Tag: Ekonomi

Jakarta, Idola 92.6 FM-Ekonom global menilai fondasi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang solid di tengah ketidakpastian global.

Chief Economist Shan Saeed dari IQI Global menegaskan bahwa kekuatan fundamental tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga kisaran 6%.

Dalam pernyataannya, Shan Saeed mengingatkan bahwa dunia saat ini tidak berada dalam kondisi normal.

Tekanan global yang datang dari berbagai arah, mulai dari gejolak geopolitik hingga dinamika pasar keuangan, membuat hanya negara dengan fondasi kuat yang mampu bertahan dan melaju.

“Saya ingin mulai dengan satu hal: kita tidak hidup di masa yang normal. Di tengah kondisi global yang penuh tekanan seperti sekarang, negara yang punya demografi kuat, stabilitas makroekonomi, pertumbuhan yang konsisten, dan disiplin kebijakan—mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan ini,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menilai Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki daya tahan tersebut. Indikator makroekonomi Indonesia dinilai tetap terjaga, mulai dari rasio utang terhadap PDB yang masih di bawah 40 persen, defisit anggaran di bawah 3 persen, hingga inflasi yang terkendali.

“Kalau bicara Indonesia, rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%, defisit anggaran di bawah 3%, inflasi juga terkendali. Bank Indonesia juga melakukan pekerjaan yang bagus menjaga inflasi di bawah 3,5%. Di banyak negara maju, inflasi sudah tembus 5–6%,” terangnya.

Menurutnya, kombinasi indikator tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi sehat.

Stabilitas ini menjadi faktor kunci yang mendorong kepercayaan pasar sekaligus membuka ruang untuk pertumbuhan yang lebih tinggi.

Shan Saeed menekankan bahwa ada empat pilar utama yang menopang optimisme terhadap Indonesia, yakni stabilitas makroekonomi, konsistensi pertumbuhan, disiplin fiskal, serta kemampuan dalam mengeksekusi kebijakan.

“Indonesia sejauh ini cukup solid. Dan saya tetap optimistis terhadap Indonesia karena empat hal utama: stabilitas makroekonomi, stabilitas pertumbuhan, disiplin fiskal, dan eksekusi kebijakan,” tambah Shan.

Ia juga menyoroti pentingnya kredibilitas dalam kebijakan ekonomi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kredibilitas menjadi “modal baru” yang menentukan kepercayaan investor dan pelaku pasar.

“Sekarang ini, kredibilitas itu ibarat ‘modal baru’. Kalau kebijakan dijalankan dengan disiplin, kepercayaan akan terbentuk. Yang penting bukan cuma visi yang jelas, tapi juga keyakinan dan cara eksekusi yang cerdas,” katanya.

Lebih lanjut, ia melihat kondisi global saat ini memiliki kemiripan dengan periode krisis di masa lalu, seperti era 1970-an yang ditandai dengan lonjakan harga minyak dan tekanan geopolitik.

Karena itu, pembelajaran dari sejarah ekonomi dinilai penting dalam mengambil kebijakan yang tepat.

Di tengah dinamika tersebut, Shan Saeed tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5-6%. Bahkan, menurutnya, angka tersebut sejalan dengan ekspektasi pasar yang melihat potensi pertumbuhan di atas 5,4%.

Ia menjelaskan, secara sederhana kesehatan ekonomi Indonesia tercermin dari keseimbangan antara pertumbuhan dan berbagai indikator lainnya.

“Kalau dijelaskan simpel, kondisi ekonomi Indonesia itu sehat. PDB sekitar 5%, suku bunga 4,75%, inflasi 3,5%, defisit 2,9%. Artinya, pertumbuhan lebih tinggi dari biaya hidup, biaya usaha, dan defisit pemerintah,” Shan melanjutkan.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai tidak hanya mampu tumbuh, tetapi juga menjaga konsistensi pertumbuhan dalam jangka menengah.

“Jadi ekonomi Indonesia bukan cuma tumbuh, tapi tumbuh secara konsisten. Itu yang bikin pasar percaya,” tutupnya. (her/dav)

Blora, Idola 92.6 FM-Setelah bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses, warga Dukuh Nglebur, Desa Kali Gede, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini merasakan perubahan nyata. Pembangunan jembatan gantung di wilayah tersebut membuka akses pendidikan bagi anak-anak sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, sekitar 100 warga di wilayah ini kerap terisolasi, terutama saat musim hujan. Sungai yang meluap membuat akses terputus, sehingga anak-anak tidak dapat bersekolah dan aktivitas warga terganggu. Seorang warga, Soekar (62), mengungkapkan kondisi sebelum adanya jembatan.

“Anak-anak, putu-putu kulo ajeng sekolah nek wonten banjir boten iso lewat (anak-anak cucu saya mau berangkat sekolah, kalau banjir tidak bisa lewat),” ujarnya saat ditemui di sekitar jembatan Nglebur, Blora, Senin (27/4).

Kini, keberadaan jembatan gantung sepanjang 35 meter dan lebar 1,5 meter yang melintasi Sungai Nglebur menjadi penghubung vital bagi wilayah yang sebelumnya terisolasi. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Anak-anak kini dapat kembali bersekolah dengan aman tanpa khawatir terhambat banjir.

Babinsa Desa Nglebur, Sertu Joko Masubambang, menjelaskan bahwa persoalan akses ini telah lama menjadi keluhan warga.

“Dengan keluhan warga sekitar 18 KK dengan jumlah penduduk kurang lebih 100 jiwa itu, kasihan lihat anak-anak sekolah kalau musim hujan tidak sekolah, ngaji, semuanya terbengkalai,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembangunan jembatan ini merupakan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat. “Dengan adanya program Bapak Prabowo itu, kita mengajukan. Dan terima kasih, setelah satu bulan, belum ada satu bulan, pengajuan sudah direalisasi,” lanjutnya.

Selain membuka akses pendidikan, jembatan ini juga berdampak pada aktivitas ekonomi warga, terutama petani yang kini lebih mudah menjangkau lahan serta mendistribusikan hasil panen.

Kepala Dusun Nglebur, Ahmad Dian Purnama, menegaskan bahwa pembangunan jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat. “Jarak pengajuan dengan pelaksanaan sangat cepat sekali, karena sangat dibutuhkan warga kami. Ketika hujan, aliran sungai besar, anak sekolah nggak bisa lewat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas realisasi pembangunan tersebut. “Terima kasih sekali kepada Bapak Prabowo yang sudah memberikan pembangunan jembatan ini sehingga warga sangat senang,” tambahnya.

Pembangunan jembatan gantung ini diselesaikan dalam waktu sekitar tiga minggu dengan dukungan gotong royong warga bersama TNI. Antusiasme masyarakat tinggi karena jembatan tersebut menjadi kebutuhan mendesak yang telah lama dinantikan.

Kini, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi simbol terbukanya akses pendidikan dan penguatan ekonomi warga Desa Nglebur. (her/dav)

Kulon Progo, Idola 92.6 FM-Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus dikebut pemerintah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Proyek yang berlokasi di Kelurahan Bulurejo, Kacamatan Lendah ini bukan hanya menghadirkan fasilitas pendidikan terpadu, tetapi juga membuka lapangan kerja dalam skala besar bagi warga sekitar.

Hingga kini, progres konstruksi Sekolah Rakyat Kulon Progo telah mencapai sekitar 38 persen dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas, tanpa mengabaikan mutu konstruksi,” kata Menteri Pekerjaan Umu (PU), Dody Hanggodo, dikutip Senin (27/4).

Dibangun di atas lahan seluas 7,1 hektare dengan anggaran APBN sebesar Rp214 miliar, sekolah ini nantinya mampu menampung hingga 1.080 peserta didik.

Di balik percepatan pembangunan tersebut, hampir 1.000 tenaga kerja dilibatkan. Jumlah pekerja yang semula sekitar 650 orang kini telah meningkat menjadi 840 orang, dan akan terus ditambah hingga mendekati 925 pekerja.

Lonjakan kebutuhan tenaga kerja ini menjadi angin segar bagi masyarakat lokal, terutama dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Raden Haryo Satriyawan, mengatakan percepatan pembangunan dilakukan melalui strategi penambahan tenaga kerja dan pengaturan pekerjaan secara paralel di berbagai zona konstruksi.

“Langkah percepatan kami lakukan melalui penambahan tenaga kerja dan pengaturan pekerjaan di beberapa zona konstruksi agar proses pembangunan dapat berjalan lebih paralel,” ujar Haryo.

Kehadiran proyek ini tidak hanya berdampak pada sektor konstruksi, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitarnya.

Aktivitas para pekerja mendorong tumbuhnya usaha kecil seperti warung makan, jasa transportasi, hingga penyedia kebutuhan harian. Secara tidak langsung, perputaran ekonomi di tingkat lokal ikut meningkat.

Fasilitas Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat Kulon Progo sendiri dirancang sebagai kawasan pendidikan modern yang terintegrasi.

Fasilitasnya mencakup ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, serta pusat pembelajaran digital. Selain itu, tersedia pula asrama bagi siswa dan guru.

Tak hanya fokus pada kegiatan belajar mengajar, sekolah ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti klinik, kantin sehat, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, hingga ruang terbuka hijau.

Dengan pembangunan yang terus dipercepat, Sekolah Rakyat Kulon Progo diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan baru, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat.

Proyek ini menunjukkan bahwa investasi di sektor pendidikan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga melalui terbukanya lapangan kerja dan bertumbuhnya ekonomi rumah tangga. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Upaya ini kini diperkuat melalui pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan negara.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah telah menuntaskan pembangunan dua unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Kedua fasilitas tersebut berlokasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur.

Kehadiran dapur MBG di kawasan perbatasan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan akses gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran PLBN sebagai pusat pelayanan sekaligus penggerak kesejahteraan warga.

Pembangunan fasilitas difokuskan pada wilayah yang memiliki kebutuhan layanan gizi mendesak, termasuk daerah perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Dengan rampungnya pembangunan SPPG di PLBN Wini dan Motamasin, fasilitas ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Program MBG, khususnya bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Selain meningkatkan kualitas asupan gizi, keberadaan dapur MBG juga diyakini dapat menggerakkan roda ekonomi lokal.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa program ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi.

“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional,” ujarnya, ditulis Senin (20/4).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan.

“Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan,” tambahnya.

Fasilitas SPPG

Secara teknis, kedua SPPG tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Mulai dari dapur utama, area pencucian alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, hingga ruang penyimpanan peralatan.

Selain itu, tersedia pula fasilitas parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Tak hanya itu, infrastruktur tambahan seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), serta penataan lanskap kawasan turut dibangun guna mendukung operasional yang optimal.

SPPG di PLBN Wini berdiri di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi di Kabupaten Timor Tengah Utara, sementara SPPG di PLBN Motamasin dibangun di atas lahan seluas 1.469,12 meter persegi di Kabupaten Malaka.

Dengan kehadiran fasilitas ini, pemerintah berharap program MBG tidak hanya menjangkau masyarakat secara lebih merata, tetapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih. (her/dav)