Tag: Aturan
-
Polemik Speaker LCC Mencuat, MPR Turun Tangan Evaluasi Aturan Main
loading…Sekjen MPR RI Siti Fauziah bakal mengevaluasi segala teknis pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI, termasuk penggunaan speaker. Langkah ini buntut polemik LCC 4 Pilar MPR RI di Kalbar. Foto: Achmad Al Fiqri JAKARTA – MPR RI bakal mengevaluasi segala teknis pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI, termasuk penggunaan…
-
Aturan Baru FCC 2026: AS Larang Lab China Uji Gadget, Harga HP Bakal Naik?
Foto: Magnific/ DC StudioTeknologi.id – Persaingan teknologi antara Amerika Serikat (AS) dan China memasuki babak baru yang lebih agresif. Melalui pemungutan suara bulat, Federal Communications Commission (FCC) baru saja menyetujui proposal untuk mencabut izin semua laboratorium pengujian di China dan Hong Kong dalam mensertifikasi perangkat elektronik yang akan dijual di pasar AS. Kebijakan ini diprediksi…
-
Prabowo Teken Aturan Potongan Aplikator 8%: Babak Baru Bagi Driver Ojol dan Ujian Kepatuhan Aplikator
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Perpres ini mengatur potongan platform maksimal 8%, memastikan 92% pendapatan diterima pengemudi ojol. Diumumkan 1 Mei 2026, kebijakan tersebut disambut positif kalangan driver. Realisasi penuh kebijakan di lapangan menjadi fokus utama.
-
Aturan Uni Eropa Mengguncang Industri HP: Akankah Baterai Tanam Berakhir di 2027?
Uni Eropa mewajibkan produsen elektronik menghadirkan smartphone dengan baterai lepas pasang mulai 2027. Kebijakan ini bertujuan mengurangi limbah elektronik dan mendukung ‘Right to Repair’. Desain perangkat akan berubah, memberikan kebebasan bagi konsumen untuk mengganti baterai sendiri. Dampak global diprediksi terjadi.
-
Menuju Standar OECD, Pemerintah Siap Sederhanakan Aturan Investasi
Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, untuk memangkas sejumlah regulasi yang dinilai menghambat investasi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian standar regulasi dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dengan demikian, Indonesia diharapkan menjadi semakin ramah terhadap investasi. Hal itu disampaikan Rosan usai…
-
Pemerintah Rampingkan Aturan dan Siapkan Banyak Insentif, Masyarakat Miskin Makin Mudah Punya Rumah
Pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan dan percepatan dalam merealisasikan program 3 Juta Rumah. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau miskin mempunyai rumah layak huni. Qodari dalam Konferensi Pers Pemerintah: Update PHTC dan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, di Jakarta, Rabu (15/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola…
-
Ironi FHUI: Pelecehan Verbal Disorot Selly DPR, Calon Praktisi Hukum Kok Tak Paham Aturan?
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyikapi pelecehan daring oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) terhadap 27 korban. Pelaku melanggar UU TPKS Pasal 4 dan 5, terancam hukuman penjara 9 bulan atau denda Rp10 juta. Aparat penegak hukum diminta menyelidiki transparan dan akuntabel. Kampus wajib berpihak pada korban.
-
PKSS Ungkap Komitmen Tegas: Hak Pegawai Terjamin, Patuhi Aturan Ketenagakerjaan
Kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan pemenuhan hak-hak normatif pekerja adalah kewajiban perusahaan. Ini bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) memastikan seluruh hubungan kerja dan penyelesaian hak sesuai regulasi berlaku.
-
MUI Peringatkan Dunia: Aturan Hukum Mati Israel ke Tahanan Palestina, PBB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras undang-undang hukuman mati Israel yang disahkan Knesset. Aturan ini menargetkan tahanan Palestina, termasuk anak-anak. MUI menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera turun tangan. Kebijakan ini dianggap sebagai kekerasan struktural dan isu kemanusiaan universal.
-
WFH Swasta Seminggu Sekali: Ini Dia Aturan Baru, Perusahaan Berwenang Penuh Tentukan Jadwal!
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, kebijakan work from home(WFH) bagi karyawan swasta tidak bersifat wajib. Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan anjuran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI) Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, kebijakan work from home(WFH) bagi karyawan swasta tidak bersifat wajib. Kebijakan…