Tag: Dorong

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah merespons cepat penurunan harga ayam dan telur di tingkat peternak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menstabilkan harga yaitu dengan mendorong peningkatan konsumsi telur dan daging ayam melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berharap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menyajikan menu ayam atau telur hingga tiga kali dalam seminggu.

“Kami langsung telepon Kepala BGN, menyampaikan kalau bisa dalam satu minggu, biasanya konsumsi telur satu kali, bisa menjadi tiga kali, termasuk ayam,” ujar Amran dalam konferensi pers usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6).

Selain meningkatkan penyerapan produk peternakan, langkah ini juga selaras dengan program pemenuhan gizi masyarakat. Menurut Amran, BGN menyepakati usulan tersebut. “Sehingga harga mulai merangkak naik, dan itu kita sepakati semua,” ucap dia.

Amran menuturkan Kementerian Pertanian juga telah mengumpulkan para peternak ayam dan telur untuk membahas sejumlah solusi.

Pemerintah berharap kebijakan peningkatan konsumsi telur dan ayam melalui program BGN dapat menjaga stabilitas harga sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan peternak di tengah fluktuasi pasar.

“Kami mengumpulkan peternak-peternak untuk ayam dan telur, kami kumpulkan, kami diskusi. Kemudian memberikan beberapa solusi,” katanya. (her/dav)

JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kerja sama itu ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kolaborasi antara organisasi pendiri Partai Golkar dan pemerintah tersebut tak hanya diarahkan pada sosialisasi kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong perubahan paradigma pekerja migran Indonesia: dari tenaga kerja berkeahlian rendah menuju tenaga kerja terampil yang memperoleh pelindungan menyeluruh.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dan Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun.

Dalam sambutannya, Misbakhun menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah memperkuat tata kelola pekerja migran sekaligus memastikan berbagai kebijakan negara dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Menurutnya, SOKSI ingin mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah agar komunikasi publik terkait program pelindungan PMI berjalan efektif.

“Ini bagian dari membangun komunikasi yang efektif agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan bagaimana program-programnya bisa berjalan dengan baik, dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula,” kata Misbakhun.

JAKARTA – Delegasi Indonesia menunjukkan peran strategisnya dalam Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114. Sidang tersebut berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 1-12 Juni 2026.

Forum ketenagakerjaan tertinggi dunia yang digelar International Labour Organization (ILO) itu mencatat sejumlah perkembangan penting, termasuk penyelesaian naskah konvensi global pertama mengenai kerja layak di ekonomi platform digital.

Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, William Yani Wea dan Tonny Pangaribuan, menyebut hasil ILC 114 sebagai tonggak sejarah baru dalam perlindungan pekerja digital sekaligus penguatan mekanisme pengawasan standar ketenagakerjaan internasional.

Baca juga: Ratifikasi Konvensi ILO 188, Perlindungan Pekerja Laut Perlu Diperkuat

Ketua Umum Serikat Pekerja Informal, Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) William Yani Wea mengatakan, ILC tahun ini bertepatan dengan peringatan 100 tahun Komite Aplikasi Standar atau Committee on the Application of Standards (CAS) yang bertugas mengawasi implementasi konvensi-konvensi ILO oleh negara anggota.

“Mandat konstitusional kami tetap sama, yakni memastikan negara-negara anggota benar-benar menerapkan konvensi yang telah diratifikasi dalam hukum maupun praktik,” ujar William, Sabtu (13/6/2026).

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemanfaatan papan digital di sekolah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Menurutnya, berbagai kajian menunjukkan program tersebut memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran siswa, hingga capaian akademik.

Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti usai menghadiri rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6).

Mu’ti mengatakan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen penguatan pendidikan karakter yang telah diintegrasikan ke dalam berbagai modul pembelajaran.

“Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Sudah kami terbitkan modul-modulnya dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah dan juga terhadap capaian akademik,” ujar Mu’ti.

Ia menjelaskan, hingga 10 Juni 2026 cakupan penerima manfaat MBG terus meningkat dan telah menjangkau mayoritas siswa di Indonesia. Berdasarkan data Kemendikdasmen, sebanyak 80,7 persen siswa telah menerima manfaat program tersebut.

“Dan karena itu, kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7 persen murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian murid, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik,” katanya.

Selain program MBG, pemerintah juga terus mendorong transformasi pembelajaran berbasis teknologi melalui distribusi Interactive Flat Panel (IFP) ke berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Abdul Mu’ti menjelaskan, sepanjang 2025 pemerintah telah menyalurkan sebanyak 288.865 unit IFP yang kini telah digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Interactive Flat Panel tahun 2025 kami distribusikan untuk 288.865 IFP ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sekarang sudah digunakan dan sudah ada penelitian yang menunjukkan dampak IFP terhadap kualitas pembelajaran dan juga terhadap motivasi belajar,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, pembahasan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari infrastruktur pendidikan hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik.

“Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir dua jam lebih betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan, baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan gurunya,” ujar Prasetyo.

Ia menambahkan, Presiden juga meminta agar segera dibentuk tim khusus untuk mengkaji dan memperbarui buku ajar bagi seluruh peserta didik agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah.

“Termasuk beliau diberi tugas untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar,” katanya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) secara serentak dan berkelanjutan di seluruh daerah dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026.

Gerakan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mempercepat target pengelolaan sampah nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Widyajayanti, mengatakan Gerakan Nasional Indonesia ASRI dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah sejak tingkat individu, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan.

“Melalui Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 ini, pemerintah juga mendorong gerakan nasional ASRI ini secara serentak dan berkelanjutan di tingkat tapak dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di tingkat individu. Kemudian juga mendorong kolaborasi lintas sektor serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam forum global,” ujar Laksmi, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan, melalui platform Gerakan Nasional Indonesia ASRI, pemerintah meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun serta menetapkan kebijakan daerah yang mendukung implementasi gerakan tersebut

“Diminta kepada Gubernur, Bupati, Walikota dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait untuk menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan gerakan Indonesia Asri,” terangnya.

Konsep ASRI mencakup empat fokus utama. Pertama, Aman, yang menitikberatkan pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik. Kedua, Sehat, yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan demi mendukung kesehatan masyarakat. Ketiga, Resik, yang berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah secara terintegrasi. Keempat, Indah, yang menekankan pentingnya estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.

Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat, Gerakan Nasional Indonesia ASRI juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah di sektor lingkungan hidup. Salah satu target utama yang ingin dicapai adalah pengelolaan sampah secara menyeluruh sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Kita juga ada program-program prioritas yang harus dikerjakan dan harapannya bisa menyelesaikan terutama terkait dengan sampah terkelola 100 persen di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN,” kata Laksmi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan lingkungan yang saat ini menjadi perhatian nasional tidak hanya terkait sampah, tetapi juga mencakup pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hingga perubahan iklim. Berbagai isu tersebut, menurutnya, telah menjadi perhatian pemerintah dan mendapat arahan langsung dari Presiden.

“Pengelolaan sampah menjadi perhatian sangat besar oleh Bapak Presiden. Tadi disampaikan kita harus mencapai 100 persen di 2029, tetapi pada kesempatan belum lama ini Bapak Presiden menyampaikan kembali bahwa untuk pengelolaan sampah harapannya bisa selesai di 2028,” ungkapnya. (her/dav)

JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mendorong perguruan tinggi memperkuat sistem sertifikasi kompetensi sebagai bagian dari transformasi pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Kompeten 2045.

Penguatan sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif. Sementara, lulusan perguruan tinggi saat ini tidak cukup hanya mengandalkan capaian akademik, tetapi juga perlu memiliki pengakuan kompetensi yang terukur dan sesuai kebutuhan industri.

Baca juga: Konsolnas 2026, Wamendikdasmen Soroti Kompetensi Guru

“Ijazah menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan proses pendidikan dan sertifikasi kompetensi menunjukkan bahwa seseorang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai standar profesinya,” ujar Afriansyah di Auditorium Tower Lantai 7 Kampus Universitas Mercu Buana, Senin (8/6/2026).

Acara ini dibuka Rektor Andi Adriansyah dan dihadiri para wakil rektor, dekan, pimpinan unit kerja, tamu undangan, serta mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan Universitas Mercu Buana.

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan model school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Usulan tersebut disampaikan menyusul langkah pembenahan yang dilakukan pimpinan baru BGN.

Pembenahan juga termasuk penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. “Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” ujar Charles, Senin (8/6/2026).

Baca juga: Jadi Kepala BGN, Nanik Deyang: Saya Sarjana Biologi Bukan Kehutanan

Menurut dia, dapur berbasis sekolah dapat membuat pelaksanaan MBG lebih dekat dengan peserta didik sebagai penerima manfaat. Sekolah juga dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia untuk mendukung proses pengolahan dan penyediaan makanan.

Pendekatan tersebut dinilai dapat mengurangi beban biaya distribusi dan logistik sekaligus mempermudah pengawasan terhadap mutu serta keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.

Politikus PDIP itu menilai keterlibatan langsung pihak sekolah juga akan memperkuat posisi MBG sebagai program intervensi gizi bagi peserta didik. Melalui model tersebut, sekolah dapat berperan dalam menjaga kualitas makanan, memberikan edukasi gizi, serta memantau kondisi para siswa.

Selain meningkatkan efektivitas program, penggunaan fasilitas sekolah diyakini dapat mengurangi kebutuhan pembangunan infrastruktur baru. “Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program,” katanya.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui percepatan berbagai program strategis di sektor riil, mulai dari pangan hingga perikanan. Langkah ini penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi makro di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan.

“Mendorong program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil untuk bisa dipercepat terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menyebut stabilitas ekonomi nasional tidak bisa dijaga oleh satu institusi saja. Karena itu, pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga agar kebijakan moneter dan fiskal berjalan seiring dan saling mendukung.

“Koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi, menjaga baik moneter maupun fiskal kita, terus berada di posisi yang kita harapkan,” katanya.

Menurut Prasetyo, kondisi ekonomi global saat ini menuntut adanya kerja sama yang kuat antarpemangku kepentingan. Ia mengatakan seluruh kebijakan yang diambil pemerintah harus mampu saling memperkuat demi menjaga stabilitas nasional.

“Dalam situasi hari ini, menuntut kerja sama di antara kita semua. Kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain,” ucapnya.

Prasetyo juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah. Ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi kuat.

“Baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang dibawa oleh Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan yang kemarin dilaporkan dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat,” tuturnya.

Bertalian dengan itu, pemerintah juga tetap mewaspadai dinamika ekonomi yang dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Prasetyo mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dalam menjalankan tugas masing-masing secara maksimal.

“Kita harus tetap optimis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan,” pungkas dia. (her/dav)

JAKARTA – Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) mencermati secara serius dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga melibatkan, memanfaatkan, dan menyalahgunakan yayasan. Kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berpotensi jadi ancaman terhadap kepercayaan publik dan integritas yayasan.

Jika yayasan dipersepsikan sebagai alat korupsi, dampaknya dapat merusak citra seluruh ekosistem filantropi, termasuk yayasan atau lembaga filantropi lainnya yang selama ini bekerja jujur, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ketua Badan Pengurus PFI M. Rizal Algamar menegaskan bahwa yayasan adalah instrumen sosial yang dibangun untuk melayani kepentingan kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan berbagai tujuan publik lainnya. Karena itu, penggunaan yayasan sebagai kedok kepentingan pribadi, alat konflik kepentingan, atau saluran memperkaya pejabat negara merupakan bentuk penyimpangan yang sangat serius.

Baca juga: Kasus Dadan Cs, Saut Situmorang: Semua hingga Eselon Terkecil Harus Bertanggung Jawab

“Dalam konteks program sebesar MBG, penyalahgunaan tersebut bukan hanya mencederai hukum dan etika, tetapi juga merusak makna dasar filantropi sebagai amanah sosial. Jika dibiarkan, kasus seperti ini dapat menciptakan preseden buruk bahwa yayasan dapat dijadikan sarana korupsi, bukan sarana pelayanan publik yang bertanggung jawab,” katanya dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Lihat juga: Mengapa Kepala BGN Dicopot Malam Hari Lalu Sorenya Langsung Jadi Tersangka?!