Tag: Ada

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) akan melelang ratusan barang rampasan. Beberapa barang lelang berupa kendaraan mewah seperti Harley Davidson, Ferrari, hingga Ducati.

Kepala BPA Kuntadi menyatakan, semua masyarakat yang berminat bisa mengikuti lelang tersebut. Dengan catatan, harus memiliki akun untuk mengikuti lelang yang dimaksud.

“Setelah itu membayar jaminan, dan setelah membayar jaminan baru pada hari dan jam yang ditentukan mengikuti kegiatan lelangnya,” kata Kuntadi kepada wartawan, Minggu (10/5/2026).

Terkait hal ini, BPA menggelar BPA Fair 2026 yang akan berlangsung pada 18-24 Mei 2026. Salah satu kegiatannya berupa menunjukkan beberapa barang lelang kepada masyarakat pada gelaran Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta pada hari ini.

Cebu, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan pentingnya negara-negara ASEAN menjaga kedaulatan wilayah perairan dan jalur perdagangan strategis di kawasan Asia Tenggara demi mencegah gangguan terhadap aktivitas ekonomi regional.

Seruan tersebut disampaikan di tengah disrupsi perekonomian global akibat konflik Iran-Israel-Amerika Serikat yang mengganggu jalur perdagangan dunia di Selat Hormuz.

Prabowo menekankan di tengah isu ketahanan energi, negara-negara ASEAN harus tetap menjaga persatuan dan stabilitas keamanan kawasan.

“Ketahanan bukan hanya soal energi. Ketahanan juga berarti menjaga dan melindungi jalur kehidupan kawasan kita, yaitu jalur distribusi dan perdagangan. Kita harus menyadari bahwa kawasan kita memiliki jalur perdagangan strategis yang melintasi wilayah perairan kita, dan kita harus berhati-hati agar tidak terjadi gangguan di kawasan kita sendiri,” ujar Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Mactan Expo, Cebu, Jumat (8/5).

Bertalian dengan itu, lanjut Prabowo, negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan pada jalur perdagangan dan distribusi energi global, khususnya yang melintasi kawasan Asia Tenggara.

Prabowo pun menilai tantangan yang dihadapi kawasan saat ini tidak dapat ditangani masing-masing negara secara individual, tapi harus dihadapi secara kolektif oleh ASEAN.

“Ini bukan tantangan yang dapat ditangani oleh satu negara saja. ASEAN harus bertindak bersama,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa ASEAN harus memperkuat solidaritas dan kerja sama regional agar tetap menjadi kawasan yang aman, stabil, dan mampu memprioritaskan perlindungan warga negaranya.

“Dalam melindungi warga negara kita, ASEAN harus berbicara dalam satu suara. Kita harus meminta semua pihak untuk menjunjung hukum internasional dan mendorong akuntabilitas terhadap setiap pelanggaran. Ini adalah momentum bagi ASEAN untuk menunjukkan pengaruhnya. Kita harus memiliki suara politik kolektif yang kuat,” kata dia. (her/dav)

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi. Gul Ipul beserta rombongan tiba di kantor Lembaga Antirasuah sekitar pukul 09.35 WIB dengan mengenakan mobil listrik.

“Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” kata Gus Ipul.

Dia mengungkapkan datang bersama semua pihak yang memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan barang dan jasa di Kemensos. Sementara Wamensos Agus Jabo Priyono hadir lebih awal pada pukul 09.13 WIB.

Baca juga: Gus Ipul Bentuk Tim Khusus Dalami Isu Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat, Dipimpin Agus Jabo

JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap wacana penambahan layer cukai hasil tembakau (CHT) dan rencana kenaikan tarif kembali menguat dalam peringatan May Day 2026. Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) dari Jawa Barat, DIY, dan Jawa Timur serempak menyuarakan moratorium atau tidak adanya kenaikan cukai selama tiga tahun serta menolak tegas usulan layer baru cukai rokok yang dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja.

PD FSP RTMM–SPSI Jabar menolak berbagai regulasi yang mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau dan makanan-minuman, termasuk wacana pemberlakuan layer baru cukai untuk menyerap rokok ilegal. Serikat menilai kebijakan yang terus berubah tanpa kepastian jangka panjang hanya memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu hingga hilir.

Baca juga: Pemerintah Perlu Libatkan Stakeholders Rumuskan Kebijakan Cukai Tembakau

“Momentum May Day 2026 menjadi pengingat bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan, termasuk bagi para pekerja di industri hasil tembakau. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ketua PD FSP RTMM-SPSI Jawa Barat Arpanidi, Rabu (6/5/2026).

RTMM Jawa Barat secara eksplisit juga menolak kenaikan cukai hasil tembakau dan kenaikan harga jual eceran (HJE), Mereka menekankan industri tembakau merupakan sektor strategis padat karya yang menopang kehidupan petani, buruh pabrik, hingga jaringan distribusi. Karena itu, kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan dinilai berpotensi menimbulkan efek domino sosial-ekonomi yang luas.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan proses rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) berlangsung transparan, gratis, serta bebas dari praktik titipan.

Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam keterangan pers, Senin (4/5). Zulhas mengakui maraknya penipuan yang mengatasnamakan program Koperasi Merah Putih, termasuk penyebaran tautan palsu hingga permintaan uang kepada pelamar.

“Saya juga harus bicara tegas soal penipuan yang marak, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Koperasi Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan minta uang, bayaran,” ungkapnya.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran hanya dilakukan melalui satu kanal resmi dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. “Kami tegaskan di sini, satu-satunya website resmi adalah www.phtc.panselnas.go.id. Tidak ada biaya satu rupiah pun. Tidak ada, seperti yang kami katakan dulu, tidak ada pungutan biaya apa pun,” paparnya.

Zulhas memastikan proses perekrutan manager KDKMP maupun KNMP tidak memiliki jalur khusus atau titipan, termasuk melalui pejabat pemerintah sekalipun.

“Tidak ada orang dalam. Yang datang ke Menko minta tolong, tidak bisa. Ke Menteri PANRB juga tidak bisa. Jadi tidak ada titipan-titipan, tidak ada bantuan-bantuan. Kalau ada yang minta uang, itu pasti penipuan dan saya minta laporkan saja ke aparat hukum atau polisi,” tegasnya.

Lebih lanjut, pemerintah menjelaskan bahwa pembentukan KDKMP dan KNMP merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi yang panjang sekaligus menjadi penyangga harga komoditas di tingkat petani.

“Jadi, Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu selain memotong rantai pasok yang panjang, juga bisa menjadi offtaker. Jadi, kalau ada produksi di desa yang tidak sesuai dengan harga yang kita tentukan, maka Kopdes bisa membeli,” jelasnya.

Ia mencontohkan, harga gabah yang tetapkan Rp6.500 tetapi di pasar harganya terkadang di bawah harga yang ditetapkan. “Nanti bantuan seperti PKH, bantuan pangan, hingga beasiswa harus tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, distribusi bantuan pemerintah ke depan akan terintegrasi melalui koperasi ini agar lebih tepat sasaran.

“Bukan karena kedekatan dengan aparat desa, tetapi betul-betul untuk masyarakat yang layak menerima. Nantinya, bantuan pemerintah dan barang subsidi seperti pupuk, gas, dan lainnya akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Jadi tujuannya sangat strategis,” lanjutnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah membuka sebanyak 35.476 formasi yang terdiri atas 30.000 posisi manajer KDKMP dan 5.476 pegawai KNMP. Tingginya minat masyarakat terlihat dari jumlah pelamar yang mencapai ratusan ribu orang.

Hingga penutupan pendaftaran pada 25 April 2026, tercatat sebanyak 639.730 pelamar, dengan 487.819 orang melengkapi berkas administrasi. Dari jumlah tersebut, 483.648 pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pengangkatan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup diapresiasi. Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, melihat langkah Presiden RI Prabowo Subianto mengangkat Jumhur murni karena melihat kapabilitas.

“Pesan politik dari pengangkatan Jumhur, tidak ada istilah dendam politik di dalam kamus politik Presiden Prabowo,” kata Bawono, Selasa (28/4).

Menurutnya, Prabowo tak memandang latar belakang politik seseorang ketika dianggap layak.

“Demi menempatkan figur tepat dan kompeten sesuai bidang dan keahlian, maka semua diabaikan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

Pengangkatan Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq menjadi salah satu yang menyita perhatian publik pada Senin (27/4) siang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pasalnya, latar belakang politik Jumhur saat masa Pemilihan Presiden 2024 berseberangan dengan Prabowo. Jumhur saat itu menjabat sebagai Co-Captain atau orang nomor dua dalam Tim Nasional Pemenangan pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar.

Selain itu, Jumhur juga masih menjabat ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Organisasi itu menyokong penuh pasangan berakronim ‘Amin’ tersebut.

Jadi, kata Bawono, Jumhur bukanlah termasuk orang yang ‘berkeringat’ bagi pasangan Prabowo – Gibran di Pilpres 2024.

“Tapi fakta politik itu tidak lantas menutup keterbukaan hati serta pemikiran dari Presiden Prabowo untuk menunjuk Jumhur sebagai menteri di kabinet yang beliau pimpin,” kata dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Demi meningkatkan kenyamanan jemaah haji dalam beribadah, pemerintah menegaskan kepada Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak memungut biaya tambahan kepada jemaah haji.

Pemerintah bakal menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.

“Kami perlu menegaskan kepada KBIHU agar tidak memungut tambahan biaya apapun kepada jemaah haji. Kami akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran,” kata Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4).

Berdasarkan catatan Kementerian Haji dan Umrah per 24 April 2026, jemaah haji Indonesia yang telah berangkat ke Arab Saudi mencapai 56 kloter dengan jumlah 22.051 jemaah. Sebanyak 17.747 jemaah dari 45 kloter telah tiba di Madinah, Arab Saudi.

Pada kesempatan ini, Maria juga mengingatkan para jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah bahwa suhu di Madinah hari ini diperkirakan bisa mencapai 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 25 persen.

“Jadi mohon tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, gunakan pelindung kepala, dan kenakan pakaian yang nyaman. Manfaatkan waktu untuk istirahat yang cukup untuk bisa menjaga energi. Manfaatkan pula fasilitas hotel yang sudah disiapkan dan utamakan ibadah yang wajib,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan pada jemaah haji untuk tidak ragu menghubungi petugas jika membutuhkan bantuan apa pun.

“Kami siap membantu kapan pun diperlukan. Mari jaga kebersamaan, saling bantu, dan semoga ibadah haji kita berjalan dengan lancar serta peduh keberkahan. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita dan memberikan haji yang mabrur bagi seluruh jemaah,” tutupnya. (her/dav)