Fokus Belanja Negara

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

FUNDAMENTAL perekonomian Indonesia di pertengahan tahun 2026 kian menghadapi tekanan yang semakin kompleks, baik dari sisi sektor keuangan maupun fiskal. Indikasi pelemahan tersebut tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar keuangan domestik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan ekonomi.

Tekanan eksternal yang berasal dari ketidakpastian geopolitik global, tingginya suku bunga negara maju, serta arus keluar modal dari pasar negara berkembang turut memperbesar risiko terhadap stabilitas makroekonomi nasional. Dalam kondisi demikian, kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan mutlak menjadi tantangan utama bagi otoritas moneter maupun fiskal.

Salah satu indikator yang menunjukkan meningkatnya tekanan ekonomi adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang pada Juni 2026 telah menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS, jauh di atas asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 demi menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan tekanan inflasi impor, serta mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Meskipun langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat stabilitas makroekonomi, konsekuensi yang muncul ialah meningkatnya biaya dana (cost of fund) di sektor perbankan dan dunia usaha yang berpotensi menahan laju ekspansi investasi maupun konsumsi masyarakat dalam jangka pendek.

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk dicermati mengingat kredit perbankan yang masih tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan pada April 2026 berisiko mengalami perlambatan seiring meningkatnya biaya pembiayaan dan melemahnya permintaan kredit dari sektor riil.

Pada saat yang sama, tekanan dari sisi moneter berlangsung beriringan dengan tantangan fiskal yang tak kalah berat. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan menjaga daya beli masyarakat, mendukung berbagai program prioritas nasional, serta menyediakan ruang antisipasi terhadap potensi dampak perlambatan ekonomi global, sementara kapasitas fiskal semakin terbatas akibat meningkatnya kebutuhan belanja dan tekanan terhadap penerimaan negara.

Situasi tersebut diperumit oleh kondisi pasar keuangan yang menunjukkan kehati-hatian tinggi, tercermin dari volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), meningkatnya preferensi investor terhadap aset yang lebih aman, serta tingginya sensitivitas pasar terhadap berbagai perkembangan global. Artinya, kondisi perekonomian saat ini menuntut kehati-hatian yang lebih besar dalam perumusan kebijakan ekonomi.