimpa musibah. Prinsipnya, jangan sampai warga merasa sendirian ketika mengalami bencana,” ujar Junaedi, Selasa (10/2). Namun, prinsip ini dipertanyakan oleh fakta bahwa Dinas Sosial menunggu laporan berjenjang dari RT, RW, hingga kelurahan, bukan proaktif mendatangi lokasi bencana.

Junaedi bersikukuh, “Setelah kejadian, biasanya ada pengajuan dari RT, RW, dan kelurahan. Begitu masuk ke kami, langsung kami tindak lanjuti. Prosesnya cepat.” Klaim “cepat” ini meragukan, mengingat korban harus melalui serangkaian prosedur pelaporan sebelum bantuan benar-benar tiba. Bantuan darurat pun, seperti peralatan dapur dan kasur lipat, terkesan minimalis bagi rumah yang ambruk total.

Dinas Sosial Kota Semarang berdalih bahwa penyaluran bantuan adalah bagian dari tugas rutin mereka dalam memberikan perlindungan sosial, termasuk untuk penyandang disabilitas dan korban bencana. Junaedi bahkan mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor, menawarkan mekanisme pengajuan yang “cukup mudah” dengan administrasi yang “bisa menyusul” dalam kondisi darurat. Ironisnya, di tengah klaim kemudahan ini, warga yang tertimpa musibah tetap harus berjuang melaporkan diri melalui birokrasi berjenjang, menanti uluran tangan yang seharusnya datang tanpa diminta.