Pemerintah Kabupaten Jepara mendorong pengembangan wisata Desa Bucu, termasuk Air Terjun Songgo Langit, dengan penambahan fasilitas dan peningkatan akses jalan. Bupati Witiarso Utomo juga fokus pada peternakan ayam petelur untuk memperkuat ekonomi lokal. Skema investasi 50:50 dan bantuan pembangunan jalan desa 60% dari kabupaten ditawarkan.
Kodim 0706/Temanggung melakukan pengecoran akses jalan warga di Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran. Ini adalah jalur pengganti setelah pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memotong jalan lama. Pengecoran jalan bertujuan menjaga kelancaran mobilitas masyarakat. Akses baru ini memiliki lebar 5 meter dan panjang 80 meter.
Desa Sendangasri, Rembang, meraih juara 3 Energy Transition Award 2026. Pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas untuk dapur rumah tangga mengantarkan desa ini sebagai Desa Mandiri Energi terbaik. Inovasi biogas ini solusi aman, andal, dan ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil di Jawa Tengah.
Nganjuk, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penggerak baru ekonomi desa dengan menciptakan perputaran uang hingga Rp10,8 miliar per tahun di setiap desa.
Menurutnya, angka tersebut jauh lebih besar dibanding dana desa yang sebelumnya rata-rata sekitar Rp1 miliar.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5).
Menurut Presiden, dampak MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menghidupkan rantai ekonomi desa, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal.
“Kita bikin MBG. Mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang,” ujar Prabowo.
Dalam paparannya, Presiden menghitung potensi perputaran ekonomi dari pelaksanaan MBG di tingkat desa. Dengan asumsi 3.000 penerima manfaat dan nilai Rp15 ribu per porsi, uang yang beredar setiap hari dapat mencapai Rp45 juta. “Rp15.000 kali 3.000, Rp45 juta tiap hari,” katanya.
Prabowo menjelaskan, jika dihitung selama 20 hari dalam satu bulan, maka total uang yang beredar mencapai sekitar Rp900 juta per bulan atau Rp10,8 miliar dalam setahun.
“Sebelum ada MBG, kita kirim Rp1 miliar dana desa. Dengan MBG, kita tambah sekitar Rp10 miliar,” ungkapnya.
Menurut Prabowo, perputaran ekonomi tersebut akan langsung dirasakan masyarakat desa karena kebutuhan pangan dipasok dari lingkungan sekitar.
“Di satu desa ada Rp10,8 miliar yang beredar. Artinya, peternak lele bisa menjual hasilnya, petani bawang merah bisa terjual, pembuat tempe mendapat pembeli, penjual telur juga hidup. Semua produsen di desa itu bergerak,” ujarnya.
Presiden menilai skema tersebut sekaligus mampu memangkas biaya logistik karena pasar tersedia langsung di desa masing-masing.
“Dan kita bisa memangkas biaya logistik. Tidak perlu jauh-jauh ke pasar, karena pasarnya ada di desa sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan, kabupaten, ratusan triliun,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa kombinasi Program MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi fondasi kebangkitan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.
“MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita. Sekarang saya kira secara jujur para kepala desa, para bupati, sudah mulai merasakan. Ke depan akan lebih merasakan,” tegasnya.
Meski demikian, Presiden mengakui pelaksanaan program berskala besar tentu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang harus terus dibenahi.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan seluruh unsur pemerintahan agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Pemerintahan saya tidak ragu-ragu. Siapa pun yang melanggar, menyimpang, dan menyalahgunakan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan,” pungkas Presiden. (her/dav)
loading…
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo. Foto/Istimewa
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) membeberkan salah satu strategi untuk mencegah penyelewengan maupun penyalahgunaan dana desa yakni dengan penerapan transaksi digital atau nontunai. Transaksi nontunai dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan akuntabel.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo saat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan keuangan desa dalam rangka penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui optimalisasi transaksi nontunai di Provinsi Jawa Tengah.
“Dengan sistem pembayaran secara digital, penyalahgunaan anggaran maupun manipulasi dana tunai dapat diminimalisir. Selain itu, proses audit menjadi lebih mudah dan transparansi pengelolaan keuangan desa juga semakin meningkat,” ujar La Ode Ahmad dalam keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).
Baca Juga: Membangun Desa melalui Dana Desa
La Ode Ahmad mendorong agar pemerintah daerah mempercepat penerapan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran desa.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan salah satu tujuan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yakni untuk mendorong kesejahteraan petani dan peternak hingga melawan tengkulak yang selama ini menggerogoti rakyat.
Menurut Zulhas, Presiden RI Prabowo Subianto menaruh atensi pada perekonomian di tingkat desa dengan memotong rantai pasok yang selama ini sangat panjang di daerah.
“Bapak Presiden tujuannya ingin membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa. Jadi, Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu, selain memotong rantai pasok yang panjang dari pusat, dia juga bisa offtaker (pembeli hasil produksi),” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dia menjelaskan KDKMP bakal berperan untuk menampung hasil produksi panen atau ternak warga desa. Harga jual yang diperoleh pun lebih tinggi daripada menjual ke tengkulak.
Zulhas menyatakan apabila harga pasar lagi turun, maka KDKMP akan membeli hasil panen petani sesuai dengan nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, petani bisa tetap untung.
“Jadi, kalau ada produksi di desa itu yang tidak sesuai dengan harga yang kita tentukan, maka Kopdes bisa ambil alih. Contoh gabah, kalau gabah itu Rp6.500 kita tentukan, tetapi di pasar di situ harganya di bawah, Kopdes bisa beli. Jadi dia offtaker,” jelasnya.
Tak hanya itu, Zulhas menyebut KDKMP juga bakal berperan sebagai infrastruktur pemerintah. Contohnya, menjadi penyalur seluruh bantuan negara seperti Program Keluarga Harapan (PKH) agar betul-betul tepat sasaran.
“Nanti bantuan PKH harus tepat pasaran yang dapat (beras) 10 kg, Rp300 ribu, beasiswa, itu betul-betul harus tepat sasaran, bukan karena kedekatan dengan kepala desa, tetapi betul-betul memang orang yang layak untuk mendapatkan. Itu nanti fungsinya Kopdes,” kata dia.
KDKMP juga akan menjadi agen untuk menjual bantuan-bantuan atau barang subsidi yang selama ini masih belum tepat sasaran seperti pupuk dan tabung gas LPG 3 kg.
“Bantuan-bantuan pemerintah, barang-barang subsidi seperti pupuk, gas, dan lain-lain itu nanti akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Jadi, tujuannya sangat strategis,” ucapnya. (her/dav)
Desa Babalan, Gabus, Pati, dicanangkan sebagai Desa Cantik 2026 pada Kamis (23/4/2026). Program ini memperkuat tata kelola data desa. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menekankan data akurat penting untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. BPS telah mendata 406 desa/kelurahan. Kepala desa diajak mendukung pendataan demi data real dan baik.
Foto: Gemini
Teknologi.id -Di era di mana data disebut sebagai “minyak baru” peradaban digital, pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan data sebuah bangsa menjadi sangat fundamental. Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, berada di persimpangan penting: apakah kita akan menjadi tuan rumah atas data kita sendiri, atau membiarkan data strategis bangsa tersimpan di server-server di luar negeri yang berada di bawah yurisdiksi hukum asing?
Sovereign cloud atau cloud berdaulat adalah jawabannya. Ini adalah infrastruktur cloud yang dioperasikan sepenuhnya di dalam wilayah Indonesia, tunduk pada hukum Indonesia, dan dikelola oleh entitas Indonesia. Namun membangun ekosistem sovereign cloud yang benar-benar berfungsi bukan pekerjaan semalam.
Foto: Sagara Technology
Inilah ironi terbesar dalam lanskap data Indonesia: 74.954 desa di seluruh Indonesia menghasilkan data yang sangat berharga data demografis, potensi ekonomi lokal, data pertanian, data kesehatan masyarakat namun mayoritas data ini tidak terkelola dengan baik, tidak terlindungi, dan bahkan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan warga desa itu sendiri.
Sementara itu, kota-kota besar sudah berlomba membangun smart city dengan infrastruktur data yang canggih, desa-desa masih mengelola data dengan spreadsheet Excel atau bahkan buku catatan manual. Kesenjangan digital ini bukan hanya masalah efisiensi ini adalah masalah keadilan dan kedaulatan.
Dari pelajaran Floodgate “hack value before hacking growth.” Terjemahan praktisnya dalam konteks kedaulatan data nasional, bangun fondasi yang kuat di level terkecil sebelum bermimpi tentang infrastruktur nasional yang megah. Banyak proyek digitalisasi pemerintah gagal karena membangun sistem nasional yang kompleks tanpa memastikan bahwa unit-unit terkecil sudah siap secara infrastruktur, kompetensi, dan kultur digital.
Sagara Technology memiliki visi yang berbeda dan lebih fundamental, bangun kedaulatan data dari bawah ke atas. Mulai dari dashboard desa yang sederhana namun powerful, kemudian integrasikan secara vertikal ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Dashboard desa Sagara dirancang dengan filosofi ini, antarmuka sederhana yang bisa dioperasikan oleh aparat desa tanpa latar belakang IT mendalam, namun dengan arsitektur data yang kuat di baliknya.
Dashboard ini mencakup modul keuangan desa terintegrasi dengan sistem Dukcapil, modul pembangunan desa dengan geotagging dan dokumentasi foto, modul data kependudukan, modul pemberdayaan ekonomi untuk UMKM dan komoditas unggulan, serta modul kesehatan masyarakat untuk tracking imunisasi dan stunting.
Integrasi data desa ke dalam ekosistem sovereign cloud yang memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai backbone dan penyedia lokal sebagai lapisan distribusi merupakan langkah krusial dalam menjamin kedaulatan data di dalam yurisdiksi Indonesia. Arsitektur terdistribusi yang aman ini, dengan perlindungan enkripsi end-to-end dan standar Zero Trust, tidak hanya memastikan ketahanan sistem serta privasi warga, tetapi juga menjadi fondasi bagi kebijakan Satu Data Indonesia yang menghilangkan silo informasi. Lebih dari sekadar penyimpanan, infrastruktur ini mengubah data desa menjadi aset strategis yang AI-ready, memungkinkan pengambilan kebijakan berbasis bukti yang presisi serta membuka peluang inovasi bagi sektor teknologi dalam mengolah kecerdasan data untuk percepatan pembangunan ekonomi nasional.
Visi Indonesia Digital Sovereign 2030 adalah tentang memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia mendapatkan bagian yang adil dari transformasi digital. Dashboard desa adalah langkah pertama yang paling fundamental. Sagara Technology mengundang seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bergabung dalam pilot program ini. Bersama-sama, kita bisa membangun Indonesia yang berdaulat secara digital dari desa hingga istana negara.
Lebih dari sekadar transformasi teknologi, inisiatif ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem data yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Ketika desa memiliki kontrol penuh atas datanya, maka keputusan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, transparansi meningkat, dan potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan secara maksimal. Inilah fondasi nyata menuju kedaulatan digital yang tidak hanya kuat di pusat, tetapi juga merata hingga ke akar rumput.
Momentum ini tidak datang dua kali dan mereka yang bergerak lebih dulu akan memiliki keunggulan dalam membangun sistem yang adaptif terhadap masa depan. #SelaluBersamaTalentaDigitalIndonesia
Baca Berita dan Artikel lainnya di Google News
(SH/NA)
Jembatan Perintis Garuda di Sukoharjo kini menghubungkan tiga desa: Tangkisan, Majasto, dan Tambak Boyo. Setelah lebih dari lima tahun terisolasi, warga akhirnya kembali terkoneksi. Pembangunan jembatan ini mempermudah akses pertanian, pendidikan, dan sosial, mempersingkat waktu tempuh dari 30 menit menjadi 3-5 menit. Mobilitas masyarakat meningkat.
Festival Jondang Desa Kawak, Jepara, sukses digelar Selasa (21/4/2026) malam. Tradisi tahunan ke-12 ini menampilkan atraksi bola api dan perang api. Pemerintah Kabupaten Jepara mendukung pelestarian budaya ini sebagai potensi pengembangan pariwisata dan penggerak ekonomi desa. Ini memperkuat identitas lokal.