Pakar digital Rismon Sianipar, tersangka kasus pencemaran nama baik ijazah palsu Jokowi, mendatangi Polda Metro Jaya. Pada Rabu (1/4/2026), ia menandatangani restoratif justice (RJ) atas empat laporan. Pelapor termasuk Presiden Joko Widodo, Andi Kurniawan, Maret Samuel Sueken, dan Leuchmanan. Proses ini bertujuan mencapai SP3.
KPK memperpanjang penahanan Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selama 40 hari. Mantan Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas ini menjalani penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi perpanjangan penahanan. Langkah ini guna melengkapi berkas penyidikan.
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Perpres pembentukan Ditjen Pesantren, upaya memperkuat dukungan negara. Kemenag sedang mematangkan struktur organisasi Ditjen Pesantren. Kepala Biro Humas Kemenag menyatakan ini bertujuan mendalami kebutuhan pesantren secara komprehensif, fokus pada fungsi pendidikan, pemberdayaan, dan dakwah.
Salim, Ketua Dewan Pakar KPPMPI, menyoroti ancaman oligarki yang menjarah kebijakan dan membungkam suara rakyat. Konstitusi kini alat elite, bukan perisai. Ia membahas perubahan UUD 1945 yang mencederai kedaulatan. UUD 1945 asli, dengan MPR sebagai lembaga tertinggi, dirancang melawan pemusatan kekuasaan oligarki. Tan Malaka kritik kemerdekaan tanpa kesejahteraan.
Agen kecerdasan buatan (AI) dilaporkan berhasil meretas sistem operasi FreeBSD tanpa campur tangan manusia. Ini adalah kali pertama dalam sejarah AI mampu mengeksploitasi sistem operasi yang sangat aman tersebut. Kemampuan AI yang berevolusi mengubah lanskap keamanan siber, menuntut strategi pertahanan baru untuk menghadapi ancaman otonom.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka harapan baru bagi petani sayur di Dukuh Pasah, Boyolali. Petani kini menyuplai langsung pakcoy dan tomat ke dapur MBG, memangkas rantai distribusi. Ini meningkatkan pendapatan dan memberikan kepastian harga produk pertanian. Inisiatif MBG mendukung keberlanjutan ekonomi petani lokal.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, kebijakan work from home(WFH) bagi karyawan swasta tidak bersifat wajib. Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan anjuran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.
Yassierli menjelaskan, perusahaan swasta dapat menyesuaikan pelaksanaan WFH, termasuk dalam penentuan hari kerja. Jika ingin sejalan dengan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN), perusahaan dapat memilih hari Jumat, namun hal tersebut tidak bersifat keharusan.
“Untuk swasta, ini anjuran. Jika ingin sejalan dengan ASN, bisa memilih hari Jumat, tetapi tidak wajib,” ujar Yassierli dalam konferensi pers bersama perwakilan pengusaha dan serikat pekerja di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (1/4).
Ia menambahkan, pemerintah mengimbau perusahaan untuk memberikan WFH satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya mendorong efisiensi energi dan adaptasi pola kerja baru.
Yassierli menegaskan, pengaturan teknis pelaksanaan WFH sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing perusahaan, termasuk terkait lokasi kerja, selama tidak mengganggu produktivitas. “Teknis, termasuk lokasi kerja, diserahkan kepada perusahaan, selama tidak mengganggu produktivitas,” ucapnya.
Menaker juga menyampaikan harapannya agar kebijakan WFH, khususnya yang diterapkan pada ASN setiap hari Jumat, dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung penghematan energi. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar, meningkatkan efisiensi, serta menjaga produktivitas kerja.
“Kami berharap kebijakan ini menjadi momentum untuk membangun cara kerja yang lebih adaptif, produktif, dan efisien energi, demi ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Penerapan WFH sebagai bagian dari kebijakan transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 ini mendapat respons positif dari kalangan pekerja dan pengusaha.
Perwakilan LKS Tripartit Nasional dari unsur serikat pekerja, Karlos Rajagukguk, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa penerapan WFH tidak mengurangi hak-hak pekerja, serta dapat memperkuat kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Dukungan serupa disampaikan oleh Hira Sonia, perwakilan LKS Tripartit Nasional dari unsur pengusaha. Menurutnya, terbitnya Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 merupakan respons cepat pemerintah terhadap dinamika global sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan pekerja. (her/dav)
Pemerintah meluncurkan kebijakan transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi, termasuk sistem Work from Home (WFH) setiap Jumat. Kebijakan ini mendapat respons positif dari pekerja dan pengusaha. LKS Tripartit Nasional mendukung penuh Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026. Tujuannya menghadapi dinamika global, menjaga produktivitas, serta menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun.
Pemerintah memberlakukan PP Tunas mulai akhir Maret 2026, fokus perlindungan anak di platform digital. Roblox akan batasi pengguna <13 tahun ke mode offline. X dan Bigo Live telah menaikkan batas usia. Komdigi akan menindak tegas YouTube, Facebook, Instagram, Threads yang belum patuh terhadap regulasi ini.
Ketua KPK Setyo Budiyanto resmi melantik tiga pejabat baru pada Rabu (18/2/2026). Asep Guntur Rahayu kini Deputi Penindakan dan Eksekusi. Aminuddin menjabat Deputi Pencegahan dan Monitoring, sedangkan Ely Kusumastuti mengisi posisi Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK. Pelantikan ini memperkuat jajaran pimpinan.