Putusan Tegas Kasus RPTKA: 8 Terdakwa Divonis Penjara hingga 7,5 Tahun
loading…
Delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) divonis empat hingga 7,5 tahun penjara. Foto: Nur Khabibi
JAKARTA – Delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) divonis empat hingga 7,5 tahun penjara. Salah satu terdakwa, Haryanto selaku Dirjen Binapenta 2024-2025 divonis hukuman 7,5 tahun penjara terkait kasus tersebut.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryanto dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Lucy Ermawati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Selain itu, ia juga dihukum membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari kurungan badan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp40.722.027.432 subsider 4 tahun kurungan badan.
Dalam kesempatan ini, hakim juga membacakan vonis terhadap tujuh terdakwa lainnya, yakni Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020-2023; Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017-2019; dan Devi Angraeni selaku Direktur PPTKA 2024-2025.
Pemerintah Kebut Pembangunan Pengolah Sampah Jadi Listrik di Bekasi, Bogor, hingga Denpasar
Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL di tiga wilayah, yaitu Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya. Penandatanganan ini menandai penguatan tahap implementasi proyek, setelah proses lelang BUPP PSEL di ketiga wilayah tersebut diselesaikan. Hal itu dikatakan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Selasa (21/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL di tiga wilayah, yaitu Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya.
Penandatanganan ini menandai penguatan tahap implementasi proyek, setelah proses lelang BUPP PSEL di ketiga wilayah tersebut diselesaikan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari percepatan nasional dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan terintegrasi.
“Penandatanganan PKS ini adalah langkah nyata. Kita tidak lagi berbicara perencanaan, tetapi sudah masuk pada tahap memastikan implementasi berjalan, khususnya dalam menjamin suplai sampah minimal 1.000 ton per hari sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025,” kata Hanif di Jakarta, Selasa (21/4).
Adapun cakupan kerja sama meliputi PSEL Kota Bekasi yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, PSEL Bogor Raya yang mencakup Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, serta PSEL Denpasar Raya yang melibatkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai satu kesatuan aglomerasi dalam penyediaan pasokan sampah.
PKS menjadi instrumen utama untuk memastikan kepastian pasokan sampah sebagai bahan baku, sekaligus mengatur komitmen kerja sama antar daerah dalam satu kawasan aglomerasi dan BUPP agar kebutuhan operasional PSEL dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan bahwa percepatan ini akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya. “Pada hari ini kita lakukan tiga. Untuk ke depan, akan segera dilakukan pada 12 aglomerasi lainnya, yang tidak akan lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan agar semua bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Pembangunan PSEL direncanakan di 31 aglomerasi yang mencakup 86 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Percepatan melalui penandatanganan PKS menjadi langkah krusial untuk memastikan proyek-proyek yang telah selesai lelang dapat segera direalisasikan.
Selain itu, pemerintah terus mendorong penyelesaian aspek teknis lainnya, seperti kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung, agar tahapan konstruksi dapat berjalan sesuai target.
Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan dokumen kesiapan pemerintah daerah kepada Daya Anagata Nusantara (Danantara), sekaligus menjadi bukti konkret percepatan pembangunan PSEL di berbagai wilayah.
Ke depan, penandatanganan PKS serupa akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya, sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk memastikan seluruh proyek PSEL segera masuk tahap implementasi. (her/dav)
Hari Kartini di Klaten: SDN 2 Barukan Gelar Prasmanan Gizi Lengkap, Menu Istimewa dari Ikan hingga Kelengkeng
Pada peringatan Hari Kartini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diselenggarakan di SDN 2 Barukan, Klaten, Jawa Tengah. Siswa menerima menu prasmanan: nasi, ikan lele, sayuran, buah kelengkeng, dan susu kotak. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan nutrisi serta gizi siswa, mendapat respons positif dari mereka dan orang tua di sekolah.
Pabrik Apple di Batam Resmi Produksi AirTag dan AirPods, Diekspor hingga AS
Foto: Apple
Teknologi.id– Produksi perangkat pelacak pintar AirTag di Batam, Kepulauan Riau, serta komponen AirPods Max di Bandung, Jawa Barat, dipastikan telah berjalan. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyebut, bahkan sebagian produk tersebut sudah mulai dikirim ke pasar Amerika Serikat.
Produksi Sudah Berjalan dan Mulai Ekspor
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, usai meresmikan Apple Developer Institute di Jakarta pada Selasa (21/4/2026). Ia menegaskan bahwa aktivitas produksi di kedua fasilitas tersebut sudah aktif, bukan lagi sekadar rencana.
“Produksi AirTag dan AirPods Max di Bandung sudah berjalan. Saya sempat diundang untuk melihat langsung, namun belum memiliki waktu. Yang jelas, kegiatannya sudah dimulai dan bahkan sudah mulai ekspor ke Amerika,” ujar Agus.
Menurutnya, seluruh tahapan pengembangan fasilitas yang direncanakan sebelumnya juga telah rampung. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Apple Inc. serius dalam merealisasikan investasinya di Indonesia.
Investasi ini merupakan bagian dari komitmen Apple senilai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp16 triliun, yang mencakup pembangunan pabrik AirTag di Batam dan fasilitas produksi komponen AirPods Max di Bandung. Pabrik AirTag sendiri dibangun di kawasan Tunas Industrial Prima dan sebelumnya ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2025.
Pemerintah menilai kehadiran fasilitas produksi ini tidak hanya memperkuat ekosistem industri teknologi dalam negeri, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi. Terlebih, dengan mulai dikirimnya produk ke Amerika Serikat, Indonesia dinilai telah memenuhi standar produksi global yang ditetapkan perusahaan teknologi tersebut.
Ke depan, pabrik AirTag di Batam juga diproyeksikan akan berperan penting dalam rantai pasok global, termasuk untuk memenuhi sebagian kebutuhan perangkat tersebut di pasar internasional.
Pendaftaran KDMP dan KNMP Dibuka Hingga 24 April, Ini Cara Daftarnya
Foto:Instagram/mahindraautoglobal
Teknologi.id– Pemerintah membuka pendaftaran rekrutmen pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mulai 15 hingga 24 April 2026. Seleksi dilakukan secara daring melalui portal Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dengan total kebutuhan mencapai 35.476 orang.
Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan diploma tiga (D3) hingga strata satu (S1) dari semua jurusan. Pelamar diwajibkan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dengan batas usia maksimal 35 tahun.
Kandidat yang lolos seleksi akan menjalani masa kerja awal selama dua tahun sebagai tahap pematangan. Setelah itu, mereka akan ditempatkan untuk mengelola koperasi masing-masing. Skema ini disiapkan pemerintah agar pengelolaan koperasi berjalan lebih profesional dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pendaftaran dilakukan melalui laman resmi https://phtc.panselnas.go.id. Calon peserta wajib membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi data diri seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat email, serta nomor ponsel aktif, kemudian mengunggah foto KTP dan swafoto.
Setelah akun berhasil dibuat, pelamar dapat masuk ke sistem untuk melengkapi biodata, memilih formasi yang diinginkan, serta mengunggah dokumen persyaratan. Jika seluruh tahapan telah diselesaikan, pendaftaran dapat dikirim untuk mengikuti proses seleksi berikutnya.
Pemerintah menyatakan bahwa proses rekrutmen ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam satu sistem seleksi nasional. Langkah ini diharapkan mampu menjaring kandidat terbaik sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa dan wilayah pesisir.
Jepara Memikat Hati Bule Belanda: Dari Fun Run RSUD RA Kartini hingga Pesona Alam dan Kuliner
Ribuan peserta dari Jepara, luar kota, dan mancanegara memadati Kampus Undip Teluk Awur untuk Fun Run HUT ke-48 RSUD RA Kartini Jepara pada 19 April 2026. Acara sport tourism ini berlangsung meriah di tepi pantai, mendorong gaya hidup sehat dan aktivitas fisik. Bupati Jepara berharap event ini rutin digelar.
BMKG Peringatkan: Gelombang 4 Meter di Perairan Kritis, Waspada Jangka Panjang hingga 2026.
Pola angin kencang 6-25 knot di perairan Indonesia memicu potensi gelombang tinggi. BMKG peringatkan gelombang hingga 4 meter berpotensi terjadi hingga 22 April 2026. Gelombang 1.25-2.5 meter terpantau di Selat Malaka, Samudera Hindia Barat Aceh, dan Laut Arafuru.
Ekonomi RI Dipuji IMF hingga Investor Global, Analis: Momentum Perkuat Kedaulatan Ekonomi
Apresiasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan investor global yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang ekonomi dunia menjadi sinyal positif di tengah ketidakpastian global. Menanggapi hal itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengatakan, penilaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas melalui kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, serta sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal.(Foto Dok. Istimewa)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Apresiasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan investor global yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang ekonomi dunia menjadi sinyal positif di tengah ketidakpastian global.
Menanggapi hal itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengatakan, penilaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas melalui kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, serta sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal.
Namun, capaian tersebut dinilai tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Stabilitas yang telah terjaga justru harus menjadi pijakan untuk langkah yang lebih strategis ke depan, terutama dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Fakhrul mengingatkan bahwa stabilitas bukanlah tujuan akhir. “Stabilitas adalah titik awal, bukan titik akhir. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengubah stabilitas itu menjadi kekuatan—kekuatan untuk membiayai pertumbuhan, memperluas ruang kebijakan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi kita di dunia yang tidak lagi sederhana,” ucap Fakhrul, ditulis Jumat (17/4).
Menurut Fakhrul, pengakuan dari IMF dan investor global memang patut diapresiasi. Namun, ia menilai narasi ekonomi Indonesia perlu didorong lebih jauh, tidak hanya berhenti pada stabilitas, tetapi juga pada kemampuan membiayai pertumbuhan secara strategis dan berkelanjutan.
Ia menilai pendekatan Bank Indonesia yang menekankan kredibilitas kebijakan, adaptasi terhadap dinamika global, serta penguatan kemitraan internasional sudah berada di jalur yang tepat.
Meski demikian, ada dua aspek penting yang perlu diperkuat, yakni pengembangan sumber pendanaan baru dan komunikasi kebijakan fiskal yang lebih jelas.
Fakhrul menyoroti bahwa selama ini pemerintah cenderung mengandalkan narasi disiplin fiskal, seperti menjaga defisit di bawah 3% dan rasio utang yang terkendali. Meski penting, pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjawab kebutuhan pasar saat ini.
“Selama ini, kita terlalu nyaman dengan narasi disiplin fiscal dengan defisit di bawah 3%, rasio utang terjaga. Itu penting, tapi belum cukup. Pasar hari ini ingin tahu lebih dari itu: what is the funding story? dan how credible is the path forward?,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya pergeseran komunikasi kebijakan fiskal dari sekadar berbasis aturan menuju strategi yang lebih komprehensif.
Pemerintah, kata dia, perlu secara terbuka menjelaskan arah pembiayaan jangka menengah hingga panjang, termasuk sumber dana, komposisi, dan pengelolaan risikonya.
“Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, pasar tidak hanya menghargai disiplin, tetapi juga kejelasan arah. Kita perlu mulai lebih eksplisit, dari mana sumber pembiayaan pertumbuhan akan datang, bagaimana komposisinya, dan bagaimana risiko-risikonya dikelola,” ujarnya.
Di tengah perubahan struktur ekonomi global, kebutuhan akan sumber pendanaan alternatif juga semakin mendesak. Fakhrul menilai ketergantungan pada pembiayaan berbasis mata uang kuat seperti dolar AS menimbulkan biaya yang tidak kecil.
“Ketergantungan pada sumber pendanaan global berbasis mata uang kuat seperti dolar menciptakan biaya yang tidak kecil. Di sinilah pentingnya Indonesia mulai lebih agresif membangun alternatif, termasuk melalui skema local currency settlement,” kata Fakhrul.
Ia melihat peluang dari pemanfaatan mata uang dengan imbal hasil rendah seperti offshore renminbi (CNH) sebagai sumber likuiditas yang lebih efisien, terutama untuk mendukung perdagangan dan investasi bilateral.
“Ke depan, kita harus mulai melihat bahwa tidak semua pembiayaan harus mahal. Likuiditas global itu tidak homogen. Ada kantong-kantong likuiditas dengan biaya lebih rendah, dan kita harus bisa mengaksesnya, baik melalui kerja sama bilateral maupun desain instrumen keuangan yang lebih inovatif,” tambahnya.
Lebih jauh, Fakhrul menekankan pentingnya penguatan kemitraan internasional yang tidak hanya berhenti pada pembangunan kepercayaan, tetapi juga mampu membuka akses pembiayaan yang nyata.
Ia menilai, di tengah fragmentasi ekonomi global yang semakin nyata, negara yang mampu mengamankan sumber pendanaan alternatif sekaligus mengkomunikasikan strateginya dengan jelas akan memiliki keunggulan kompetitif.
“Kita sedang masuk ke era di mana capital access saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah capital strategy. Dan strategi itu harus terlihat, harus terkomunikasikan dengan jelas, dan harus dipercaya pasar,” pungkas Fakhrul.(her/dav)
Periksa Kertas hingga Embos, Polda Metro Jaya Uji Labfor Ijazah Jokowi
loading…
Polda Metro Jaya telah melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Bagian yang diuji yakni kertas, embos, hingga tanda tangan. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA – Polda Metro Jaya telah melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Bagian yang diuji yakni kertas, embos, hingga tanda tangan.
“Penyidik juga melakukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen ijazah di Puslabfor Polri. Pengujian dilakukan terhadap bagian kertas, tinta, embos, stempel, dan tanda tangan. Laboratorium tersebut telah terakreditasi dan memiliki legitimasi hukum dalam pembuktian,” ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, Jumat (17/4/2026).
Terkait permintaan uji laboratorium independen, beberapa lembaga menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan uji forensik dokumen. “Beberapa lembaga menyatakan tidak memiliki kapasitas melakukan uji forensik dokumen di antaranya BRIN, Puspomat, dan laboratorium Universitas Indonesia,” ungkapnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). “Penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap Rismon Sianiapar pada 14 April 2026,” kata Iman.
Jembatan Era Kolonial di Desa Kranggan Akhirnya Direvitalisasi, Buka Akses Vital Warga Hingga ke Yogyakarta
Jembatan peninggalan kolonial Belanda yang sudah lama tak terpakai di Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, akhirnya direvitalisasi lewat program Jembatan Garuda yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Klaten, Idola 92.6 FM-Jembatan peninggalan kolonial Belanda yang sudah lama tak terpakai di Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, akhirnya direvitalisasi lewat program Jembatan Garuda yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepala Desa Kranggan, Arjito, menuturkan jembatan tersebut dulunya merupakan jalur vital yang menghubungkan Desa Kranggan dan Desa Leles di Kecamatan Manisrenggo, bahkan hingga menuju DI Yogyakarta. Karena itu, ia dan warga sekitar senang sekali dengan realisasi jembatan gantung yang baru ini.
“Harapannya digunakan warga masyarakat, kaitannya dengan jalur penghubung antara Desa Kranggan dan Leses. Dan juga nanti ke Yogyakarta. Ini kan jalan yang sangat vital sekali untuk Desa Kranggan dan Desa Leses,” kata Arjito saat diwawancara di lokasi, Sabtu (11/4).
Arjito bercerita jembatan di Desa Kranggan ini sudah lama rusak dan perbaikannya sudah diajukan sejak 13 tahun lalu. Selama ini warga yang mau menuju Desa Leles harus memutar jalan hingga sejauh 2 kilometer (KM). “Kami selama 13 tahun menunggu,” ucap dia.
Anggota Babinsa Desa Kranggan, Sersan Kepala (Serka) Ali, mengungkapkan awalnya ia dan tim ditugaskan untuk mendata jembatan di wilayah tugas mereka. Lalu, mereka menemukan salah satu jembatan peninggalan zaman Belanda yang sudah lama tak terpakai dan mengajukannya ke Kodim Klaten agar masuk dalam program Jembatan Garuda.
“Di wilayah saya ada jembatan peninggalan Belanda, terus pada waktu pemakaiannya kurang lebih sudah 13 tahun tidak dipakai. Alhamdulillah kami data, kami laporkan ke Stapter Kodim, Alhamdulillah di-acc untuk pembuatan Jembatan Gantung Garuda Perintis,” ujar Ali.
Ali juga mengatakan jembatan ini tak hanya menyambungkan antardesa, tapi juga antarkota dan antarprovinsi. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas program pembangunan jembatan ini. Ia berharap jembatan ini bermanfaat bagi warga setempat.
“Sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan Jembatan Gantung Garuda Perintis di wilayah binaan saya. Semoga dengan dibangunnya Jembatan Gantung Garuda Perintis, bermanfaat bagi warga binaan saya,” katanya. (her/dav)
