Desa Jepangpakis, Kudus, meraih juara nasional Abpednas Jaga Desa Awards 2026 kategori kepatuhan entry data. Bupati Kudus mengapresiasi prestasi ini sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data desa. Capaian ini diharapkan memotivasi desa lain meningkatkan tata kelola pemerintahan. Jepangpakis menjadi role model pengelolaan data desa di Indonesia.
Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti kasus hukum Kepala Desa dan perangkat desa akibat pengelolaan Dana Desa. Hashim menilai, banyak Kades terjerat bukan karena niat jahat, melainkan ketidakpahaman sistem akuntansi. Masalah administrasi yang tidak sempurna sering menjadi pemicu pidana. Pengelolaan Dana Desa miliaran rupiah per tahun membutuhkan tata kelola presisi.
Klaten, Idola 92.6 FM-Jembatan peninggalan kolonial Belanda yang sudah lama tak terpakai di Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, akhirnya direvitalisasi lewat program Jembatan Garuda yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepala Desa Kranggan, Arjito, menuturkan jembatan tersebut dulunya merupakan jalur vital yang menghubungkan Desa Kranggan dan Desa Leles di Kecamatan Manisrenggo, bahkan hingga menuju DI Yogyakarta. Karena itu, ia dan warga sekitar senang sekali dengan realisasi jembatan gantung yang baru ini.
“Harapannya digunakan warga masyarakat, kaitannya dengan jalur penghubung antara Desa Kranggan dan Leses. Dan juga nanti ke Yogyakarta. Ini kan jalan yang sangat vital sekali untuk Desa Kranggan dan Desa Leses,” kata Arjito saat diwawancara di lokasi, Sabtu (11/4).
Arjito bercerita jembatan di Desa Kranggan ini sudah lama rusak dan perbaikannya sudah diajukan sejak 13 tahun lalu. Selama ini warga yang mau menuju Desa Leles harus memutar jalan hingga sejauh 2 kilometer (KM). “Kami selama 13 tahun menunggu,” ucap dia.
Anggota Babinsa Desa Kranggan, Sersan Kepala (Serka) Ali, mengungkapkan awalnya ia dan tim ditugaskan untuk mendata jembatan di wilayah tugas mereka. Lalu, mereka menemukan salah satu jembatan peninggalan zaman Belanda yang sudah lama tak terpakai dan mengajukannya ke Kodim Klaten agar masuk dalam program Jembatan Garuda.
“Di wilayah saya ada jembatan peninggalan Belanda, terus pada waktu pemakaiannya kurang lebih sudah 13 tahun tidak dipakai. Alhamdulillah kami data, kami laporkan ke Stapter Kodim, Alhamdulillah di-acc untuk pembuatan Jembatan Gantung Garuda Perintis,” ujar Ali.
Ali juga mengatakan jembatan ini tak hanya menyambungkan antardesa, tapi juga antarkota dan antarprovinsi. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas program pembangunan jembatan ini. Ia berharap jembatan ini bermanfaat bagi warga setempat.
“Sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan Jembatan Gantung Garuda Perintis di wilayah binaan saya. Semoga dengan dibangunnya Jembatan Gantung Garuda Perintis, bermanfaat bagi warga binaan saya,” katanya. (her/dav)
Pemerintah akan membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk menggerakkan perekonomian dan memberdayakan masyarakat desa/kelurahan. KDKMP, milik masyarakat, dikelola profesional dan transparan. Keuntungan 97% dibagikan kepada anggota. KDKMP juga mempersingkat rantai distribusi barang pokok serta menyalurkan barang subsidi seperti LPG dan pupuk secara tepat sasaran.
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Skema anggaran yang digunakan justru mengoptimalkan dana yang telah tersedia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal, menyampaikan bahwa berbagai sumber pendanaan seperti dana desa, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) memang telah dialokasikan sejak awal melalui mekanisme fiscal recycling atau daur ulang fiskal. Oleh karena itu, implementasinya saat ini tidak menambah beban baru bagi keuangan negara.
“Sudah dianggarkan, jadi itu bukan beban tambahan, tetapi merupakan fiscal recycling,” ujarnya pada Rabu (15/4).
Lebih lanjut, Fithra menjelaskan bahwa distribusi anggaran ke desa tidak bersifat merata dalam jumlah yang sama.
Besaran dana yang diterima setiap desa bergantung pada skala usaha dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Sebenarnya, dengan skala usaha seperti ini, ada yang mendapat Rp500 juta, ada yang Rp1 miliar. Tidak semuanya mendapat Rp3 miliar,” jelasnya.
Fithra juga menekankan bahwa dana desa harus segera disalurkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan berbasis desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dana desa itu memang sudah memiliki alokasi per desa. Jadi, harus segera disalurkan,” tegasnya.
Dalam konteks distribusi, Fithra mengatakan pemerintah telah mengusung pendekatan pembangunan dari desa dengan menciptakan ‘engine’ atau mesin penggerak ekonomi daerah melalui sistem yang telah disiapkan sejak awal.
“Engine daerah itu dibangun dan disiapkan sejak awal. Dalam perkembangannya, hal tersebut dapat menciptakan efek skala ekonomi yang memadai,” ungkapnya.
Pemerintah berharap, melalui optimalisasi penggunaan dana desa serta penguatan sistem di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud dari akar rumput.
“Pemerintah menyadari bahwa permasalahan kemiskinan struktural memerlukan intervensi yang sistematis. Salah satunya, sesuai dengan Asta Cita, adalah membangun dari desa, membangun dari bawah,” pungkas Fithra. (her/dav)
BOYOLALI – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Boyolali bagi Desa yang masa jabatan Kadesnya habis dipastikan bakal dilaksanakan 29 Juni mendatang. Meskipun hingga akhir 2019 ini ada 240 jabatan kades yang habis, namun pelaksanaan Pilkades serentak ini hanya diikuti 229 desa saja. Sebab ada 11 desa yang jabatan kadesnya berakhir pada bulan Desember. “Menurut aturan, pemajuan Pilkades tidak boleh lebih dari enam bulan,” kata Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Boyolali, Candra Irawan, belum lama ini di kantornya.
Dari 229 Desa tersebut, menurut Candra yang menggelar Pilkades tahun ini sebagian besar masa jabatannya sudah habis pada 18 April nanti. Sedangkan sisanya, baru habis pada bulan September mendatang. “Kalau masa jabatannya September maka Pilkadesnya dimajukan. Karena tidak lebih dari 6 bulan,” imbuhnya.
Candra menambahkan, Pilkades serentak ini sangat banyak dan menyeluruh di 22 kecamatan menggunakan dua cara, yakni e-voting dan manual seperti biasa. Terdapat 62 desa yang tersebar di 22 kecamatan yang menggunakan system e-voting. Karena selain belum tercukupinya kebutuhan peralatan elektronik untuk e-voting juga ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pelaksanaan e-voting ini belum mencukupi. “Sisanya masih menggunakan cara manual. Desanya mana saja belum kami tentukan,” ujarnya.
Pihaknya menyatakan, pelaksanaanPilkadessecara elektronik di Boyolali dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jika pada pelaksanaanPilkadesserentak kali pertama di tahun 2016 lalu, hanya ada 15 desa yang menggunakannya. Sedangkan tahun berikutnya hanya ada lima desa.
MUNGKID – Pemerintah Kabupaten Magelang menegaskan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan dilakukan secara hati-hati. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersama Forkopimda di Aula Kecamatan Dukun, Selasa (14/4/2026).
Rakor tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, hingga legislatif, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang aman, tertib, dan bertanggung jawab.
Wakil Bupati Magelang, Sahid, menegaskan, besarnya dana yang dikelola desa saat ini menuntut kehati-hatian ekstra serta kepatuhan pada regulasi yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Magelang terbaru.
“Keuangan desa harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel. Transparansi ini penting karena masyarakat sekarang semakin kritis dan mudah mengakses informasi,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi kepada publik bukan hanya kewajiban, tetapi juga langkah penting untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Keuangan desa sendiri mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan desa harus berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara berurutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
Sementara itu, Camat Dukun, Pujo Ihtiarta, menyampaikan, rakor ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan.
Ia mengungkapkan, total anggaran desa di Kecamatan Dukun mencapai sekitar Rp28,19 miliar.
“Besaran ini harus dikelola secara terarah dan terstruktur agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pujo juga menegaskan, seluruh penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan visi pembangunan daerah.
Dari sisi keamanan, Wakapolresta Magelang, Kompol Eko Mardiyanto, mengingatkan, transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi langkah penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum.
“Generasi sekarang menuntut transparansi dan penegakan hukum yang tegas. Ini harus menjadi perhatian para kepala desa,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kondisi keamanan wilayah Dukun yang relatif kondusif, meskipun masih terdapat beberapa kasus yang telah ditangani aparat.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah desa, Forkopimda, dan masyarakat semakin kuat, sehingga pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis: Kontributor Kab Mgl
Editor: WH/DiskomdigiJtg
Foto: Instagram/ @Kemenkop
Teknologi.id– Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum yang berlokasi di Denpasar, Bali, berhasil mencatatkan pencapaian signifikan melalui implementasi teknologi digital. Dengan mengadopsi sistem SmartCoop, koperasi ini kini ditetapkan sebagai koperasi percontohan di Denpasar berkat tata kelola yang adaptif, inovatif, dan transparan dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
Desa Tegal Harum memiliki basis penduduk sekitar 13.453 jiwa dengan mayoritas mata pencaharian sebagai pedagang dan wiraswasta. Potensi ekonomi di wilayah ini tergolong besar, mengingat sejumlah produk usaha warga setempat telah berhasil menembus pasar internasional. Namun, pada fase awal pengembangannya, Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum menghadapi tantangan klasik, yaitu kebutuhan akan sistem pencatatan yang rapi dan terintegrasi.
Menanggapi kendala tersebut, pengurus bersama anggota melakukan langkah kolaboratif melalui musyawarah desa, pendampingan, serta pelatihan intensif bersama perangkat desa. Sinergi ini bertujuan untuk merumuskan solusi teknologi yang mampu mengakomodasi kebutuhan administrasi sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai wadah penguatan ekonomi lokal.
Foto: AI Generated
Solusi strategis yang dipilih adalah penerapan SmartCoop, sebuah sistem digital koperasi terintegrasi. Inovasi ini mengubah pola kerja konvensional menjadi serba otomatis dan transparan. Beberapa fitur utama yang diimplementasikan meliputi pencatatan keuangan otomatis, pengelolaan simpan pinjam, hingga penyusunan rencana bisnis yang lebih terukur.
Selain aspek manajerial, SmartCoop juga menghadirkan transparansi dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Dari sisi pelayanan anggota, sistem ini menyediakan layanan transaksi berbasis aplikasi dan barcode, yang memungkinkan seluruh proses terhubung dalam satu ekosistem terpadu. Digitalisasi ini memastikan setiap rupiah yang dikelola koperasi terpantau secara real-time dan akurat.
Kehadiran sistem digital ini memperluas daya jangkau unit usaha koperasi. Saat ini, Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum telah berhasil mengelola berbagai unit layanan vital, mulai dari gerai sembako, penyediaan LPG, apotek, hingga klinik desa. Selain itu, koperasi juga melayani fungsi simpan pinjam serta loket pembayaran listrik dan pajak.
Layanan yang terpusat secara digital ini memberikan manfaat langsung bagi warga berupa akses yang lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pasar umum. Efisiensi operasional yang dihasilkan dari penggunaan SmartCoop memungkinkan koperasi menekan biaya tambahan, yang kemudian berdampak pada stabilitas harga layanan di tingkat desa.
Capaian inovasi ini membawa Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum meraih predikat sebagai koperasi percontohan di Denpasar. Keberhasilan ini membuktikan bahwa digitalisasi bukan hanya milik perusahaan besar di perkotaan, tetapi juga sangat relevan untuk memperkuat ekonomi di tingkat desa.
SmartCoop menegaskan posisi koperasi sebagai penggerak ekonomi desa yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan tata kelola berbasis inovasi digital, koperasi ini diharapkan dapat terus menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia untuk mulai bermigrasi ke sistem digital guna mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Baca berita dan artikel lainnya di Google News
(wn/sa)
SEMARANG – Sektor pariwisata Jawa Tengah terus menunjukkan peningkatan performa. Berdasarkan riset CNBC Indonesia Research, Jawa Tengah menempati daftar teratas provinsi dengan total pendapatan objek daya tarik wisata komersial tertinggi.
Hal itu sejalan dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan, yang datang ke berbagai destinasi populer di wilayah ini.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, strategi pengembangan pariwisata di wilayahnya menitikberatkan pada keterpaduan antarwilayah (aglomerasi), serta penguatan potensi desa wisata. Strategi tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, dan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
“Salah satu upaya untuk menaikkan PAD kita, di antaranya adalah dengan memperkuat dan memperbanyak objek wisata,” ujar Ahmad Luthfi, di kantornya, Kamis (8/1/2025).
Dia menjelaskan, Jawa Tengah memiliki keunggulan komparatif melalui pengembangan kawasan aglomerasi pariwisata yang terintegrasi. Di antaranya Kopeng, Rawapening (Kabupaten Semarang), serta kawasan Borobudur (Kabupaten Magelang). Selain itu, Jateng juga mengandalkan pengembangan desa wisata, sebagai tulang punggung pemerataan ekonomi pariwisata.
“Kita punya aglomerasi wisata Kopeng, Borobudur, sama Rawapening. Kita punya seribu desa wisata,” kata Luthfi.
Luthfi menjelaskan, pengembangan desa wisata dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Desa wisata yang awalnya berskala lokal, didorong untuk naik kelas menjadi destinasi regional, hingga internasional.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/ kota telah menetapkan desa wisata, melalui surat keputusan kepala daerah, sebagai dasar pembinaan dan pengembangan.
Selain wisata berbasis alam dan sejarah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong diversifikasi produk pariwisata, guna memperluas segmentasi pasar. Di antaranya wisata kuliner, wisata budaya, serta wisata ramah muslim. Hal itu menjadi bagian dari strategi penguatan daya saing pariwisata Jawa Tengah.
Dia membeberkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Jawa Tengah pada 2024 mencapai 68,88 juta orang, atau meningkat 22 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara naik 28 persen, menjadi 593.168 orang.
Sejumlah destinasi unggulan seperti Masjid Syeikh Zayed Surakarta, Kota Lama Semarang, Candi Prambanan, serta kawasan Borobudur dan Dieng, menjadi magnet utama kunjungan wisatawan. (Humas Jateng)*ul
Pembangunan jembatan gantung Bolo Wetan di Boyolali mengatasi keterisolasian Dukuh Bolo Tangkil. Puluhan tahun warga menyeberangi Sungai Serang yang berbahaya demi sekolah, bekerja, dan berobat. Jembatan ini, bagian program Jembatan Garuda, mempermudah akses mobilitas serta angkut hasil panen, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.