Tag: Genjot

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun ini. Pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan. Namun, Baleg DPR optimistis proses tersebut dapat dirampungkan pada masa sidang DPR yang sedang berjalan.

“Kami merencanakan karena ini memang sudah masuk masa sidang yang ketiga, mudah-mudahan dan masa sidang ini relatif cukup panjang sekitar dua bulan setengah. Kami menargetkan mudah-mudahan Undang-Undang ini bisa selesai di masa sidang ini, paling lama awal Juli,” kata Doli dikutip Minggu (24/5/2026).

Baca juga: Luncurkan Program Satu Data untuk Semua, Kemendagri: Agar Kebijakan Tepat Sasaran

Legislator Golkar itu menjelaskan, apabila penyusunan di DPR selesai, RUU tersebut akan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Setelah itu, diajukan kepada pemerintah untuk penerbitan Surat Presiden (Surpres) guna memulai pembahasan bersama pemerintah.

Lihat video: Baleg DPR Hanya Sepakati Syarat Pilkada untuk Parpol Non Parlemen

“Kalau nanti kemudian ini selesai, ini menjadi Undang-Undang inisiatif DPR. Dan kemudian nanti diajukan ke Pemerintah untuk bisa segera diterbitkan surpresnya, kemudian kita bahas. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai Rancangan Undang-Undang ini menjadi undang-undang,” ujarnya.

(cip)

JEPARA – Untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus mendukung program UMKM Naik Kelas yang dicanangkan Bupati Jepara, pemerintah kabupaten setempat menggelar Sosialisasi Perpajakan, Ketenagakerjaan, Literasi Keuangan, dan Akses Permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, di Pendapa Kartini, Selasa (26/5/2026).

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Subiyanto, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan IKM, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

“Kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi UMKM Jepara. Walaupun kondisi sekarang tidak baik-baik saja, semoga kegiatan seperti ini bisa membantu pelaku usaha IKM dan UMKM mendapatkan dukungan dan bantuan yang baik,” ujarnya.

Bupati Jepara melalui Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Samiadji menyampaikan, pelaku usaha perlu dibekali pemahaman mengenai regulasi perpajakan dan ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat literasi keuangan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Selain meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, kegiatan ini juga bertujuan memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, agar mampu berkembang dan semakin kompetitif,” katanya.

Dia menambahkan, dalam lima tahun kepemimpinan Bupati Jepara, pemerintah daerah berkomitmen mendorong UMKM agar terus berkembang dan naik kelas. Menurutnya, kontribusi pajak dari pelaku usaha juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Samiadji menegaskan, pentingnya pendataan UMKM yang sudah berkembang, agar pemerintah dapat mengetahui kondisi riil pelaku usaha di Jepara.

“Kita harus mengidentifikasi pelaku UMKM yang sudah naik kelas dan yang belum. Pelaku usaha bisa memberikan informasi agar pemerintah mengetahui perkembangan UMKM di Jepara, sehingga nantinya dukungan permodalan dapat diberikan secara tepat,” jelas Samiadji.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong adanya fasilitasi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di sela kegiatan pelatihan UMKM. Menurutnya, pembuatan NIB dilakukan secara gratis dan perlu dipermudah, agar seluruh pelaku usaha memiliki legalitas usaha.

“Harapannya, Diskop UKM Nakertrans Jepara dapat memedomani kebijakan ini, sehingga para pelaku usaha mendapatkan izin usaha secara gratis dan lebih mudah,” tambahnya.

Penulis: Diskominfo Jepara/MB


Editor: Di/Ul, Diskomdigi Jateng

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggelar rapat bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf untuk memperkuat digitalisasi bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya agar tidak ada lagi bantuan salah sasaran.

Rapat tersebut antara lain membahas penguatan akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran data, pemanfaatan big data, serta penyempurnaan model pemeringkatan penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk menekan kesalahan penyaluran bantuan sosial, baik kepada warga yang tidak berhak maupun warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdata.

Gus Ipul menegaskan, digitalisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan. Seluruh program Kemensos, kata dia, kini menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran bantuan sosial.

“Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8 (Tahun 2025). Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden. Dengan adanya digitalisasi bansos kita gembira menemukan hal mungkin jadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

Ia optimistis kesinambungan basis DTSEN dan proses digitalisasi akan meningkatkan akurasi bansos sehingga lebih tepat sasaran. “DTSEN ini memang mengoreksi data kita. Sekarang DTSEN diperkuat dengan digitalisasi. Artinya ini menjadi benang merah yang tidak putus,” ujarnya.

Ia menyebut uji coba digitalisasi yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dan kini mulai direplikasi di 42 kabupaten/kota, dengan target penerapan secara nasional pada akhir tahun 2026. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan literasi digital di masyarakat.

“Tapi ini kan harus dilalui, untuk mengedukasi masyarakat ke depan,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia menjelaskan digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi alat bantu untuk mempercepat pemutakhiran DTSEN agar lebih akurat dan tepat sasaran.

“Esensinya adalah digitalisasi ini sebagai alat bantu untuk memuluskan dan memutahirkan dengan lebih cepat dan akurat,” kata Amalia.

BPS, lanjutnya, tengah menyiapkan penyempurnaan pengukuran kesalahan penyaluran bansos melalui hasil Sensus Ekonomi 2026. Dari sensus tersebut, BPS akan menghitung desil masyarakat secara lebih akurat dan membandingkannya dengan realisasi penyaluran bansos Kemensos.

Selain itu, BPS juga akan memperkuat model pemeringkatan berbasis variabel hasil Sensus Ekonomi 2026 melalui penyempurnaan variabel dan pemanfaatan big data. Teknologi geotagging, citra satelit, hingga foto kondisi rumah akan digunakan untuk pengolahan model Proxy Means Test (PMT).

“Kami akan memanfaatkan big data, dengan men-overlay geotagging dengan citra satelit, plus foto kondisi rumah (dengan) metode scoring masuk ke dalam model PMT,” jelas Amalia.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menekankan pentingnya transparansi dan pendekatan ilmiah dalam penyempurnaan model PMT.

“Kalau kita ingin mengurangi uncertainty information, ada dua cara. Pertama memastikan model PMT terakurat dan tersederhana. Caranya bagaimana? Kita harus segera bentuk tim atau panel ahli pemodelan PMT yang mewakili kepakaran nasional supaya diselesaikan secara lebih scientific. Ada keterbukaan, transparency dan peer review process,” kata Arief. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Ekonom global menilai fondasi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang solid di tengah ketidakpastian global.

Chief Economist Shan Saeed dari IQI Global menegaskan bahwa kekuatan fundamental tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga kisaran 6%.

Dalam pernyataannya, Shan Saeed mengingatkan bahwa dunia saat ini tidak berada dalam kondisi normal.

Tekanan global yang datang dari berbagai arah, mulai dari gejolak geopolitik hingga dinamika pasar keuangan, membuat hanya negara dengan fondasi kuat yang mampu bertahan dan melaju.

“Saya ingin mulai dengan satu hal: kita tidak hidup di masa yang normal. Di tengah kondisi global yang penuh tekanan seperti sekarang, negara yang punya demografi kuat, stabilitas makroekonomi, pertumbuhan yang konsisten, dan disiplin kebijakan—mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan ini,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menilai Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki daya tahan tersebut. Indikator makroekonomi Indonesia dinilai tetap terjaga, mulai dari rasio utang terhadap PDB yang masih di bawah 40 persen, defisit anggaran di bawah 3 persen, hingga inflasi yang terkendali.

“Kalau bicara Indonesia, rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%, defisit anggaran di bawah 3%, inflasi juga terkendali. Bank Indonesia juga melakukan pekerjaan yang bagus menjaga inflasi di bawah 3,5%. Di banyak negara maju, inflasi sudah tembus 5–6%,” terangnya.

Menurutnya, kombinasi indikator tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi sehat.

Stabilitas ini menjadi faktor kunci yang mendorong kepercayaan pasar sekaligus membuka ruang untuk pertumbuhan yang lebih tinggi.

Shan Saeed menekankan bahwa ada empat pilar utama yang menopang optimisme terhadap Indonesia, yakni stabilitas makroekonomi, konsistensi pertumbuhan, disiplin fiskal, serta kemampuan dalam mengeksekusi kebijakan.

“Indonesia sejauh ini cukup solid. Dan saya tetap optimistis terhadap Indonesia karena empat hal utama: stabilitas makroekonomi, stabilitas pertumbuhan, disiplin fiskal, dan eksekusi kebijakan,” tambah Shan.

Ia juga menyoroti pentingnya kredibilitas dalam kebijakan ekonomi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kredibilitas menjadi “modal baru” yang menentukan kepercayaan investor dan pelaku pasar.

“Sekarang ini, kredibilitas itu ibarat ‘modal baru’. Kalau kebijakan dijalankan dengan disiplin, kepercayaan akan terbentuk. Yang penting bukan cuma visi yang jelas, tapi juga keyakinan dan cara eksekusi yang cerdas,” katanya.

Lebih lanjut, ia melihat kondisi global saat ini memiliki kemiripan dengan periode krisis di masa lalu, seperti era 1970-an yang ditandai dengan lonjakan harga minyak dan tekanan geopolitik.

Karena itu, pembelajaran dari sejarah ekonomi dinilai penting dalam mengambil kebijakan yang tepat.

Di tengah dinamika tersebut, Shan Saeed tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5-6%. Bahkan, menurutnya, angka tersebut sejalan dengan ekspektasi pasar yang melihat potensi pertumbuhan di atas 5,4%.

Ia menjelaskan, secara sederhana kesehatan ekonomi Indonesia tercermin dari keseimbangan antara pertumbuhan dan berbagai indikator lainnya.

“Kalau dijelaskan simpel, kondisi ekonomi Indonesia itu sehat. PDB sekitar 5%, suku bunga 4,75%, inflasi 3,5%, defisit 2,9%. Artinya, pertumbuhan lebih tinggi dari biaya hidup, biaya usaha, dan defisit pemerintah,” Shan melanjutkan.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia dinilai tidak hanya mampu tumbuh, tetapi juga menjaga konsistensi pertumbuhan dalam jangka menengah.

“Jadi ekonomi Indonesia bukan cuma tumbuh, tapi tumbuh secara konsisten. Itu yang bikin pasar percaya,” tutupnya. (her/dav)