Tag: Buku

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel telah menyiapkan nota pembelaan atau pleidoi pribadi dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Noel memamerkan buku pleidoinya berjudul ‘Membela Buruh yang Diperas Pengusaha Hitam, Malah Dituduh Secara Keji Memeras Pengusaha’.

Pleidoi tersebut telah ia cetak dalam bentuk buku dengan cover dirinya mengenakannya batik tengah mengepalkan tangan. “Ini pleidoi saya. Pleidoi saya judulnya, ‘Membela Buruh yang Diperas Pengusaha Hitam, Malah Dituduh Secara Keji Memeras Pengusaha’. Jadi tidak semua pengusaha itu hitam,” kata Noel di sela-sela persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/5/2026).

“Banyak juga pengusaha melakukan apa, memberi kesejahteraan untuk pekerja dan buruhnya. Jadi tidak semua, saya tidak mau menjeneralisir bahwa semua pengusaha itu hitamlah,” sambungnya.

Baca juga: KPK soal Selisih Duit Korupsi dan Tuntutan Noel: Semua Ada Parameternya

Selama menjabat sebagai Wamenaker klaim Noel, dirinya sering kali melakukan inspeksi mendadak (sidak). Dalam sidaknya itu, ia menemukan beberapa fakta. “Semua pengusaha yang saya sidak, selalu ada beking-bekingnya. Itu yang paling penting,” ujarnya.

“Kan tidak baik untuk kita bernegara. Jangan negara seperti gangster. Kita mau negara ya layaknya negara. Negara di situ ada warga negaranya, ada instrumen negaranya. Jadi kita mau bernegara itu yang benar, bukan seperti kelompok gangster,” sambungnya.

JAKARTA – Mantan manajemen buku Gibran End Game Arif Ikhsan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai pelapor atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan YouTuber Michael Sinaga kepadanya. Dia tibabersama pengacaranya, Razman Nasution.

“Sesuai panggilan hari ini, saya mau memberikan keterangan, di mana Mikhael ini, semua yang dia tujukan pada saya itu fitnah, antara lain itu yang saya laporkan ini, dia menuduh saya sebagai sekretaris,” ujarnya kepada wartawan, Senin (18/5/2026).

Dia mengatakan, Michael diduga memfitnah dia sebagai sekretaris dalam surat yang akan dikirimkan ke mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin bertemu. Fitnah itu disampaikan Mikhael melalui podcast miliknya.

Baca juga: Roy Suryo Ngaku Setor Banyak Bahan untuk Buku Gibran End Game tapi Rismon Enggak Mau Mengakui

JAKARTA – Mantan Kapolri Jenderal Pol Purn. Chairuddin Ismail bersama pengamat kepolisian Edi Saputra Hasibuan, dan pemerhati hukum sekaligus dosen Kurniawan Tri Wibowo dalam waktu dekat bakal meluncurkan buku berjudul Politik Hukum Kepolisian. Buku setebal 200 halaman itu mengulas tentang dinamika politik hukum dalam sistem kepolisian Indonesia.

Chairuddin Ismail mengatakan, buku yang diterbitkan oleh penerbit Papas Sinar Sinanti berisi pandangannya tentang dinamika politik hukum dalam sistem kepolisian Indonesia, termasuk sorotan yang tajam akhir akhir ini terhadap kinerja kepolisian dan kedudukan Polri yang menurutnya lebih baik tetap berada di bawah Presiden.Buku ini sudah beredar luas di toko buku terkemuka dan belanja daring,

“Demi menjaga profesionalisme dan kemandirian Polri, kedudukan Polri tetap lebih baik berada di bawah Presiden dan Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR,” kata Ketua Pembina Brata Bhakti ini, Kamis (14/5/2026).

Baca juga: 39 Brigjen Pol Dimutasi Kapolri pada Mei 2026, Berikut Namanya

Menurut Chairuddin Ismail, buku Politik Hukum Kepolisian yang ditulisnya juga memberikan gambaran bahwa kinerja polisi kerap mengalami dilema. Saat polisi menertibkan, polisi kerap disebut sebagai pengusik, dan ketika polisi menindak pelanggar demo anarkis, maka polisi kerap dituding sebagai penindas.

Semarang, Idola 92.6 FM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah (Pemda), serta seluruh kementerian/lembaga terkait, meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK), pada Senin (11/5).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan, langkah ini menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya antikorupsi sejak dini. “Pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama,” tegas Setyo dalam sambutannya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.

KPK memandang penguatan integritas di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bersama. Hal itu didasari dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menunjukkan Indeks Integritas Pendidikan berada pada angka 69,50 dari skala 100.

Nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Sebab demikian, pendidikan antikorupsi diposisikan sebagai strategi hulu negara untuk membangun fondasi karakter dan integritas generasi masa depan.

Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar PAK ini juga menjadi bagian dari upaya tindak lanjut dan evaluasi atas hasil SPI Pendidikan 2024, yang perbaikannya dilakukan sepanjang tahun 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi akan disertai lima buku Bahan Ajar untuk guru-guru di seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Dalam panduan ini, terdapat lima kompetensi kunci yang menjadi fondasi Pendidikan Antikorupsi, yaitu terkait ajaran menaati aturan; memahami konsep kepemilikan; menjaga amanah; mengelola dilema etis; dan membangun budaya antikorupsi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi membentuk generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berintegritas.

“Ini merupakan bagian dari kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter, khususnya kepribadian yang jujur, kepribadian yang berintegritas, bertanggung jawab, dan perilaku yang bersih dari segala macam bentuk korupsi,” ungkapnya, dalam siaran persnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, menekankan panduan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah maupun satuan pendidikan (satdik) di daerah dalam membangun ekosistem pendidikan berintegritas.

“Kepada seluruh Kepala Daerah untuk mendorong dan memastikan implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan memanfaatkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang telah tersedia, sebagai upaya melakukan perbaikan konkret dan terukur guna meningkatkan integritas pendidikan secara nyata,” ujarnya.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026

Tahun ini, KPK kembali melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan sebagai instrumen untuk memotret kondisi integritas pendidikan di Indonesia. Adapun periode survei dilaksanakan sejak 13 April sampai dengan 31 Juli 2026.

Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026 secara mutlak membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif pemangku kepentingan daerah sebagai aktor utama perubahan. Tidak hanya pemerintah daerah, pemangku kepentingan juga mencakup instansi pembina, instansi pengawas, hingga satuan pendidikan. Survei ini menjadi bagian dari evaluasi atas berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilakukan bersama dalam satu tahun terakhir.

KPK berharap berbagai langkah perbaikan yang dilakukan dapat memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi secara nyata dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan.

“Penting menanamkan semangat masa depan tanpa korupsi mulai dari hari ini. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sejatinya dimulai dari ruang kelas,” pungkas Setyo

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo; Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi; jajaran kementerian/lembaga terkait; pemerintah daerah; kepala dinas pendidikan; serta para pemangku kepentingan di sektor pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia. (her/dav)

JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo yang jadi tersangka kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo menunjukkan amplop berisi uang dari pakar digital forensik, Rismon Sianipar. Uang tersebut merupakan pemberian Rismon dari hasil penjualan buku berjudul Gibran End Game.

Momen itu terjadi dalam program Rakyat Bersuara yang disiarkan di iNews TV. Roy awalnya menantang Rismon yang saat itu tidak hadir, bahkan secara daring dalam acara tersebut.

“Makanya ini kita tunggu Mon. Mana? Tampil dong di zoom, gak berani datang. Kalau tampil saya mau tunjukkin, nih uang dari kamu masih ada semua nih,” ujar Roy, Selasa (5/5/2026).

Roy kemudian memperlihatkan beberapa amplop yang langsung dilemparnya. Ia menegaskan bahwa uang pemberian dari Rismon masih utuh dan tidak pernah digunakannya.

“Nih, masih utuh. Gak pernah saya buka. Ini uang yang katanya dari, (jualan buku) iya. Ini saya buktikan, masih utuh,” tegas dia.

Roy juga menegaskan dirinya tidak mau menggunakan uang pemberian tersebut. Ia kembali menekankan bahwa amplop berisi uang itu tidak pernah dibuka.

“Saya gak mau makan uang mu, masih utuh tuh,” tandasnya.

(shf)

Foto: Youtube/ Paul Laiger

Teknologi.id– Jika perangkat e-reader (pembaca buku elektronik) pada umumnya dirancang dengan layar berukuran besar, seorang kreator YouTube bernama Paul Lagier justru membuat pendekatan yang berbeda. Ia merakit secara mandiri sebuah e-reader dengan ukuran yang sangat kecil, hanya sedikit lebih besar dari ibu jari orang dewasa.

Perangkat e-reader mini ini tidak diproduksi secara massal oleh pabrik. Lagier mendokumentasikan proses pembuatannya dari nol melalui kanal YouTube pribadinya, menunjukkan bagaimana perangkat tersebut dirancang agar sangat ringkas dan mudah dibawa ke mana saja.

Komponen Utama dan Kapasitas Penyimpanan

Foto: Youtube/ Paul Lagier

Dalam proses perakitannya, Lagier mencetak cangkang (casing) perangkat menggunakan printer 3D. Cangkang tersebut kemudian dirakit bersama beberapa komponen elektronik utama, yang meliputi:

• Papan logika dengan mikrokontroler ESP32.

• Layar berjenis Heltec Wireless Paper.

• Baterai berukuran kecil sebagai sumber daya.

Meskipun ukurannya sangat minim, perangkat ini dibekali ruang penyimpanan internal sebesar 8 MB. Kapasitas tersebut mampu menampung sekitar 6 hingga 10 buku digital. Mengingat memori yang terbatas, buku yang disimpan harus menggunakan format teks sederhana (TXT), dan belum mendukung format seperti PDF maupun EPUB.

Baca juga:Cuma Butuh 1 Volt! Teknologi AC Berbasis Garam Ini Janjikan Pendinginan Super Irit

Optimalisasi Perangkat Lunak (Firmware)

Untuk memaksimalkan ruang penyimpanan yang kecil, Lagier melakukan penyesuaian khusus pada firmware perangkat. Melalui video lanjutannya, ia membagikan sejumlah pembaruan sistem yang secara signifikan meningkatkan fungsi e-reader mini tersebut.

Beberapa peningkatan fitur pada versi terbaru perangkat ini antara lain:

• Antarmuka web yang memungkinkan pengguna menyinkronkan e-book dan menyimpan penanda halaman (bookmark).

• Sistem folder untuk mengelompokkan koleksi bacaan berdasarkan kategori atau genre.

• Dukungan untuk lebih banyak bahasa serta visibilitas layar yang lebih baik.

• Fitur daftar (list) yang berfungsi untuk menyimpan catatan sederhana seperti daftar bacaan atau to-do list.

• Kemampuan mengubah screensaver, peningkatan stabilitas sistem, serta efisiensi daya baterai.

Baca juga:Cara Gila YouTuber Nyalakan PC Pakai 64 Baterai AA, Kuat Main Minecraft 33 Menit!

Biaya Perakitan Terjangkau

Salah satu aspek menarik dari proyek swarakit (Do-It-Yourself/DIY) ini adalah biaya produksinya yang tergolong murah. Lagier memperkirakan bahwa total biaya untuk seluruh komponen elektronik yang dibutuhkan hanya berkisar 30 dollar AS (sekitar Rp517.000).

Bagi audiens yang tertarik untuk merakit e-reader mini mereka sendiri, Lagier menjual seluruh fail desain printer 3D beserta panduan perakitannya secara langsung melalui platform Ko-Fi. Materi panduan tersebut dibanderol dengan harga 5,80 dollar AS (sekitar Rp100.000).

Baca berita dan artikel lainnya diGoogle News

(WN/ZA)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku “0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan” sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan, buku saku ini tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.

“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Qodari, buku saku ini merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya.

Pemerintah juga memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.

“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” ujarnya.

Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini yang menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.

Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah, sekaligus mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas dan memperkuat kelas menengah.

Sebagai panduan praktis, buku ini menyajikan berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan.

“Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan,” kata Qodari.

Pemerintah menegaskan, peluncuran Buku Saku “0%” merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan. (her/dav)