Waka BGN Irjen Pol Sony Sonjaya Ungkap Maraknya Penipuan Jual Beli SPPG di Daerah
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengungkap maraknya penipuan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Oknum mengatasnamakan pejabat BGN menawarkan jasa pengurusan titik SPPG dengan imbalan uang. BGN bersama Polri menindaklanjuti laporan korban penipuan ini untuk menjaga integritas program gizi nasional.
Penipuan Jual Beli SPPG: Modus Licik Ini Kuras Rp1,9 Miliar dari Korban
loading…
Waka BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen (Purn) Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa, penipuan jual beli titik SPPG merugikan korban hingga Rp1,9 miliar. Foto/Putranegara Batubara
JAKARTA – Wakil Kepala (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen (Purn) Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa, penipuan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merugikan korban hingga Rp1,9 miliar. Menurut Sony, sejumlah laporan telah ditangani aparat Kepolisian.
Di antaranya terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat, di mana pelaku telah ditangkap. Terdapat 21 korban yang melapor dengan total kerugian miliaran rupiah.
“Yang di Polda Jawa Barat itu Rp1,9 miliar. Rata-rata kerugian per orang Rp100 jutaan,” kata Sony di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan jajaran kepolisian di wilayah Tangerang, Lombok Timur dan Batam seiring bertambahnya informasi mengenai korban dugaan penipuan.
Sementara itu, Kasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang menegaskan dukungan penuh Polri terhadap penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk praktik jual beli titik SPPG.
Alutsista TNI: Efektivitas Tergantung Perawatan & Industri Lokal, Bukan Hanya Beli
loading…
Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Foto/SIndoNews
JAKARTA – Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan
Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.
Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.
Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.
Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.
Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.
Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.
Akun Media Sosial: Aset Bisnis atau Jebakan Tersembunyi? Panduan Jual Beli Terpercaya
Membangun audiens digital dari nol adalah tantangan. Membeli akun media sosial efektif untuk bisnis, langsung menjangkau target pasar. Strategi ini mempercepat pertumbuhan dibandingkan organik, memungkinkan peluncuran produk baru. Pilih akun relevan dan pastikan keamanan transaksi. Riset mendalam penting untuk investasi aset digital yang kredibel.
Lindungi Industri dan Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik
Pemerintah menurunkan bea masuk impor LPG dari 5% menjadi 0% guna menjaga daya beli dan industri. Bea masuk bahan baku plastik seperti polypropylene juga dihapus untuk menekan kenaikan harga. LPG menjadi alternatif bahan baku petrokimia. Kebijakan ini berlaku enam bulan, bagian dari percepatan ekonomi.
Riset Terbaru Ungkap: Uang Beredar Lebaran 2026 Melonjak ke Rp 1.370 T, Indikator Daya Beli Nasional
Likuiditas ekonomi Indonesia naik signifikan jelang Lebaran 2026. Uang tunai beredar mencapai Rp 1.370 triliun, naik 10,4% dari 2025, mencerminkan daya beli masyarakat. Arus mudik juga masif, dengan kenaikan penumpang di semua moda transportasi. Sinkronisasi likuiditas dan mobilitas ini mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Subsidi Cabai Rembang: Langkah Taktis Pemkab Lindungi Daya Beli Warga di Kampung Ramadan
Pemerintah Kabupaten Rembang menyalurkan subsidi pangan, termasuk cabai merah rawit, di Kampung Ramadan. Ini merupakan intervensi menekan lonjakan harga cabai di pasaran yang mencapai Rp100 ribu/kg. Cabai dijual Rp65 ribu/kg, dibatasi 2 kg per KTP. Beras organik dan produk pangan lain juga tersedia untuk stabilisasi harga.