Pilihan Krusial Nusantara: Menuju Kedaulatan Jayasempurna atau Terjajah Bentuk Baru?

Salim, Ketua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga, menuding Indonesia kini menghadapi “penjajahan baru” yang lebih licik, bukan dari bangsa asing, melainkan dari oligarki dan elite di gedung-gedung kekuasaan sendiri. Ancaman ini, menurutnya, muncul setelah konstitusi, khususnya UUD 1945, diubah dan dimanipulasi untuk kepentingan segelintir kelompok.

Ia menegaskan perubahan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 pada tahun 2002 menjadi titik krusial yang mencederai demokrasi, mengubah kedaulatan rakyat menjadi instrumen transaksional elite. Ini, kata Salim, merampas hak ekonomi dan membungkam suara rakyat secara sistematis.

Ancaman Penjajahan Konstitusional

Penjajahan modern ini, lanjut Salim, beroperasi dengan menjarah ruang kebijakan dan merampas hak ekonomi rakyat, menggunakan konstitusi bukan sebagai perisai, melainkan alat kekuasaan. Suara rakyat dibungkam dengan narasi kekuasaan yang disisipkan dalam setiap lini kebijakan.

Ia menggarisbawahi kegigihan rakyat tidak akan pernah kalah oleh kekuasaan yang rapuh legitimasi moralnya. Pancasila dan UUD 1945 asli, menurutnya, memanggil seluruh elemen bangsa untuk kembali pada etika kolektif: hukum yang adil, ekonomi yang berpihak pada rakyat, dan budaya yang memuliakan martabat manusia.

Filsafat kebangsaan Indonesia, dengan gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai intinya, kini terancam oleh serbuan oligarki. Kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak menjadi bukti nyata.

Salim membedah naskah asli UUD 1945, yang dirancang secara intrinsik untuk menangkal pemusatan kekuasaan. MPR, sebagai lembaga tertinggi negara yang mencerminkan seluruh elemen bangsa, memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya—sebuah konsep kolektif yang kini hilang.

Kekuatan utama UUD 1945 asli, menurutnya, terletak pada keberadaan Utusan Golongan dan Utusan Daerah di dalam MPR. Ini memastikan pengambilan keputusan tidak didominasi kader partai politik yang rentan disandera kepentingan pemodal, melainkan melibatkan keterwakilan nyata dari buruh, tani, nelayan, cendekiawan, hingga tokoh adat.

Kedaulatan Rakyat Tergadai

“Bangsa ini pernah merasakan pahitnya penjajahan, tapi hari ini ancaman baru mengintai: penjajahan yang bukan datang dari pelabuhan asing, melainkan dari gedung-gedung kekuasaan dan lorong-lorong gelap pejabat di negeri sendiri,” tegas Salim.

Ia menambahkan, “Oligarki, kelompok berkepentingan, dan elite yang haus jabatan telah menjadikan konstitusi sebagai alat, bukan sebagai perisai rakyat. Inilah bentuk penjajahan paling licik: dikuasai oleh bangsanya sendiri.”

Mengutip Tan Malaka, Salim menyebut, “Kemerdekaan tanpa kesejahteraan bagi rakyat hanyalah ilusi. Tan Malaka mengkritik keras bahwa kemerdekaan sejati belum dirasakan rakyat pasca Proklamasi, melainkan hanya dinikmati segelintir elite—sekarang hanya berganti dari Belanda kulit putih ke Belanda kulit coklat.”

Panggilan Kembali ke Akar Konstitusi

Kritik Salim ini menyoroti pergeseran fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak reformasi, terutama pasca amendemen UUD 1945. Penekanan pada MPR sebagai representasi kolektif rakyat, yang kini melemah, menjadi inti kekhawatiran akan cengkeraman oligarki.