Tag: Fokus

JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengakui riset biodiversitas di Indonesia selama ini masih cenderung bias Jawa. Kondisi itu membuat eksplorasi kekayaan hayati di wilayah luar Jawa belum tergambar secara utuh.

Arif memaparkan, sejauh ini jenis tanaman yang sudah dieksplorasi di Pulau Jawa mencapai sekitar 12.000 spesies. Sementara di Papua sekitar 8.000 spesies dan di Kalimantan sekitar 11.000 spesies.

Baca juga: Peneliti Indonesia Kembali Temukan Jenis Baru Rafflesia

“Itu menunjukkan bahwa kita memang masih bias Jawa riset-riset yang dilakukan terkait dengan soal biodiversitas,” kata Arif Satria di sela acara pameran dan ekspose spesies flora baru di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru untuk mencegah praktik kecurangan ekspor atau under invoicing. BUMN baru ini diberi nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Rosan mengatakan, platform nasional untuk tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia ini mengusung konsep “one platform, multiple benefit”. BUMN ini akan menitiberatkan transparansi transaksi komoditas ekspor guna memastikan hasil sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.

“Platform yang kami sudah set up, saya bilangnya: It’s one platform, multiple benefit. The world is happy, Indonesians are happier,” ujar Rosan dalam acara konferensi pers bertema Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Bamus/Ruang KK 2 DPR/MPR RI, Rabu (20/5).

Rosan menjelaskan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia dibentuk oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Badan ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Rosan mengatakan, pemerintah masih menemukan praktik under-invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia yang telah berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut berdampak terhadap penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan, royalti, devisa, hingga distorsi perdagangan nasional.

Sebagai tahap awal implementasi, pemerintah akan menerapkan mekanisme pelaporan transaksi ekspor mulai Juni hingga Desember 2026. Dalam periode tersebut, eksportir diwajibkan melaporkan transaksi secara komprehensif kepada pemerintah mulai dari nilai, volume, hingga harga komoditas.

“Dan tentunya kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan indeks pasar, indeks market yang ada di dunia,” katanya.

Rosan menegaskan, keberadaan platform tersebut bertujuan menciptakan keterbukaan secara menyeluruh baik dari sisi pembeli maupun penjual sesuai harga pasar global.

“Justru keberadaan kami ini membawa keterbukaan terhadap semua pihak secara menyeluruh, baik dari segi pembeli, penjual, sesuai dengan harga pasar yang ada,” tutur Rosan.

Dimulai dengan tiga komoditas ekspor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (BUMN Ekspor) nantinya akan mengatur tata kelola seluruh ekspor komoditas sumber daya alam di Indonesia.

Untuk tahap awal, ada tiga komoditas ekspor, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy). Tahap berikutnya dilakukan terhadap seluruh komoditas sumber daya alam strategis.

“Nah, pelaksanaan dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan melakukan penyesuaian terhadap perubahan proses transaksi ekspor antara eksportir dan pembeli atau buyer di luar negeri,” kata Airlangga.

Untuk tahap awal, lanjut dia, transaksi ekspor masih dilakukan oleh perusahaan dengan pembeli, namun dokumentasi ekspor sudah dilakukan BUMN Ekspor.

“Ini akan berlaku selama tiga bulan dan kita akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan,” kata Airlangga.

Tahap berikutnya, ekspor komoditas strategi dilakukan oleh BUMN Ekspor. Artinya, seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, pengiriman barang, sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia. “Dan ini direncanakan per 1 September 2026,” ujar dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa hingga saat ini sedikitnya sepuluh kapal telah dikonfirmasi ditangkap termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.

Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Andi Angga Prasadewa yang berada di kapal Josef sebagai delegasi GPCI – Rumah Zakat.

“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Yvonne.

Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono alias Abeng hingga saat ini masih terus diupayakan untuk dihubungi guna mengetahui status kapal, termasuk kondisi Bambang Noroyono di kapal tersebut.

“Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional,” lanjutnya.

Yvonne juga menegaskan bahwa pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat.

“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” ujarnya.

Sejak awal Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan para WNI.

Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan. (her/dav)

Teknologi.id – Bakal calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029, Anthony Leong, menegaskan komitmennya untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Salah satu langkah utama yang akan ia dorong adalah membangun kemitraan yang lebih kuat antara HIPMI dan sektor perbankan.

Pernyataan tersebut disampaikan Anthony usai mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat BPP HIPMI. Ia memaparkan bahwa visinya ke depan akan berfokus pada tiga hal utama, yakni kolaborasi, jaringan (networking), dan akses permodalan.

“Fokus kita tiga saja: akses kolaborasi, networking, dan permodalan. Benang merahnya di situ,” ujar Anthony.

Akses Kredit UMKM Jadi Prioritas

Anthony menilai saat ini masih ada ketimpangan dalam akses pembiayaan, terutama bagi pelaku UMKM dan pengusaha menengah. Menurutnya, fasilitas kredit dari perbankan cenderung lebih mudah diakses oleh pengusaha besar.

Ia ingin HIPMI ke depan hadir sebagai jembatan untuk menciptakan program yang benar-benar berpihak pada kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah.

“Jangan sampai akses permodalan hanya dinikmati oleh pengusaha besar. UMKM juga harus mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

Pengusaha Menengah Masih “Terabaikan”

Selain UMKM, Anthony juga menyoroti kondisi pengusaha menengah yang dinilai sering luput dari perhatian. Ia mengibaratkan posisi mereka seperti “donat bolong” — tidak tersentuh bantuan seperti pelaku usaha kecil maupun besar.

Menurutnya, kondisi ini harus segera diperbaiki agar ekosistem bisnis di Indonesia bisa tumbuh lebih merata.

“Pengusaha menengah ini sering tidak terlihat. Atas dapat, bawah dapat, tapi yang di tengah justru terlewat. Ini yang harus kita dorong bersama,” jelas Anthony.

HIPMI Didorong Jadi Penghubung Strategis

Jika terpilih sebagai Ketua Umum BPP HIPMI, Anthony berkomitmen menjadikan organisasi tersebut sebagai penghubung strategis antara pelaku usaha dan lembaga keuangan.

Ia berharap, melalui kerja sama yang lebih erat dengan perbankan, akan lahir skema pembiayaan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Dengan langkah ini, Anthony optimistis sektor UMKM dan pengusaha menengah bisa berkembang lebih cepat serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Baca Berita dan Artikel yang lain diGoogle News.

(dwk)