Tag: Ekonomi

Jakarta, Idola 92.6 FM-Apresiasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan investor global yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang ekonomi dunia menjadi sinyal positif di tengah ketidakpastian global.

Menanggapi hal itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengatakan, penilaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas melalui kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, serta sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal.

Namun, capaian tersebut dinilai tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Stabilitas yang telah terjaga justru harus menjadi pijakan untuk langkah yang lebih strategis ke depan, terutama dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Fakhrul mengingatkan bahwa stabilitas bukanlah tujuan akhir. “Stabilitas adalah titik awal, bukan titik akhir. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengubah stabilitas itu menjadi kekuatan—kekuatan untuk membiayai pertumbuhan, memperluas ruang kebijakan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi kita di dunia yang tidak lagi sederhana,” ucap Fakhrul, ditulis Jumat (17/4).

Menurut Fakhrul, pengakuan dari IMF dan investor global memang patut diapresiasi. Namun, ia menilai narasi ekonomi Indonesia perlu didorong lebih jauh, tidak hanya berhenti pada stabilitas, tetapi juga pada kemampuan membiayai pertumbuhan secara strategis dan berkelanjutan.

Ia menilai pendekatan Bank Indonesia yang menekankan kredibilitas kebijakan, adaptasi terhadap dinamika global, serta penguatan kemitraan internasional sudah berada di jalur yang tepat.

Meski demikian, ada dua aspek penting yang perlu diperkuat, yakni pengembangan sumber pendanaan baru dan komunikasi kebijakan fiskal yang lebih jelas.

Fakhrul menyoroti bahwa selama ini pemerintah cenderung mengandalkan narasi disiplin fiskal, seperti menjaga defisit di bawah 3% dan rasio utang yang terkendali. Meski penting, pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjawab kebutuhan pasar saat ini.

“Selama ini, kita terlalu nyaman dengan narasi disiplin fiscal dengan defisit di bawah 3%, rasio utang terjaga. Itu penting, tapi belum cukup. Pasar hari ini ingin tahu lebih dari itu: what is the funding story? dan how credible is the path forward?,” jelasnya.

Ia menekankan perlunya pergeseran komunikasi kebijakan fiskal dari sekadar berbasis aturan menuju strategi yang lebih komprehensif.

Pemerintah, kata dia, perlu secara terbuka menjelaskan arah pembiayaan jangka menengah hingga panjang, termasuk sumber dana, komposisi, dan pengelolaan risikonya.

“Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, pasar tidak hanya menghargai disiplin, tetapi juga kejelasan arah. Kita perlu mulai lebih eksplisit, dari mana sumber pembiayaan pertumbuhan akan datang, bagaimana komposisinya, dan bagaimana risiko-risikonya dikelola,” ujarnya.

Di tengah perubahan struktur ekonomi global, kebutuhan akan sumber pendanaan alternatif juga semakin mendesak. Fakhrul menilai ketergantungan pada pembiayaan berbasis mata uang kuat seperti dolar AS menimbulkan biaya yang tidak kecil.

“Ketergantungan pada sumber pendanaan global berbasis mata uang kuat seperti dolar menciptakan biaya yang tidak kecil. Di sinilah pentingnya Indonesia mulai lebih agresif membangun alternatif, termasuk melalui skema local currency settlement,” kata Fakhrul.

Ia melihat peluang dari pemanfaatan mata uang dengan imbal hasil rendah seperti offshore renminbi (CNH) sebagai sumber likuiditas yang lebih efisien, terutama untuk mendukung perdagangan dan investasi bilateral.

“Ke depan, kita harus mulai melihat bahwa tidak semua pembiayaan harus mahal. Likuiditas global itu tidak homogen. Ada kantong-kantong likuiditas dengan biaya lebih rendah, dan kita harus bisa mengaksesnya, baik melalui kerja sama bilateral maupun desain instrumen keuangan yang lebih inovatif,” tambahnya.

Lebih jauh, Fakhrul menekankan pentingnya penguatan kemitraan internasional yang tidak hanya berhenti pada pembangunan kepercayaan, tetapi juga mampu membuka akses pembiayaan yang nyata.

Ia menilai, di tengah fragmentasi ekonomi global yang semakin nyata, negara yang mampu mengamankan sumber pendanaan alternatif sekaligus mengkomunikasikan strateginya dengan jelas akan memiliki keunggulan kompetitif.

“Kita sedang masuk ke era di mana capital access saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah capital strategy. Dan strategi itu harus terlihat, harus terkomunikasikan dengan jelas, dan harus dipercaya pasar,” pungkas Fakhrul.(her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pembangunan hunian layak bagi warga bantaran rel yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan tempat tinggal yang lebih manusiawi, tetapi juga membuka peluang kerja serta menghadirkan harapan baru bagi para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut.

Salah satunya adalah Riko Pratama (28), pekerja asal Bogor yang kini terlibat dalam pembangunan hunian di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Di tengah aktivitas proyek, Riko melihat langsung bagaimana pembangunan ini memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat penerima manfaat maupun pekerja seperti dirinya.

“Senang bisa membantu, berkontribusi atas proyek pembangunan untuk rumah-rumah yang awalnya kurang layak menjadi layak lagi di tempati,” ceritanya di sela-sela pekerjaannya di Proyek Hunian Senen, Jakarta Pusat, Jumat (17/4).

Proyek hunian ini dibangun dalam skala besar dengan total 324 unit, yang terbagi ke dalam dua zona, yakni 198 unit di bagian depan dan 126 unit di bagian belakang. Pembangunan tersebut melibatkan sejumlah BUMN karya, dengan HK mengerjakan 113 unit, PP sebanyak 101 unit, dan WIKA sebanyak 110 unit.

Setiap unit hunian dilengkapi fasilitas dasar seperti toilet, dua kasur, dan lemari. Sementara itu, kawasan hunian juga didukung fasilitas komunal seperti musholla, dapur umum, drainase, jalan akses, listrik, serta air bersih. Fasilitas umum lainnya meliputi toilet umum, ruang komunal, taman bermain, hingga area parkir motor.

Bagi Riko, proyek ini memiliki makna lebih dari sekadar pekerjaan. Ia yang terbiasa berpindah dari satu proyek ke proyek lain merasa bahwa pembangunan kali ini memberi dampak yang lebih terasa.

Sebelum terlibat di Jakarta, Riko baru saja menyelesaikan proyek di Kalimantan, serta sebelumnya turut membangun hunian sementara bagi korban bencana di Aceh dan Tamiang.

Awalnya, ia tidak mengetahui adanya pembangunan hunian untuk warga bantaran rel di Jakarta. Namun, setelah melihat langsung kondisi di lapangan, ia menyadari pentingnya proyek tersebut.

“Alhamdulillah senang. Awalnya saya kurang tahu kalau di Jakarta ada pembuatan hunian sementara. Ternyata pas datang bangun rumah yang kurang layak,” jelasnya. “Dari situ saya senang bisa membantu dan saya juga senang bisa bekerja di sini untuk mendapatkan hasil Alhamdulillah,” sambungnya.

Pengalaman itu membuat Riko melihat pekerjaannya sebagai bagian dari perubahan yang lebih besar. Ia berharap program pembangunan hunian layak ini dapat terus diperluas, terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

“Harapannya untuk ke depan mungkin diperbanyak lagi program-program seperti ini. Karena masih banyak juga dari pelosok-pelosok yang rumahnya kurang layak untuk ditempati. Mungkin bisa dibuatkan program seperti ini terus lanjut,” ungkapnya.

Selain memberi manfaat bagi masyarakat, proyek ini juga menjadi sumber penghidupan bagi para pekerja. Riko pun berharap keberlanjutan proyek serupa dapat terus terjaga.

“Biar kita juga sebagai pekerja ya berjalan dengan lancar dan lama lah untuk pekerjaan. Jadi agar manjang terus, (dapat kerja),” jelasnya

Di akhir, ia menyampaikan doa dan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar program pembangunan berjalan lancar dan tepat sasaran. “Doa untuk Pak Presiden semoga selalu dilancarkan. Jauhkan dari segala bahaya dan kesirikan (iri) lah. Programnya juga bisa berjalan dengan lancar. Semuanya bisa tepat sasaran,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skema anggaran yang digunakan justru mengoptimalkan dana yang telah tersedia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal, menyampaikan bahwa berbagai sumber pendanaan seperti dana desa, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) memang telah dialokasikan sejak awal melalui mekanisme fiscal recycling atau daur ulang fiskal. Oleh karena itu, implementasinya saat ini tidak menambah beban baru bagi keuangan negara.

“Sudah dianggarkan, jadi itu bukan beban tambahan, tetapi merupakan fiscal recycling,” ujarnya pada Rabu (15/4).

Lebih lanjut, Fithra menjelaskan bahwa distribusi anggaran ke desa tidak bersifat merata dalam jumlah yang sama.

Besaran dana yang diterima setiap desa bergantung pada skala usaha dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Sebenarnya, dengan skala usaha seperti ini, ada yang mendapat Rp500 juta, ada yang Rp1 miliar. Tidak semuanya mendapat Rp3 miliar,” jelasnya.

Fithra juga menekankan bahwa dana desa harus segera disalurkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan berbasis desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dana desa itu memang sudah memiliki alokasi per desa. Jadi, harus segera disalurkan,” tegasnya.

Dalam konteks distribusi, Fithra mengatakan pemerintah telah mengusung pendekatan pembangunan dari desa dengan menciptakan ‘engine’ atau mesin penggerak ekonomi daerah melalui sistem yang telah disiapkan sejak awal.

“Engine daerah itu dibangun dan disiapkan sejak awal. Dalam perkembangannya, hal tersebut dapat menciptakan efek skala ekonomi yang memadai,” ungkapnya.

Pemerintah berharap, melalui optimalisasi penggunaan dana desa serta penguatan sistem di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud dari akar rumput.

“Pemerintah menyadari bahwa permasalahan kemiskinan struktural memerlukan intervensi yang sistematis. Salah satunya, sesuai dengan Asta Cita, adalah membangun dari desa, membangun dari bawah,” pungkas Fithra. (her/dav)