Tag: Dorong

JENEWA – Konfederasi ASPEK Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat jejaring gerakan pekerja internasional melalui kunjungan resmi ke kantor pusat UNI Global Union di Jenewa, Swiss, pada 3 Juni 2026. Kunjungan dilakukan Presiden dan Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia di sela pelaksanaan International Labour Conference ke-114.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memperluas kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang tengah mengubah lanskap ketenagakerjaan global.

Baca juga: Menaker Yassierli Minta Aspek Indonesia Berkontribusi untuk Bangsa

Delegasi ASPEK Indonesia diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal UNI Global Union, Christy Hoffman didampingi Michalla Lafferty dan Joanna Katsoulas. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, dengan fokus pada penguatan solidaritas pekerja lintas negara.

Berbagai isu strategis menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, mulai dari dampak transformasi digital terhadap hubungan kerja, perkembangan ekonomi platform, tantangan pengorganisasian pekerja di era digital, perlindungan sosial, hingga perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan sejumlah negara lainnya.

Bahaya mengintai Gamping Sleman. Situasi berbahaya itu bernama anak muda yang mulai kecanduan judol dan pinjol. Dan penyebabnya, ternyata lebih berbahaya.

Saya lahir dan besar di Gamping Sleman. Daerah yang berkembang. Baik dari segi pembangunan juga kultur sosial. Perkembangan itu bisa kami lihat dengan mata telanjang. Namun, kami tidak bisa memilikinya.

Belakangan saya sering mendengar percakapan yang menyedihkan untuk ukuran anak muda seusia saya. Bukan lagi soal cita-cita, rencana menikah, atau impian membuka usaha. Yang lebih sering muncul justru obrolan tentang cicilan, pinjaman online, tagihan yang belum lunas, sampai cerita teman yang diam-diam mulai bermain judi online.

Dulu saya mengira fenomena judol dan pinjaman online hanya ramai di media sosial. Sampai kemudian saya menyadari bahwa beberapa orang yang saya kenal ternyata sudah masuk ke dalam lingkaran itu.

Ada teman saya di Gamping Sleman, yang awalnya hanya meminjam beberapa ratus ribu rupiah untuk kebutuhan mendesak. Ada yang tergoda bermain judol karena melihat tangkapan layar kemenangan orang lain di grup WhatsApp. Ada yang berangkat dari rasa penasaran, lalu berakhir menjadi kebiasaan. Tidak semua berakhir hancur. Tetapi hampir semua berakhir dengan penyesalan.

BACA JUGA: Pengalaman Saya 5 Tahun Kecanduan Judol: Delusi, bahkan Setelah Salat pun Doa Minta Jackpot

Alasan judol bisa masuk ke Gamping Sleman

Saya tidak sedang membenarkan judol atau pinjaman online. Dua-duanya jelas menyimpan banyak masalah. Namun, saya merasa kita terlalu sering membahasnya dari sudut pandang moral semata.

Seolah-olah semua orang yang terjerat judol di Gamping Sleman hanya karena kurang iman, kurang bijak, atau terlalu malas bekerja. Padahal, kenyataannya, sering lebih rumit.

Saya melihat banyak anak muda di sekitar saya bukan sedang mencari kekayaan instan. Mereka sedang mencari jalan keluar yang terasa mungkin. Dan itu adalah hal yang jauh lebih menyedihkan.

Di Gamping dan banyak wilayah Sleman lain, harga tanah terus bergerak naik. Perumahan baru terus bermunculan. Setiap beberapa bulan sekali, saya menemukan lahan yang dulu kosong berubah menjadi bangunan baru. Sebagai warga lokal, saya tentu senang daerah saya berkembang.

Namun, di saat yang sama, ada perasaan aneh. Terutama ketika menyadari bahwa semakin banyak pembangunan justru membuat banyak anak muda semakin jauh dari kemungkinan memiliki rumah sendiri.

Ironisnya, kami lahir, tumbuh, sekolah, dan mencari nafkah di Sleman. Tetapi semakin dewasa, kami mulai sadar bahwa belum tentu kami mampu membeli tempat tinggal di daerah tempat kami dibesarkan. Itulah yang membuat banyak anak muda di Gamping Sleman kecanduan judol atau pinjaman online.

Kecemasan anak muda di Gamping Sleman

Sekarang, percakapan anak muda sudah berubah. Bekerja keras masih penting, tetapi rasanya semakin sulit percaya bahwa kerja keras saja cukup. Ketika harga tanah naik jauh lebih cepat daripada pendapatan, harapan mulai berubah bentuk menjadi kecemasan.

Kecemasan itu kemudian bertemu dengan dunia digital yang menawarkan jalan pintas. Pinjaman cair dalam hitungan menit. Paylater tersedia dalam beberapa klik. Judol menjanjikan kemenangan besar hanya dengan modal kecil. Semua hadir di layar ponsel yang sama. Semua menawarkan ilusi yang sama: “Mungkin hidupmu bisa sedikit lebih ringan besok pagi.”

Saya rasa, di sinilah letak persoalan yang jarang kita bicarakan. Bukan sekadar soal anak muda Gamping Sleman tergoda judul atau terjebak pinjaman online. Melainkan mengapa tawaran-tawaran semacam itu terasa masuk akal.

Ketika seseorang merasa masa depannya masih terbuka lebar, dia cenderung berpikir panjang sebelum mengambil risiko. Namun, ketika masa depan mulai terlihat kabur, orang lebih mudah tergoda pada sesuatu yang menawarkan hasil cepat.

Sekali lagi, ini bukan pembenaran. Ini adalah kenyataan di Gamping Sleman. Sebab, jika kita hanya sibuk menghakimi tanpa memahami mengapa, kita tidak benar-benar menyelesaikan apapun.

Kehidupan yang berubah celaka

Saya melihat sendiri beberapa teman di Gamping Sleman berubah setelah terjerat judol dan pinjaman online. Ada yang menjadi lebih tertutup, sulit diajak ketemu, banyak yang berusaha biasa saja tapi stres.

Yang paling menyedihkan, banyak dari mereka sebenarnya bukan pemalas. Teman-teman saya ini para pekerja keras. Namun, yang mereka dapat, tak lagi cukup untuk membuat mereka merasa aman.

Mungkin karena itulah saya selalu merasa ada yang salah ketika orang terus-menerus mengatakan bahwa Jogja atau Sleman masih murah. Hanya murah bagi yang datang membawa modal dari kota besar. Bagi mereka yang sudah memiliki rumah warisan, mungkin iya. Bagi investor yang membeli tanah sebagai aset, jelas iya.

Namun, bagi banyak anak muda lokal yang memulai semuanya dari nol, kehidupan jadi celaka. Kami hidup di daerah yang terus berkembang, tetapi sering tidak ikut menikmati hasil perkembangan tersebut.

Anak-anak muda di Gamping Sleman hanya bisa menyaksikan harga properti naik, tetapi pendapatan kami tetap tiarap. Warga melihat pembangunan, tetapi tetap bertanya-tanya apakah suatu hari nanti kami bisa memiliki tempat tinggal sendiri.

BACA JUGA: Tentang Sebuah Kampung yang Ketagihan Judi Togel: Sebuah “dosa” yang malah bikin mereka jadi “bahagia”

Judol menawarkan harapan palsu bagi anak muda Gamping Sleman

Dan di tengah kegelisahan itu, judol serta pinjaman online datang menawarkan sesuatu yang sebenarnya palsu, yaitu harapan instan. Itulah sebabnya saya tidak melihat fenomena judol dan pinjol semata-mata sebagai persoalan individu.

Saya melihatnya sebagai gejala yang lebih besar. Gejala tentang anak-anak muda Gamping Sleman yang mulai kehilangan keyakinan bahwa masa depan kita kejar melalui jalur yang normal. Ketika rumah terasa mustahil, pekerjaan terasa tidak cukup, dan biaya hidup terus bergerak naik, sebagian orang mulai mencari jalan yang tidak masuk akal.

Masalahnya, jalan yang tidak masuk akal itu malah tampak paling masuk akal. Khususnya bagi mereka yang sedang terdesak. Mungkin itulah hal yang paling membuat saya sedih sebagai anak yang lahir dan besar di Gamping Sleman.

Sekali lagi, tidak sedikit yang memang bodoh dan malas bekerja sehingga mengabdikan diri dalam lingkaran setan bernama judol. Namun, tidak menutup fakta bahwa di ekonomi sekarang bagi banyak anak muda lokal, judol adalah keniscayaan.

Pada akhirnya, yang lebih berbahaya daripada judol adalah alasan ketika anak muda memandangnya sebagai sesuatu yang masuk akal. Bukan karena mereka bodoh, melainkan karena harapan yang seharusnya mereka miliki, perlahan menjadi barang yang semakin mahal.

Penulis: Janu Wisnanto

Editor: Yamadipati Seno

BACA JUGA Salah satu Dampak Buruk Tol Solo Jogja Dirasakan Warga Gamping: Hilangnya Ruang Hidup ketika Warga Lokal Tidak Sanggup Membeli Tanah Kelahiran Sendiri

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat carainiya.

Terakhir diperbarui pada 3 Juni 2026 oleh Yamadipati Seno

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal tersebut disampaikan Rinto dalam kesimpulan Rapar Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR bersama Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Ditjen Imigrasi, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan agar penanganan TPPO dapat berjalan lebih efektif di tengah meningkatnya praktik perbudakan modern dan eksploitasi manusia yang mencederai hak asasi manusia. “Komisi XIII DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama baik lintas Kementerian dan kelembagaan maupun lintas negara dalam penguatan kapasitas aparat, edukasi masyarakat, dan pengawasan simultan terhadap korporasi maupun pihak – pihak penyalur tenaga kerja,” ujar Rinto.

Dalam rapat tersebut, Komisi XIII DPR bersama para mitra kerja juga bersepakat menilai perlunya penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020–2024 serta Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 terkait Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji

Paris, Idola 92.6 FM-Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memuji sikap dan komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendukung perdamaian di Timur Tengah serta konsistensinya terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Macron dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Paris, Prancis.

“Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina,” ujar Macron di Istana Élysée, Prancis, Kamis (28/5).

Macron juga menilai Indonesia dan Prancis memiliki visi yang sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta mendorong penyelesaian damai atas berbagai konflik internasional.

Selain membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia–Prancis, Prabowo dan Macron turut bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi di Timur Tengah, termasuk kondisi di Lebanon dan berbagai upaya menjaga perdamaian global.

“Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi,” lanjut Macron.

Pernyataan Macron tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan penghormatan terbuka terhadap posisi diplomatik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya terkait dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan penyelesaian konflik melalui jalur damai.

Tak hanya itu, Macron juga menyampaikan kepada Prabowo bahwa sosoknya selama ini selalu dikenal dan dihormati warga Prancis.

“Anda tahu bahwa Prancis mencintai Anda. Rakyat Prancis telah menunjukkannya kepada Anda pada 14 Juli hampir dua tahun lalu, dan Anda akan selalu diterima di negara ini,” ujar Macron.

Pertemuan di Paris ini sekaligus mempertegas eratnya hubungan Indonesia dan Prancis yang terus berkembang, tidak hanya dalam kerja sama pertahanan dan ekonomi, tetapi juga dalam isu kemanusiaan dan perdamaian dunia. (her/dav)

JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam membuka ruang afirmasi bagi generasi muda Papua untuk mengakses pendidikan kedinasan dan peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut disampaikan Supratman Andi Agtas saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Sorong, Senin, 18 Mei 2026.

Supratman mengapresiasi penampilan para pelajar dan mahasiswa asal Papua Barat yang menampilkan paduan gerak, musik, dan suara yang harmonis pada kegiatan tersebut. Menurutnya, penampilan tersebut menunjukkan potensi, semangat, dan kedisiplinan generasi muda dari tanah Papua yang perlu didukung melalui kebijakan afirmasi.

“Kementerian Hukum ingin memberikan ruang afirmasi bagi putra-putri Papua agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya, dikutip Selasa (19/5/2026).

Baca juga: Menkum di Rapim Polri: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi

Supratman menawarkan kesempatan kepada sejumlah pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia, sekolah kedinasan di Kementerian Hukum. Bagi mahasiswa yang berminat, pendidikan akan dimulai kembali dari semester awal dengan kesempatan menjadi ASN setelah menyelesaikan pendidikan.

Selain itu, Supratman juga memberikan pilihan kepada mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi untuk tetap melanjutkan kuliah di perguruan tinggi masing-masing. Supratman menegaskan, Kementerian Hukum akan terus mendorong kebijakan afirmasi dalam penerimaan ASN bagi putra-putri Papua.

JAKARTA – Anggota DPR RI Lola Nelria Oktavia resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR. Penetapan pimpinan pansus itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopadi Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Pembentukan Pansus RUU Desain Industri dianggap menjadi langkah strategis DPR untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi industri nasional di tengah perkembangan teknologi dan industri kreatif yang semakin pesat. Lola mengatakan, revisi UU Desain Industri penting dilakukan agar mampu melindungi hasil karya anak bangsa dari praktik peniruan, pembajakan, maupun klaim pihak lain terhadap produk nasional.

“Kalaupun kita jual produk itu ke luar negeri, itu tidak gampang ditiru orang. Jadi nanti kalau kita sudah punya sertifikasinya, orang lain tidak gampang membuat, mengklaim, atau meniru. Itu tidak mudah karena itu sudah menjadi hak kita,” ujar Lola kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga: Traceability Sawit Jadi Tantangan Industri Nasional

Lola berpendapat, pembentukan pansus juga dilakukan agar pembahasan revisi undang-undang tersebut bisa lebih fokus dan cepat diselesaikan. Ia mengungkapkan pembahasan RUU Desain Industri sempat terhenti pada periode DPR sebelumnya sehingga kini diperlukan perhatian khusus agar regulasi tersebut segera rampung.

“Mungkin sekarang lebih fokus dibentuk pansus supaya bisa selesai,” ungkap Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) XI ini.

Lola melanjutkan, penguatan regulasi desain industri merupakan bagian dari upaya negara dalam mendorong pengembangan produk nasional sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaku industri kreatif dan usaha nasional. Ia menilai desain industri saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan unsur estetika, tetapi telah menjadi bagian penting dalam inovasi produk dan penguatan daya saing industri Indonesia di pasar global.

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan DKI Jakarta masih memegang status sah sebagai ibu kota negara . Menurutnya, putusan itu sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Atas dasar itu, Irawan menilai, putusan MK tersebut tak akan memberikan implikasi hukum apa pun terhadap UU IKN. Menurutnya, MK hanya memberi penegasan dalam putusan tersebut.

“Iya sudah baca putusannya. Putusan MK tersebut sebangun dengan ketentuan norma dalam UU IKN bahwa waktu terjadinya pemindahan Ibu Kota adalah saat diterbitkannya Keputusan Presiden. Jadi faktualnya putusan MK tersebut tidak memberikan implikasi hukum apa pun. Sifatnya hanya penegasan saja,” ujar Irawan saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga: Pramono Anung: Selama Belum Ada Keppres, Ibu Kota Tetap di Jakarta

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini berpandangan, tak perlu ada pihak yang mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Keppres terkait IKN. Ia meyakini, Presiden Prabowo punya pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan menerbitkan Keppres.